Kelola Wakaf Produktif, Sinergi Foundation Terus Inovasi

Kelola Wakaf Produktif, Sinergi Foundation Terus Inova

si

Kelola Wakaf Produktif, Sinergi Foundation Terus Inovasi
Kelola Wakaf Produktif, Sinergi Foundation Terus Inovasi

 

Sebagai suatu lembaga

pemberdayaan berbasis wakaf produktif, Sinergi Foundation terus berinovasi dalam mengelola wakaf produktif. Hal itu disampaikan CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan. Dia mengungkapkan, pada tahun ini pihaknya berencana meluncurkan platform e-commerce.

“Potensi wakaf yang luar biasa harus kita kembangkan. Kita harus sesuaikan pula dengan perkembangan zaman,” ujar CEO Sinergi Foundation Asep Irawan saat ditemui Republika.co.id di sela-sela acara Seminar Bank Aset Wakaf di Jakarta, Jumat (15/3).

Banyak kalangan yang bergerak di dunia perwakafan telah memanfaatkan era digital. Atas dasar itu, lembaganya turut bersinergi untuk mengeluarkan platform digital.

“Kami sedang siapkan platform yang diharapkan bisa seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya,” kata Asep. Sayangnya ia masih engga menuturkan lebih detail mengenai platform tersebut.

Asep berharap

, terobosan itu bisa diluncurkan sebelum bulan Ramadhan tahun ini. Investasi atau modal untuk membangun platform itu menggunakan dana wakaf. Kemudian hasilnya nanti disalurkan ke penerima manfaat wakaf (maufuq’alaih) lewat berbagai program sosial yang dimiliki Sinergi Foundation.

Dia menyebutkan

, Sinergi Foundation telah memiliki beberapa program sosial di antaranya pendidikan gratis untuk semua kalangan. Kebutuhan anggarannya di tahun ketujuh nanti sebesar Rp 3,5 miliar. Saat ini baru masuk tahun kedua, sehingga kebutuhan anggarannya sekitar Rp 900 juta.

“Semua program kita ditopang dari hasil usaha wakaf. Kita punya beberapa usaha baik di bidang kuliner seperti Rumah Makan Ampera, lalu properti syariah, dan lainnya,” jelas Asep.

Dirinya menjelaskan, dana wakaf boleh digunakan untuk usaha. Sepanjang usahanya berhasil syariah, tidak bertentangan dengan Islam, serta seluruh keuntungannya dimanfaatkan oleh para mauquf’alaih.

Hanya saja ia tidak memungkiri, saat ini belum banyak lembaga nazhir yang bisa mengelola wakaf produktif seperti itu. “Memang di Indonesia ini, paradigma masyarakat tentang wakaf produktif masih kecil. Mereka kebanyakan mindset-nya, dana wakaf digunakan untuk sosial seperti pembangunan masjid,” katanya.

Maka dari itu, perlu adanya edukasi supaya masyarakat lebih paham kalau dana wakaf tidak harus digunakan untuk pembangunan masjid. Melainkan bisa dipakai untuk mendirikan usaha apa pun sepanjang bersifat syariah.

“Kalau kita berbisnia dari modal dana wakaf, multiplier efeknya luar biasa. Contoh, Rumah Makan Ampera memiliki 37 karyawan, belum lagi bicara supplier. Itu puluhan ribu orang bisa terlibat dalam bisnis tersebut,” tegas Asep.

 

Baca Juga :

 

 

Kemenag Bantah Ada Bagi-Bagi Jabatan

Kemenag Bantah Ada Bagi-Bagi Jabatan

Kemenag Bantah Ada Bagi-Bagi Jabatan
Kemenag Bantah Ada Bagi-Bagi Jabatan

 

 

Kementerian Agama (Kemenag) RI masih irit bicara terkait jajarannya di kantor wilayah Jawa Timur (Jatim) yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenag menyatakan masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.

Kepala Biro Humas Data dan Informasi

Kemenag Mastuki membenarkan informasi yang beredar ihwal salah satu jajarannya di Jawa Timur terciduk KPK. Namun, dia mengaku belum mendapat informasi pejabat yang tertangkap tangan KPK itu berstatus sebagai apa. “Kami menunggu penjelasan resmi dari KPK,” kata Mastuki kepada Republika.co.id, Jumat (15/3).

Dia membantah informasi yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut berhubungan dengan bagi-bagi jabatan. Sebab, dia menegaskan, pengisian jabatan di kementerian tersebut memiliki aturan dan prosedur.

Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Febri Diansyah mengatakan sebanyak lima orang diamankan saat operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK pada Jumat (15/3) pagi di Jawa Timur. Berdasar informasi, dalam tangkap tangan tersebut terdapat petinggi partai Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.

Selain Romi, sapaan Romahurmuziy

, terdapat empat orang lainnya yang turut diamankan, termasuk pejabat Kementerian Agama. “Ada dari unsur penyelenggara negara dari DPR RI atau anggota DPR RI, kemudian ada unsur swasta, dan dari unsur pejabat di Kementerian Agama pejabat di daerah ya di Kementerian Agama,” kata Jubir Febri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (15/3).

Febri mengatakan tangkap tangan kali ini berawal dari laporan akan adanya transaksi yang diduga melibatkan unsur penyelenggara negara. Adapun, transaksi kali ini bukanlah yang pertama. Dalam tangkap tangan kali ini, tim satgas penindakan KPK juga mengamankan uang tunai yang diduga barang bukti suap.

 

 

Sumber :
http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/penjelasan-struktur-kulit/

Tim Anti Bandit Ciduk 186 Tersangka Kejahatan Jalanan

Tim Anti Bandit Ciduk 186 Tersangka Kejahatan Jalanan

Tim Anti Bandit Ciduk 186 Tersangka Kejahatan Jalanan

 

 

Tim Anti Bandit di 15 kesatuan

Polda Metro Jaya menangkap 186 tersangka kejahatan jalanan (begal). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, Tim Anti Bandit dibentuk berdasarkan perintah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk meningkatan kegiatan rutin pencegahan kejahatan.

“Tim Anti Bandit itu untuk keseluruhan polres-polres semuanya,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (15/3).

Tim tersebut efektif

bertugas sejak tanggal 11 Maret. Selama lima hari bekerja, Tim Anti Bandit telah menangkap 186 tersangka yang melakukan kejahatan jalanan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Argo menyebutkan, jumlah tersangka terbanyak berasal dari wilayah Jakarta Barat disusul oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Mereka yang diciduk kedapatan melakukan penjambretan, pencurian dengan kekerasan, dan penodongan.

Argo mengungkapkan

, ada pun sejumlah barang bukti yang disita oleh Tim Anti Bandit. Dari tangan tersangka, polisi menyita lima pucuk senjata api, 42 senjata tajam, 62 motor, dan dua unit mobil.

“Kegiatan ini serentak dilakukan di seluruh polres jajaran Polda Metro Jaya,” ujar Argo.

 

Sumber :
https://bandarlampungkota.go.id/blog/struktur-kulit-fungsi-kulit-beserta-gambar-kulit/

Hewan Kurban Disembelih di Kota Bogor

Hewan Kurban Disembelih di Kota Bogor

 

Hewan Kurban Disembelih di Kota Bogor

Badan Amil Zakat

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bogor, jumlah hewan kurban yang disembelih se-Kota Bogor mencapai 11.223 ekor. Dari jumlah itu, tercatat sapi yang disembelih sebanyak 2.045 ekor dan kambing berjumlah 9.178 ekor.

BAZ Kota Bogor hingga 21 Agustus 2018

“Data tersebut berdasarkan rekapitulasi BAZ Kota Bogor hingga 21 Agustus 2018 dari enam kecamatan yang ada,” ungkap Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat usai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha di Masjid Raya Bogor, Rabu (22/8/2018).

Ade merinci, di Kecamatan Tanah Sareal sapi yang dikurbankan berjumlah 605 ekor dan kambing berjumlah 2.052 ekor. Kecamatan Bogor Utara sapi berjumlah 464 ekor dan kambing 2.241 ekor. Kecamatan Bogor Barat ada 340 ekor sapi dan 1.079 ekor kambing. Kecamatan Bogor Timur ada 175 ekor sapi dan kambing 1.097 ekor. Lalu di Kecamatan Bogor Tengah terdapat 182 ekor sapi dan 914 ekor kambing. Dan terakhir di Kecamatan Bogor Selatan ada 279 ekor sapi dan 1.795 ekor kambing yang dipotong.

Idul Adha ini Ade Sarip Hidayat

Dalam momentun Idul Adha ini Ade Sarip Hidayat memaknainya dengan meneladani keimanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. “Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan memenuhi atau menjalankan perintah Allah SWT. Jangankan harta, nyawa pun diserahkan dalam rangka hidup dengan ilmu Allah SWT,” kata Ade.

Gambaran yang diperlihatkan Nabi Ibrahim dan keluarganya, kata Ade, harus menjadi rujukan bagi umat muslim. “Tidak ada kata lain bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah SWT, gambaran pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarga mengajarkan kita semua untuk mampu mengorbankan rasa keakuan, hawa nafsu termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Saat kita kembali Kepada-Nya, tidak ada yang kita bawa,” bebernya.

Ade berharap

Utamanya bagi jajaran birokrat di Pemerintah Kota Bogor, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didasari niat tulus ikhlas penuh kesabaran, agar bisa memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak sebagai sesama manusia dan menjadi sebuah rujukan ibadah.

 

Artikel terkait:

Ratusan Petugas Periksa dan Awasi Post Mortem Hewan Kurban

Ratusan Petugas Periksa dan Awasi Post Mortem Hewan Kurban

 

Ratusan Petugas Periksa dan Awasi Post Mortem Hewan Kurban

Dinas Pertanian Kota Bogor

Ratusan petugas dari Dinas Pertanian Kota Bogor bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan pemeriksaan dan pengawasan post mortem terhadap hewan kurban, Rabu (22/8/2018).

Hal ini bertujuan untuk memastikan daging hewan kurban yang baru saja disembelih aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Kepala Bidang Peternakan Dudi Fitri

Kepala Bidang Peternakan Dudi Fitri Susandi menjelaskan, kerja sama antara Distani dan IPB ini rutin dilakukan setiap tahun jelang Idul Adha. Untuk pemeriksaan post mortem tahun ini pihaknya menerjunkan 177 dokter hewan dan puluhan personil dari Dinas Pertanian. “Mereka kami sebar ke 68 Kelurahan,” ungkap Dudi yang ikut terjun langsung memeriksa hewan kurban di RW 02 Kelurahan Ciparigi.

Dia menjelaskan

Pemeriksaan post mortem dilakukan pada saat pemotongan hewan kurban. Dalam hal ini petugas memeriksa kualitas daging.

“Dikhawatirkan di dalam jeroan hewan tersebut terdapat cacing pita dan sebagainya. Dengan adanya pemeriksaan post mortem ini diharapkan masyarakat yang menerima daging kurban memperoleh daging yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Dia menambahkan

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemotongan hewan kurban. Pertama, sebelum dipotong hewan sebaiknya dipisahkan karena akan berpengaruh terhadap kualitas daging.

Kemudian tempat pemotongan dipastikan harus bersih

Begitu pula tempat penyesetan kulit dan pemotongan karkas harus steril.

“Lalu yang terakhir, daging yang akan dibagikan dianjurkan tidak menggunakan kantong plastik hitam, tetapi gunakan kantong plastik yang transparan,” pungkasnya.

 

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/

Pj Gubernur Solat Iduladha bersama Presiden di Bogor

Pj Gubernur Solat Iduladha bersama Presiden di Bogor

 

Pj Gubernur Solat Iduladha bersama Presiden di Bogor

BOGOR

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan Solat Iduladha 1439/ 2018, di Lapangan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (22/08/2018).

Iriawan mengungkapkan rasa bahagia dan bangga yang tak terkira

Bahwa dua tahun berturut- turut Presiden RI berkenan Solat Iduladha di Wilayah Jawa Barat.

“Tahun 2017 lalu, Pak Presiden Solat Iduladha di Kota Sukabumi. Hal ini tentunya mempererat keakraban masyarakat Jawa Barat dengan pak Presiden,” ungkap Iriawan.

Hal tersebut, sambung Iriawan, seiring dengan perhatian khusus untuk Jawa Barat mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, yang berujung pada majunya perekonomian.

Usai Shalat Iduladha

Usai Shalat Iduladha yang dipimpin Kiai Haji Zainal Abidin sebagai imam, dan Kiai Haji Muhammad Suhendra sebagai khatib, Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Faizin Cibinong secara simbolis.

Pakuan Gelar Sembelih Hewan Kurban

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan, melakukan pemotongan hewan kurban, di Rumah Dinas Gubernur, Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (22/08/2018).

“Saya ikut nyembelih, melihat, dan membagikan,” kata Iriawan.

Nantinya, daging sapi dan kambing yang disembelih dengan tangannya sendiri itu, akan dibagikan ke warga sekitar, dan juga para karyawan Gedung Pakuan.

“Dagingnya nanti diberikan ke masyarakat sekitar sama karyawan di sini,” katanya.

Pada Iduladha 1439/ 2018 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkoordinir penyaluran hewan kurban dari Aparat Sipil Negara (ASN). Tercatat ada 1.392 ekor hewan kurban terdiri dari 374 ekor sapi dan 1.018 ekor domba.

Adapun sejumlah hewan kurban yang disembelih, di rumah dinas Gubernur, diantaranya 3 ekor sapi, dan dua ekor kambing.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, yang hadir pada acara pemotongan hewan kurban di Gedung Pakuan bersama Pj Gubernur, mengatakan hewan kurban yang dikoordinir oleh Pemprov Jabar rencananya akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Adapun, sebut Iwa, wilayah yang paling banyak membutuhkan ada di Jawa Barat bagian Selatan. “Daerah-daerah yang membutuhkan contohnya Jabar Selatan bisa di Garut Selatan, Cianjur Selatan atau Tasik Selatan. Kelihatannya jauh lebih manfaat,” tuturnya.

 

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-negara/

Sejarah Uang

Sejarah Uang

Sejarah Uang
Sejarah Uang

Masyarakat yang masih primitif

kehidupannya masih sangatlah sederhana. Hal tersebut pernah dialami oleh nenek moyang kalian. Mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengambil & memanfaakan barang yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
Perkembangan peradaban manusia juga menggeser tujuan kegiatan produksi masyarakat. Mulannya, masyarakat memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu berkembang menjadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain / untuk dijual. Selanjutnya, terjadilah perdagangan dengan cara tukar-menukar antara barang dengan barang lain yang dinamakan ‘barter’ / pertukaran innatural.

Pertukaran barang dengan barang bisa terjadi apabila syarat-syarat bisa dipenuhi. Berikut syarat-syarat itu;

  • Orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus memiliki barang yang akan ditukarkan.
  • Orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan dipertukarkan itu pada waktu yang sama.
  • Barang-barang yang akan dipertukarkan harus memiliki nilai yang sama.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia

maka pertukaran dengan cara barter menjadi semakin sulit dilakukan. Bahkan, karena kebutuhan setiap orang semakin banyak & beragam, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin ditempuh dengan cara barter.
Di karenakan menghadapi kesulitan dalam melakukan pertukaran barter, manusia terdorong untuk mencari cara pertukaran yang lebih mudah. Manusia mulai menggunakan uang barang dalam melakukan pertukaran. Misalnya uang barang yakni; garam, kulit hewan dan senjata.

Pada umumnya benda-benda

yang dipakai sebagai uang barang oleh manusia masyarakat setempat memiliki sifat-sifat berikut;

  • Digemari oleh masyarakat setempat
  • Jumlahnya terbatas
  • Mempunyai nilai tinggi.

Tetapi dalam kenyataannya uang barang itu masih mengandung kelemahannya juga. Kelemahan itu;

  • Tidak tahan lama
  • Sulit dipindahkan
  • Sulit disimpan
  • Sulit dibagi tanpa mengurangi nilai
  • Nilai tidak tetap
  • Bersifat lokal.

Kesulitan pertukaran

dengan uang barang itu mendorong manusia untuk menetapkan benda yang bisa digunakan sebagai perantara tukar-menukar. Benda yang dianggap cocok sebagai alat tukar-menukar adalah logam. Pada masa lalu, logam yang digunakan sebagai uang, masyarakat memilih emas atau perak, mengapa demikian? Alasannya sebagai berikut;

  • Jika dipecah nilainya tetap / tidak berkurang.
  • Emas & perak merupakan barang yang bisa diterima oleh semua anggota masyarakat karena memiliki nilai yang tinggi & jumlahnya langka.
  • Tahan lama / tidak mudah rusak.

Namun, penggunaan emas & perak

juga masih mengandung kelemahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pertukaran masyarakat. Kelemahan itu sebagai berikut ini;

  • Kandungan emas tiap daerah tidak sama sehingga menyebabkan persediaan emas tidak sama.
  • Jumlah sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pertukaran.

Perkembangan ekonomi

semakin pesat & mendorong kegiatan transaksi menjadi sering terjadi serta semakin kompleks. Hal tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi manusia untuk membawa uang logam dalam jumlah besar, karena berat & merepotkan. Untuk mengatasi masalah itu, pemilik emas & perak cukup melakukan transaksi dengan menunjukkan bukti penyimpanan emas & perak yang berupa surat bukti penyimpanan. Surat bukti penyimpanan itu dikeluarkan oleh lembaga yang menerima titipan emas & perak. Lama kelamaan yang beredar dalam masyarakat adalah kertas sebagai tanda bukti penyimpanan emas & perak itu.

 

Baca Artikel Lainnya:

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat
Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Bangsa Indonesia telah berjuang dengan berbagai cara untuk dapat memperoleh haknya kembali atas Irian Barat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat. Semoga kita bisa meneladani para pejuang yang berjiwa ksatria dalam mempertahankan haknya sebagai bangsa yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

Salah satu keputusan dalam KMB yang diselenggarakan di Den Haag tanggal 23 Agust sampai dengan 2 Sept 1949 adalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan.

Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Belanda & Indonesia. Pihak Belanda menafsirkan bahwa Belanda hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Sedangkan pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak kunjung ingin membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia.
Setelah bertahun-tahun Belanda tidak ingin membicarakan masalah Irian Barat maka bangsa Indonesia berjuang merebutnya.

Pejuangan Diplomasi / Pendekatan Diplomasi

Dalam upaya berjuang merebut kembali Irian Barat bangsa Indonesia menggunakan berbagai cara, salah satunya melalu diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Namun usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah usaha itu tidak membawa hasil maka dari tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama PBB & forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Asia-Afrika.

Kemudian sejak tahun 1954 masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, tetapi usaha ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah itu diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda & diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.

Partai-partai politik & semua golongan telah mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini. selain itu juga perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkan Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota Provinsi Irian Barat & Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada 23 Sept 1956.

Perjuangan dengan Konfrontasi Politik & Ekonomi

Upaya yang dilakukan Indonesia sampai tahun 1957, belum kunjung membawa hasil sehingga Belanda tetap menduduki Irian Barat. Jalan damai yang ditempuh belum membawa hasil maka perjuangan bangsa Indonesia ditingkatkan dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda.

Perusahan-perusahan milik Belanda yang diambil alih oleh Indonesia pada bulan Des 1957 itu antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.V., bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips & KLM.

Pada 17 Agust 1960 RI secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintahan Belanda. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umum PBB tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan.
Saat terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat.

Bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada RI yang dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Pada akhirnya Indonesia menyetujui usulan Bunker itu dengan catatan waktu 2 tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintahan Kerajaan Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negera ‘Boneka’ Papua. Dengan sikap Belanda itu maka tindakan Bangsa Indonesia dari politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.

Tri Komanda Rakyat (Trikora)

Tindakan Belanda dengan mendirikan negara ‘Boneka’ Papua telah menjadi sikap yang menentang kepada Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh sebab itu pemerintah segera mengambil tindakan, dengan dikeluarkannya Trikora pada 19 Des 1961 yang merupakan konfrontasi militer. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/jenis-jaringan-tumbuhan-dan-fungsinya/)

Persiden Soekarno telah mengeluarkan komando Trikora pada suatu rapat raksasa di Yogyakarta, yang isinya sebagai berikut.

  • Gagalkan pembentukan ‘Negara Papua’ bikinan Belanda kolonial.
  • Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
  • Bersiaplah untuk mobilitas umum guna mempertahankan kemerdekaan & kesatuan tanah air & bangsa.

Untuk melaksanakan Trikora ini dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada bulan Januari 1962 oleh pemerintah. Komando Mandala Pembebasan Irian Barat berkedudukan di Makassar, operasi pembebasan yang dilakukan yakni melalui fase inflitrasi, fase eksploitasi, & fase konsolidasi.

Persetujuan New York

Dengan adanya kesungguhan Indonesia dalam merebut Irian Barat ini mengundang simpati diplomat Amerika Serikat Bunker untuk mengusulkan rencana penyelesaian masalah Irian Barat. Indonesia menerima usulan Bunker sedangkan Belanda menolak. Oleh sebab itu AS mendesak Belanda untuk menerima Rencana Bunker. Atas desakan AS maka Belanda menerimanya & menandatangani Persetujuan New York pada 15 Agust 1962.
Berikut isi Perjanjian New York;

  • Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB / UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) pada 1 Okt 1962.
  • Pada 1 Okt 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
  • Pemerintah UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
  • Pemulangan orang-orang sipil & militer Belanda harus sudah selesai pada 1 Mei 1963.
  • Pada 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan UNSF/ United Nations Security Forces di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Irian juga berjalan lancar sehingga tepat tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan Republik Indonesia sudah berjalan. Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E.J.Bonay, seorang putera asli Irian Barat.

Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso & lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, & Mayor L.B. Moerdani. Pantas untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya yang berjudul ‘Pending Emas’.

Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan begitu kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan & sebagai operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA kepada Indonesia.

Arti Penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

Sebagai bagian dari Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan ‘Penentuan Pendapat Rakyat’/Ascertainment of the wishes of the people di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia & Belanda, akan menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat.

Pada 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat / Pepera di Irian Barat & hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Kemudian hasil dari Pepera itu dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke-24 pada Nov 1969.

Penyelesaian sengketa masalah Irian Barat antara Belanda & Indonesia melalui Persetujuan New York & dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera menurut Pesetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikapnya yang baik. Kedua belah pihak menghormati hasil dari pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya.

Hasil dari Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari RI. Hasil Pepera ini, telah membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda. Lebih-lebih setelah 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab & banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI / diluarnya.

Akhirnya Sidang UMUM PBB tanggal 19 Nov 1969 menyetujui hasil-hasil Pepera itu sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah RI.

Bangsa Indonesia rela mengorbankan jiwa & raganya untuk mempertahankan wilayah Irian Barat(Sekarang Papua) dari kekuasaan Belanda. Hal tersebut jelas telah membuktikan jiwa kebersamaan & persatuan dalam ikut merasakan nasib saudara-saudara kita baik dalam suka maupun duka. Rasa kebersamaan & persatuan inilah merupakan senjata yang ampuh dalam mencapai kemenangan. Sebab ada kata-kata mutiara “Tiada kemenangan tanpa kekuatan, & tiada kekuatan tanpa persatuan”.

Perkembangan Hubungan antara Indonesia dengan PBB

Perkembangan Hubungan antara Indonesia dengan PBB

Perkembangan Hubungan antara Indonesia dengan PBB
Perkembangan Hubungan antara Indonesia dengan PBB

Untuk pertama kalinya hubungan RI dengan PBB

adalah ketika PBB ikut campur dalam persoalan Indonesia-Belanda pada saat Agresi Militer Belanda I pada ’21 Juli 1947′. Terbentuknya Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara/ KTN mempunyai tugas yang dibebankan Dewan Keamanan PBB yakni membantu menyelesaikan sengketa RI & Belanda secara damai. Atas prakarsa KTN maka tercapailah perundingan Renville.

Saat Belanda melakukan Agresi Militer II

pada tanggal 19 Des 1948, Dewan Keamanan PBB mengubah KTN menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia / UNCI=United Nations Comission for Indonesia yang bertugas melancarkan perundingan antara RI & Belanda. Atas prakarsa UNCI ini maka tercapailah ‘Perundingan Roem-Royen’, di mana perundingan ini merupakan satu jenjang menuju KMB/Konferensi Meja Bundar. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/konsep-dan-radiasi-gelombang-elektromagnetik/)

Walaupun melalui KMB

Indonesia diakui kedaulatannya secara resmi tanggal 27 Des 1949, akan tetapi permasalahan antara RI & Belanda berkaitan dengan Irian Barat (sekarang Papua) masih diduduki Belanda. Oleh sebab itu RI selain berjuang dengan cara damai & diplomasi baik pendekatan langsung dengan Belanda, juga melalui forum internasional. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada PBB maka pada 27 Sept 1950 Indonesia masuk menjadi anggota PBB sebagai anggota yang ke-60.

Ketika Belanda masih tetap menduduki Irian Barat

sehingga habis kesabaran bangsa Indonesia, oleh Presiden Soekarno dikumandangkan Trikora/Tri Komandan Rakyat pada 19 Des 1961. Dengan operasi militer maupun tekanan Belanda melalui diplomasi maka Belanda terpaksa melepaskan Irian Barat. Melalui Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA/United Nations Temporary Executive Authority) maka Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963. Dengan demikian PBB berperan penting & berjasa dalam menjaga keutuhan wilayah RI.

Pasar Monopoli Adalah

Pasar Monopoli Adalah

Pasar Monopoli Adalah
Pasar Monopoli Adalah

Pasar monopoli (dari bahasa Yunani: monos, satu + polein, menjual) adalah

suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”.

 

Sebagai penentu harga (price-maker), seorang monopolis

Dapat menaikan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang subtitusi (pengganti) produk tersebut atau —lebih buruk lagi— mencarinya di pasar gelap (black market).

 

Ciri dan sifat

Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar.
Hambatan itu sendiri, secara langsung maupun tidak langsung, diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan dengan beberapa cara; salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin.
Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopolis yang memiliki kekuatan pasar, image produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya.

Cara lainnya adalah

dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar.
Monopoli yang Tidak Dilarang
• Monopoli by Law
Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
• Monopoli by Nature
Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu.
• Monopoli by Lisence
Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual/produsen dipasar berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen.

Baca Juga :