Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan

Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan

Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan
Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan

BANDUNG-Rencana penyertaan modal dari Pemprov Jabar

untuk PT Migas Hulu Jabar, yang saat ini tengah dibahas dalam bentuk Raperda butuh pencermatan lebih lanjut.

Ini diungkapkan Pansus pembuatan Raperda PT Migas Hulu Jabar, Daddy Rohanady, dalam pesan singkat yang diterima jabarprov.go.id, Selasa (2/8).

Daddy lebih lanjut memaparkan, dalam Raperda

tentang penyertaan modal PT Migas Hulu Jabar, secara eksplisit , kewajiban Pemprov Jabar bisa mencapai 2 triliun rupiah. Angka tersebut perlu pencermatan, jangan sampai terjadi bias tafsir, terutama terkait BUMD versi Permen ESDM, mengingat ada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Aturan lain perihal pengatur persoalan tersebut terdapat pada Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 yang menegaskan soal komposisi saham BUMD.

Daddy menambahkan, Pemerintah Pusat memberikan hak istimewa

kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jabar berupa participating interest sebesar 10% pada blok Offshore Nort West Java (ONWJ). Kontrak yang rencananya mulai berlaku per 18 Januari 2017 juga harus memasukkan Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.

Dari jumlah sumur yang ada sebanyak 700, hanya 250 sumur yang beroperasi, ONWJ berproduksi sejak tahun 1971 dengan 350 jaringan pipa sepanjang 1.700 KM dan 80 platform akif dari 150.

Pencermatan lebih mendalam perlu dilakukan mengingat masih banyaknya aturan yang mengatur kondisi usaha yang bergerak dalam pengelolaan migas, termasuk perihal Raperda penyertaan modal.

 

Baca Juga :

 

 

Vaksin Palsu Mayoritas Impor

Vaksin Palsu Mayoritas Impor

Vaksin Palsu Mayoritas Impor
Vaksin Palsu Mayoritas Impor

BANDUNG-Berdasarkan hasil temuan yang sudah ditelusuri oleh Tim Satuan Tugas

(Satgas) dan Bareskrim, vaksin palsu yang beredar di masyarakat merupakan vaksin yang berasal dari impor. Demikian dikemukakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI, Penny Kusumastuti Lukito.

“Diperkirakan vaksin palsu tersebut hanya 10 persen dari vaksin impor,

dan hanya 1 persennya yang digunakan di Indonesia,” ucapnya kepada wartawan di Ruang Rapat Bio Farma, Selasa (02/08).

Penny menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi data bagi anak-anak di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dengan menggunakan vaksin produksi PT Bio Farma yang didistribusikan langsung oleh Bio Farma atau distributor resmi yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan.

“Kami juga menghimbau kepada PT Bio Farma

untuk terus menata kelola produksi dan distribusi vaksin yang baik sehingga semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, semua ini untuk mencapai target keberhasilan dari program vaksinasi nasional,” tuturnya.

 

Sumber :

https://sites.google.com/view/situs-pendidikan-online/

Babinsa Desa Babakan Bantu Rutilahu

Babinsa Desa Babakan Bantu Rutilahu

Babinsa Desa Babakan Bantu Rutilahu
Babinsa Desa Babakan Bantu Rutilahu

KUNINGAN-Anggota Koramil 1511/J

alaksana Kodim 0615/Kuningan beserta Babinsa Desa Babakan Kec. Jalaksana Kab. Kuningan Serma Maret bergotong-royong bersama masyarakat melaksanakan bakti TNI rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) milik Bapak Maman di Desa Babakan Mulya Rt 08 Rw 04 Kec. Jalaksana Kuningan, Rabu (03/08).

Dalam pelaksanaan Rehab rumah yang dikerjakan bersama

oleh pemilik rumah, Babinsa dan warga masyarakat itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akselesari pembangunan di daerah.

Dalam rilisnya, menurut Danramil 1511/Jalaksana Kapten Inf. Muadi dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah dan menjalin kemanunggalan TNI dan rakyat.

Sesuai dengan isi 8 wajib TNI p

ihaknya selalu memotivasi masyarakat melalui para Babinsa di wilayahnya untuk senantiasa menjaga budaya gotong royong sehingga tidak pudar. (Pun)

 

Sumber :

https://sites.google.com/view/situs-pendidikan-online/beranda/ips

Nukleus dan Fungsinya

Nukleus dan Fungsinya

 

Nukleus dan Fungsi Nukleus | Bentuk nukleus sel biasanya bundar (round) atau lonjong (elipse). Nukleus umumnya terletaknya di tengah sel, dapat pada satu sisi (one side), atau nukleus dapat bergerak berpindah pada waktu sel bergerak berubah bentuk.

Nukleus dipisahkan dari sitoplasma oleh membran nukleus yang mengendalikan pergerakan zat ke dalam atau ke luar (in or out) nukleus. Dengan pengamatan menggunakan mikroskop elektron, membran nukleus dapat terlihat dan berlapis ganda serta terdapat saluran yang sangat halus menembus membran tersebut tempat isi nuklues dan sitoplasma berhubungan serta dapat dilalui oleh molekul RNA yang besar.

Nukleus adalah pusat yang penting (central point) untuk mengendalikan proses selular dan diperlukan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel.

Suatu amoeba dapat hidup selama beberapa hari setelah nukleusnya diambil dengan operasi mikroskopik, tetapi tidak dapat tumbuh dan akhirnya mati.

Untuk membuktikan bahwa kematian itu disebabkan oleh tiadanya nukleus bukan oleh operasi itu sendiri, kita dapat melakukan operasi tiruan.

Amuba ditusuk dengan jarum mikro dan digerakkan berputar dalam sel, untuk menirukan operasi pengambilan nukleus, tanpa benar benar mengambilnya. Seekor amuba yang diperlakukan demikian akan sembuh, tumbuh dan membelah diri.

Hammerling telah melakukan suatu seri percobaan klasik untuk memperagakan peranan nukleus dalam kontrol pertumbuhan sel pada hewan bersel satu Acetabularia mediterranea, Algae laut yang berukuran 4 hingga 5 cm, berbentuk seperti jamur dengan “akar” dan batang yang diatapi oleh payung datar berbentuk piring. Nukleus tunggal terletak dekat pangkal batang.

Hammerling memotong batang itu dan melihat bahwa bagian bawah yang mengandung nukleus dapat hidup dan menumbuhkan payung lagi. Bgian atas mati tanpa membuat akar dan payung.

Dalam percobaan selanjutnya Hammerling pertama tama memotong batang tepat diatas nukleus, kemudian irisan kedua di bawah payung. Bagian batang yang terisolir secara demikian itu jika ditempatkan dalam air laut mampu untuk membentuk payung yang utuh atau sebagian.

Hal ini seakan akan membuktikan bahwa nukleus tidak diperlukan dalam regenerasi. Tetapi ketika Hammerling memotong payung kedua, batang itu tidak mampu membentuk payung yang baru. Dari percobaan ini, Hammerling menyimpulkan bahwa nukleus menyediakan zat yang diperlukan untuk pembentukan payung. Bahan ini naik keatas melalui batang dan merangsang pertumbuhan payung.

Dari percobaan Hammerling, dapat disimpulkan bahwa fungsi nukleus adalah pengaturan sel dan tempat informasi pertumbuhan dan perkembangan sel.
Ilustrasi Nukleus (Inti Sel) dan Struktur Nukleus
Ilustrasi Nukleus (Inti Sel) dan Struktur Nukleus
Sekian ulasan singkat tentang nukleus dan fungsinya, baca tulisan terkait lain dibawah ini. baca juga : kingdom animalia terdiri atas

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln – Demokrasi yang memiliki pengertian singkat yaitu pemerintahan berada di tangan rakyat dapat ditafsirkan jadi banyak pendapat berasal dari banyak ahli. Salah satu ahli yang menlontarkan pendapat adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (from people, for people, and by people). Arti berasal dari pengertian tersebut adalah suatu pemerintahan suatu negara dipegang oleh rakyat, walaupun lewat wakil-wakil rakyat tapi keinginan rakyat kudu dipenuhi. Definisi lain adalah rakyat memiliki kebebasan penuh untuk jalankan seluruh kesibukan juga kesibukan politik, karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dalam hal ini juga demi keperluan bersama.

Apabila dicermati berasal dari pendapat Abraham Lincoln, dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan suatu landasan yang digunakan untuk menata sistem pemerintahan suatu negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik di mana dalam sistem tersebut rakyat memiliki fungsi yang mutlak untuk menentukan dan mengambil keputusan hal yang tentang bersama dengan kehidupan bersama dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah Demokrasi Dunia

Munculnya demokrasi berasal berasal dari kebudayaan Yunani Kuno terhadap abad ke-6 hingga abad ke-3 SM. Sistem demokrasi yang berlaku terhadap zaman itu adalah demokrasi langsung atau direct democracy. Pengertian berasal dari demokrasi langsung ini adalah suatu sistem politik yang hak pembuatan ketetapan politik dikerjakan langsung oleh seluruh rakyat berdasarkan pertolongan berasal dari mayoritas. Pelaksanaan demokrasi langsung zaman Yunani Kuno terjadi secara efektif, karena lokasi Yunani terhadap jaman itu masih terbatas bersama dengan kuantitas penduduk cuma 300.000 jiwa dalam suatu wilayah. Namun ketetapan demokrasi ini cuma berlaku untuk warga negara yang resmi dan rakyat jelata, budak belian, dan pedagang asing tidak mendapatkan hak untuk jalankan demokrasi.

Sejarah di Eropa Barat

Pada jaman abad pertengahan atau sekitar tahun 6-15 M, inspirasi demokrasi ini tidak digunakan oleh orang barat. Tanda berasal dari penduduk abad pertengahan sendiri pada lain pergantian struktur sosial yang jadi feodal. Kekuasaan kehidupan sosial dan spiritual terhadap zaman itu dikuasai oleh Paus dan kaum gereja. Pada akhir berasal dari abad pertengahan, muncullah negara-negara modern di Eropa Barat supaya terjadi pergantian sosial dan kultural. Sebelumnya yang dikuasai oleh kaum gereja, tapi terhadap pada akhirnya asumsi yang bebas sangatlah dihargai supaya dapat memerdekakan dirinya. Abad pertengahan sendiri menghasilkan suatu dokumen yang mutlak yaitu Magna Charta. Magna Charta ini sendiri merupakan kontrak atau perjanjian pada bangsawan bersama dengan raja. Walaupun piagam ini lahir dalam kondisi feodal dan tidak memihak rakyat jelata, tapi selalu dianggap sebagai asal mula berkembangnya inspirasi demokrasi.

Setelah abad pertengahan, abad 15-17 M, negara-negara monarki lahir dan bersama dengan demikian raja memiliki hak untuk memerintah secara mutlak atau absolut yang didasarkan terhadap konsep hak suci raja. Namun hak absolut ini mendapatkan kecaman atau bertentangan dan mendapatkan pertolongan yang kuat berasal dari golongan menengah supaya berujung terhadap pergantian kedudukan raja. Pendobrakan terhadap hak raja sendiri didasari oleh teori rasionalis yang dikenal bersama dengan kontrak sosial. Kontrak sosial sendiri memiliki asas, keliru satunya adalah dunia dikuasai oleh hukum alam yang memiliki kandungan prinsip-prinsip keadilan universal. Makna berasal dari hukum alam sendiri adalah hukum yang berlaku bagi seluruh manusia, baik berasal dari golongan raja, bangsawan, maupun

rakyat jelata.

Sejarah di Indonesia

Demokrasi di Indonesia terbagi jadi empat periode dan setiap periode memiliki cirinya tersendiri. Pembagian demokrasi di Indonesia pada lain sebagai berikut.

1. Periode Demokrasi Parlementer (1945-1965)

Perkembangan demokrasi di Indonesia di mulai berasal dari periode ini akan tapi pelaksanaan demokrasi terhadap periode ini tidak dapat dukungan oleh modal yang cukup untuk jadi mapan dalam pelaksanaannya, baik teori, konsep, dan pratiknya. Perananan demokrasi terhadap periode ini adalah sebagai pemersatu dan alat koalisi antarsuku dan agama. Pelaksanaan demokrasi parlementer tidaklah cocok untuk diterapkan di Indonesia karena timbul perpecahan politik dan partai-partai yang mendominasi terpecah belah supaya demokrasi parlementer diubah bersama dengan demokrasi terpimpin.

2. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin pelaksanaannya terjadi terhadap jaman pemerintahan orde lama. Demokrasi ini bercirikan dominasi politik yang dipegang oleh Presiden dan terhadap jaman ini jelas komunis dan fungsi ABRI dalam dunia politik terlampau berpengaruh. Dominasi terhadap dunia politik ini banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menyimpang berasal dari UUD 1945, seperti pembubaran DPR oleh Presiden padahal dalam hal ini Presiden tidak memiliki kewenangan. Munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sesungguhnya jadi alat untuk muncul berasal dari kebuntuan politik akan tapi sebagai awal berasal dari suatu problem yang kompleks. Pada jaman itu, ada UUD 1945 yang memiliki keputusan bahwa jaman jabatan presiden cuma 5 tahun saja dapat dipatahkan bersama dengan ketetapan MPRS no. 111 tahun 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kehidupan berdemokrasi terhadap periode orde lama ini diperkeruh bersama dengan munculnya PKI yang mendominasi kehidupan politik Indonesia. Dengan ada Dekrit Presiden tadi memicu PKI bebas mendirikan apa saja, contohnya adalah Front Nasional. Front Nasional terhadap dasarnya telah dimanfaatkan oleh PKI jadi anggota taktik komunisme sebagai alat persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat dan strateginya untuk mendapatkan keuntungan berasal dari kharisma yang dimiliki oleh Presiden Soekarno.

3. Periode Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Demokrasi Pancasila berlaku terhadap kala jaman pemerintahan Presiden Soeharto atau lebih dikenal bersama dengan jaman orde baru. Pada periode ini ditawarkan tiga komponen demokrasi, yaitu menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum, tekankan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara, dan pernyataan dan pertolongan HAM, peradilan yang bebas, dan tidak memihak. Akan tapi terhadap pelaksanaannya tiga komponen demokrasi ini tidak terjadi bersama dengan semestinya. Hal ini ditandai bersama dengan dominasi ABRI dalam dunia politik, sentralisasi pengambilan ketetapan politik, peran dan faedah partai politik terhadap jaman itu dimatikan, pemerintah ikut campur tangan dalam urusan partai politik, politik terhadap periode itu tidak jelas arahnya, ideologi negara yang dimonolitisasi, dan peleburan instansi non pemerintahan.

4. Periode Pasca Orde Baru / Reformasi (1998-sekarang)

Periode ini rakyat menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM kudu lebih konsekuen dan tuntutan ini berasal berasal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat sepanjang 32 tahun bersama dengan demokrasi Pancasila yang diberlakukannya. Dalam periode reformasi ini, cita-cita demokrasi untuk mapan dan menghormati tinggi HAM merupakan suatu tantangan supaya dalam periode ini banyak terjadi perombakan-perombakan. Demokrasi terhadap periode ini memiliki wacana yang tentang erat bersama dengan pemberdayaan penduduk madani dan penegakan HAM yang dikerjakan bersama dengan sungguh-sungguh dan juga pengembalian kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Pada periode ini, tokoh-tokoh reformasi tidak berkenan memberikan atribut tertentu mengenai demokrasi karena pengaruh berasal dari pengalaman pahit pelaksanaan demokrasi Pancasila terhadap jaman orde baru. Demokrasi terhadap periode ini sama juga bersama dengan demokrasi tanpa nama, di mana hak rakyat adalah komponen mutlak dalam pelaksanaan demokrasi ini.

Sumber : https://www.lele.co.id/panduan-lengkap-7-cara-menanam-hidroponik-sederhana-di-pekarangan/

Jelaskan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia

Jelaskan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia

Jelaskan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia – Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang semua rakyat atau warga negaranya miliki hak yang mirip dalam pengambilan ketetapan dan hal-hal yang berkaitan bersama dengan kehidupan mereka. Dengan adanya sistem demokrasi ini, negara bermakna mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi secara langsung maupun lewat perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pada dasarnya demokrasi tidak hanya mencakup perihal hukum saja, tapi termasuk mencakup situasi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkaitan erat bersama dengan adanya praktek kebebasan politik secara nyata. Suatu keanekaragaman yang terdapat di dunia ini berlangsung disebabkan oleh kebudayaan bangsa yang tidak serupa satu mirip lain agar di dunia termasuk didapati beragam macam demokrasi. Demokrasi ini bisa diambil kesimpulan sebagai keliru satu sisi berasal dari penjelasan hidup bermasyarakat. Indonesia yang telah merdeka selama 73 th. telah mengalami beragam macam pakai surut di bidang politik. Dengan adanya pakai surut politik ini sebabkan berlangsung banyak perubahan yang berlangsung juga, dimulai berasal dari berlakunya UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali kembali kepada UUD 1945. Demokrasi di Indonesia berlangsung bersama dengan sesuaikan bersama dengan konstitusi yang digunakan dan pemimpin negara pada masanya. Berikut ini adalah beberapa demokrasi yang pernah berlaku di negara Indonesia:

Demokrasi Liberal / Parlementer

Sistem demokrasi ini berlaku pada th. 1949 sesudah adanya Konferensi Meja Bundar yang membuahkan ketetapan bahwa Indonesia resmi sebagai negara RIS. Konstitusi yang diberlakukan pada demokrasi ini adalah UUD RIS. Akan tetapi, pada satu th. lantas RIS ini dibubarkan dan kembali ke NKRI yang dijalankan bersama dengan penuh tekad. Dengan kembalinya ke NKRI menjadi berlaku UUDS 1950 karena UUD 1945 dinilai telah tidak relevan untuk digunakan. Masa berlakunya UUDS 1950 ini hingga Dewan Konstituante yang telah dibentuk oleh Presiden Soekarno berhasil merumuskan konstitusi yang baru. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau biasa disebut demokrasi parlementer. Dikutip berasal dari kamus Oxford, demokrasi liberal adalah demokrasi yang representatif pada perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi mengakui hak individu dan kebebasannya. Ciri berasal dari demokrasi liberal di Indonesia pada lain telah miliki lembaga perwakilan rakyat, kekuasaan tidak berpusat pada satu titik saja, tidak dianutnya sistem presidensial, ketetapan disita berdasarkan mayoritas suara, diadakannya pemilu, dan terbentuknya banyak partai politik. Demokrasi liberal ini berlaku sejak masa Kabinet Natsir pada th. 1950 hingga masa Kabinet Djuanda pada th. 1959. Berakhirnya masa demokrasi liberal ditandai bersama dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Demokrasi Terpimpin

Setelah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Akan tapi pada masa ini, demokrasi terpimpin belum berlaku secara utuh karena memang tercetusnya pelaksanaan demokrasi ini pada selagi sidang Dewan Konstituante pada th. 1957. Terdapat beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin yang dijalankan di Indonesia, pada lain adanya perwakilan rakyat dan menganut sistem presidensial, presiden miliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara, tak terbatasnya kekuasaan presiden, poros Nasakom telah terbentuk, partai politik disederhanakan, dan ABRI yang miliki peran dalam dunia politik. Masa berakhirnya demokrasi terpimpin ini ditandai bersama dengan pemberontakan G30S/PKI dan dikeluarkannya ketetapan Super Semar (Surat Perintah Sebelas Maret). Kekuasaan demokrasi terpimpin ini berakhir karena disebabkan oleh beberapa hal pada lain:

1. Pelaksanaan

dari demokrasi terpimpin memang tidak cocok bersama dengan kepribadian bangsa, Pancasila, dan UUD 1945.

2. Situasi politik dan ekonomi pada masa itu memburuk agar harga-harga keperluan pokok makin lama tinggi karena ketersediaan berasal dari bahan pokok sulit.

Demokrasi liberal berakhir karena disebabkan oleh beberapa hal, pada lain:

1. Terjadinya pemberontakan di beragam lokasi Indonesia karena rakyat menjadi tidak bahagia pada pelaksanaan pemerintahan.

2. Tidak berjalannya pembangunan bersama dengan stabil diakibatkan oleh kabinet pada masa itu tidak bekerja bersama dengan efektif karena amat sering berpindah kabinet.

3. Konstitusi baru gagal dibentuk oleh Dewan Konstituante.

4. Bangsa terancam pada bidang politik, ekonomi, dan persatuan bangsa karena setiap group mementingkan kepentingan kelompoknya saja.

5. Demokrasi berlangsung penyimpangan karena tidak berlangsung bersama dengan kepribadian bangsa.

Demokrasi Pancasila

Setelah dikeluarkannya Super Semar maka berakhirlah pula masa Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dengan berlakunya masa Orde Baru ini Indonesia membawa harapan baru dan pemerintahan ini membawa niat bakal menggerakkan Pancasila sebagai basic negara bersama dengan murni dan konsekuen. Berikut beberapa ciri-ciri pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, pada lain pemerintahan menganut sistem presidensil, partai politik disederhanakan dan dijalankan pemilihan umum, terdapat lembaga negara, dan otonomi daerah menjadi diberlakukan. Berakhirnya masa Orde Baru berlangsung sesudah demo yang dijalankan oleh mahasiswa pada th. 1998 dan ditandai bersama dengan Presiden Soeharto yang digantikan oleh BJ Habibie yang menjabat sementara. Ada beberapa hal yang sebabkan berakhirnya demokrasi Pancasila ini adalah

1. Terjadinya KKN yang makin lama merajalela.

2. Tidak terlaksananya landasan hukum dan persamaan kedudukan warga negara.

3. ABRI makin lama berkuasa bersama dengan besar.

4. Ekonomi yang makin lama memburuk.

Demokrasi Pancasila Era Reformasi

Berlakunya masa reformasi ditandai bersama dengan naiknya K.H Abdurrahman Wahid yang terpilih oleh sidang DPR/MPR th. 1999. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi ini dijalankan bersama dengan versi yang baru bersama dengan harapan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ciri-ciri berasal dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia pada masa reformasi adalah

1. Pemilihan umum secara langsung untuk pilih Presiden dan Wakil Presiden serta pilih wakil rakyat.

2. Dilakukannya amandemen UUD 1945.

3. Tugas ABRI dikembalikan seperti awal yakni menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi pada masa reformasi ini, ABRI telah tidak berkecimpung di dunia politik dan mereka kudu berwujud netral.

Adapun termasuk terdapat ciri khusus yang membedakan pada demokrasi Pancasila pada masa orde baru bersama dengan masa reformasi adalah persentase yang terdapat di dalamnya itu sendiri, yaitu:

1. Aspek formal, aspek yang memperlihatkan aspek sistem dan cara rakyat dalam berpartisipasi pada penyelanggaraan negara.

2. Aspek kaidah atau normatif, aspek yang memperlihatkan demokrasi pancasila di masa reformasi memiliki kandungan seperangkat kaidah yang berguna sebagai pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku.

3. Aspek materil, aspek yang memperlihatkan deskripsi manusia yang memastikan pernyataan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

4. Aspek organisasi, aspek yang melukiskan adanya perwujudan demokrasi Pancasila di dalam organisasi.

5. Aspek semangat, aspek dimana demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian sensitif pada hak dan kewajibannya.

6. Aspek tujuan, aspek yang memperlihatkan keinginan atau tujuan untuk mewujudkan penduduk Indonesia yang sejahtera dalam negara hukum.

Pelaksanaan berasal dari demokrasi Pancasila pada masa ini termasuk terdapat banyak penyimpangan pada UUD 1945, pada lain korupsi yang makin lama merajalela di segala bidang, pembangunan yang belum merata, dan terjadinya kesenjangan sosial di antarmasyarakat. Harapan rakyat Indonesia pada masa ini senantiasa terlihat dan meminta histori bangsa Indonesia yang kelam tidak berlangsung lagi.

Sumber : https://www.ruangguru.co.id/download-contoh-surat-penawaran-harga-yang-benar/

Pengertian Demokrasi Liberal, Pancasila, dan Terpimpin

Pengertian Demokrasi Liberal, Pancasila, dan Terpimpin

Pengertian Demokrasi Liberal, Pancasila, dan Terpimpin – Ahli mempunyai beraneka persepsi tentang arti dari demokrasi itu sendiri, antara lain:

1. Abraham Lincoln, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

2. Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu proses yang bercirikan kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas lewat wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dalam kondisi terjaminnya kebebasan politik.

3. John Locke, demokrasi adalah sebuah wujud negara yang andaikan kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada masyarakat.

Demokrasi Liberal

Karakteristik dari liberalisme sebagai doktrin politik mempunyai poin penting, antara lain:

1. Pengutamaan otonomi dan kebebasan individu.

2. Pembatasan peran negara dalam politik.

3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.

4. Kebebasan individu untuk melakukan progress dan reformasi.

Dengan demikian berdasarkan karakteristik yang sudah dijabarkan, didapati pengertian demokrasi liberal adalah suatu proses politik yang tekankan otonomi dan kebebasan individu untuk mewujudkan progress dan reformasi bersama dukungan hukum dan peran terbatas dari negara. Selain itu, kamus Oxford mempunyai definisi sendiri, yakni proses pemerintahan demokratis dimana hak-hak dan kebebasan individu secara legal diakui dan dilindungi dan kekuasaan politik dibatasi oleh ketentuan hukum. Demokrasi liberal ini sama bersama adanya lembaga perwakilan rakyat dan prinsipnya pemilihan umum dijalankan bersama adil dan bebas bersama keterlibatan beberapa partai politik di dalamnya.

Perkembangan demokrasi liberal di awali dari jaman pencerahan dan menjelang jaman ini yang dominan adalah monarki absolut. Karakteristik monarki absolut antara lain kepemimpinan dan kekuasaan politik berada di tangan satu individu serta pemilihan ini didasarkan terhadap proses keturunan atau kekerabatan. Pada perkembangannya, proses monarki absolut berubah jadi proses monarki konstitusional yang mempunyai arti individu yang berkuasa mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Munculnya demokrasi liberal ini adalah sebagai suatu wujud perlawanan terhadap monarki absolut. Pastinya suatu demokrasi dapat mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari demokrasi liberal antara lain:

1. Individu diberlakukan setara atau mirip di hadapan hukum.

2. Konstitusi merawat hak kebebasan individu.

3. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung dan adil.

4. Warga negara yang sudah mencukupi syarat mempunyai hak untuk pilih pemimpin bersama proses voting.

5. Terdapat lembaga yang mengontrol dan menghambat penguasa atau pemerintahan.

Akan tetapi, terkandung terhitung kekurangan dari proses demokrasi ini, antara lain:

1. Terdapat keterbatasan terhadap kehidupan sosial dan poltik.

2. Rentannya kebebasan individu yang terancam oleh kompetisi yang tidak adil.

3. Kesenjangan sosial yang sukar diurai karena intervensi dari negara dibatasi.

4. Negara didominasi oleh ekonomi dunia.

5. Ortodoksi mulai muncul diakibatkan oleh liberalisme.

Contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia sendiri adalah terhadap th. 1950-1959, dimana terhadap waktu itu Indonesia memakai UUDS 1950.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah suatu proses politik dimana keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan berpusat terhadap satu titik, dalam perihal ini adalah seorang presiden. Demokrasi ini mempunyai ciri-ciri, antara lain pemerintahan yang otokrasi atau pemerintah yang politiknya dikuasai oleh satu orang. Dalam pelaksanaan demokrasi ini, rakyat dilarang untuk mengimbuhkan efek yang nyata terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara. Selain itu, terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin ini, peran

dari partai politik terlampau dibatasi dan peran dari militer terhadap dunia politik tambah besar serta menyadari komunisme mulai muncul. Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal bersama demokrasi terpimpin bersama tujuan-tujuannya tersendiri, antara lain:

1. Menggantikan demokrasi liberal yang dinilai tidak stabil atau cocok untuk negara Indonesia.

2. Meningkatkan kekuasaan presiden terhadap jaman itu dimana awal cuma sebagai kepala negara berubah jadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Diberlakukannya demokrasi terpimpin ini di negara Indonesia mempunyai dampaknya tersendiri, ada yang positif dan terhitung negatif. Dampak positif dari diberlakukannya demokrasi ini, antara lain:

1. Indonesia terhindar dari perpecahan dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.

2. UUD 1945 kembali sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Lembaga Tinggi Negara, layaknya MPRS dan DPAS mulai dibentuk.

Adanya efek positif sudah pasti mempunyai efek negatif, antara lain:

1. Presiden, MPR, dan lembaga yang lain mempunyai kekuasaan besar supaya mampu berlaku sewenang-wenang.

2. Adanya dwifungsi militer supaya militer mampu terjun ke dunia politik.

Berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia sendiri menyebabkan banyaknya korupsi yang dijalankan oleh petinggi negara dan militer supaya penghasilan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan yang terlampau drastis. Selain itu, terjadi inflasi yang cukup parah supaya kondisi ekonomi Indonesia jadi tidak stabil.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu proses politik yang berlandaskan terhadap pandangan hidup atau filsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat itu sendiri. Seperti yang diketahui, filsafah negara kita adalah Pancasila yang terhitung terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip pelaksanaan demokrasi Pancasila ini dapat sedikit berlainan bersama pelaksanaan demokrasi lainnya, bersama demikian beberapa ciri demokrasi Pancasila itu sendiri antara lain:

1. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan bersama konstitusi.

2. Pemilu diselenggarakan secara berkesinambungan.

3. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan dukungan untuk hak-hak minoritas.

4. Kompetisi dari beraneka gagasan dan cara dalam merampungkan masalah.

5. Merupakan gagasan terbaik yang dapat di terima terkecuali dibandingkan bersama nada terbanyak.

Adapun mengisi pokok dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 dituangkan tentang pelaksanaan dan penjabarannya.

2. HAM dihargai dan dilindungi.

3. Dasar dari pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan adalah kelembagaan.

4. Sendiri negara yakni negara hukum yang demokratif layaknya yang dijelaskan terhadap UUD 1945.

Fungsi dari demokrasi Pancasila ini sendiri adalah

1. Keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara dijamin.

2. Menjamin berdirinya NKRI.

3. Menjamin NKRI selamanya berdiri berdasarkan proses konstitusional.

4. Menjamin selamanya bertahannya hukum yang berdasarkan dari Pancasila.

5. Menjamin interaksi yang mirip dan sesuai tentang lembaga negara.

6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan HAM.

2. Keputusan diambil alih berdasarkan musyawarah.

3. Badan peradilan tidak terbujuk oleh kekuasaan pemerintah maupun lainnya atau berdiri secara independen.

4. Terdapatnya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

5. Pelaksanaan dari pemilihan umum.

6. Pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat layaknya yang sudah tertuang terhadap UUD 1945.

7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

8. Pelaksanaan dari suatu kebebasan tetapi selamanya bertanggung jawab.

9. Cita-cita negara dan tujuan negara dijunjung setinggi-tingginya.

10. Pemerintah terjadi cocok bersama hukum yang dijelaskan lewat UUD 1945.

Asas yang digunakan dalam demokrasi Pancasila ini ada 2, yakni asas kerakyatan yakni asas kesadaran untuk mencintai rakyat, satu nasib dan cita-cita, serta membawa jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat. Lalu asas musyawarah, bermakna asas yang menyimak semua aspirasi rakyat yang jumlahnya banyak dan didapatkan lewat forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama. Baca: Jelaskan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia

Baca Juga :

Jabar Perketat Pengawasan Warga Asing

Jabar Perketat Pengawasan Warga Asing

Jabar Perketat Pengawasan Warga Asing
Jabar Perketat Pengawasan Warga Asing

BANDUNG-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) Jawa Barat memperketat pengawasan terhadap 11 ribu warga negara asing yang ada di Jawa Barat, dimana lima ribu diantaranya berstatus sebagai tenaga kerja asing.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Susy Susilawati, mengatakan pekerja asing di Jawa Barat didominasi warga Korea Selatan. Tercatat sebanyak 74 ribu tenaga kerja asing se-Indonesia dan lima ribu diantaranya adalah warga Korea Selatan yang bekerja di sejumlah daerah di Jawa Barat.

“Kami memperketat pengawasan terhadap warga negara asing

, kebanyakan warga negara Korea Selatan,” katanya kepada wartawan di Bandung, Selasa (7/2).

Susy menambahkan, pihaknya mengawasi keberadaan orang asing di Jawa Barat dengan mengintensifkan masa berlaku visa kedaluwarsa. Dalam proses pengawasan tersebut, dia mengaku terkendala dengan minimnya petugas pengawas.

“Total orang asing yang ada di Jabar lebih

dari 11 ribu orang, sedangkan kantor Imigrasi hanya ada delapan,” pungkasnya.

 

Baca Juga :

 

 

400 e-Warung Beroperasi di Jabar

400 e-Warung Beroperasi di Jabar

400 e-Warung Beroperasi di Jabar
400 e-Warung Beroperasi di Jabar

BANDUNG-Untuk menekan harga dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat

sekitar 400 e-Warung sudah beroperasi di Jawa Barat.

Wakil Kepala Bulog Jabar, Suharto Jabar mengatakan meski menemui sedikit kedala pengoperasian terutama di wilayah pedesaan. Namun pihaknya siap mengoperasikan e-Warung.

“Di Jawa Barat e-Warung sudah 400 meski belum berjalan maksimal, pada prisipnya kita siap,” katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat (10/2/2017).

Perbedaan e-Warung dengan Rumah Pangan Kita (RPK),

lanjut dia, terletak pada proses pembayarannya. E-Warung menggunakan transaksi elektronik sedangkan RPK masyarakat bisa melakukan pembayaran secara tunai.

“Kalau RPK itu programnya yang memang ditujukan untuk kegiatan pangan, sedangkan e-Warung pembayarannya secara online,” ujarnya.

Selain itu, dikatatakan Suharto, e-Warung sendiri memerlukan akses internet. Sedangkan fasilitas ini masih minim untuk wilayah pedesaan.

“Sedikit menemui kendala karena membutuhkan akses internet

untuk wilayah pedalaman sehingga pengoperasian e-Warung belum maksimal karena akses internet yang terbatas. Tidak semua desa memiliki perangkat itu,” pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/147702837/gelombang-elektromagnetik/

PDAM Bandung Komitmen Amankan Aset Perusahaan

PDAM Bandung Komitmen Amankan Aset Perusahaan

PDAM Bandung Komitmen Amankan Aset Perusahaan
PDAM Bandung Komitmen Amankan Aset Perusahaan

BANDUNG-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota bandung

mengamankan aset perusahaan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih lima hektar di Desa Langensari RT 4 RW 5 Kabupaten Bandung Barat.

Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung, Sonny Salimi mengatakan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Putusan Perkara No 406 K/TUN/2016 antara Djedje Adiwiria melawan kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai Tergugat Pembanding-Termohon Kasasi dan Pemkot Bandung sebagai Tergugat 2 Intervensi-Pembanding-Termohon Kasasi menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemkot Bandung.

Sonny menjelaskan pada 2016 pihaknya sudah mengidentifikasi

kembali aset-aset perusahaan. Tanah tersebut sudah menjadi perkara sejak 2015 lalu dengan penggugat atas nama Djedje Adiwiria yang mengaku sebagai ahli waris tanah.

“Melalui proses yang panjang sampai ke tingkat Mahkamah Agung akhirnya

diputuskan bahwa pemilik sah tanah ini adalah Pemkot Bandung dengan PDAM Tirtawening Kota Bandung sebagai pengelolanya,” katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (13/2/2017).

Lebih jauh Sonny menambahkan ke depannya akan mengoptimalkan beberapa aset perusahaan untuk kepentingan bersama. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di lahan tersebut bisa menyewa kepada PDAM Tirtawening.

“Jangan ada sejengkal pun yang dimiliki orang lain, itu punya perusahaan, saya diberi amanat untuk mengelola itu agar mendapatkan manfaat,” tegasnya.

Sonny menilai kejadian ini bisa diambil hikmahnya agar ke

depannya beberapa aset perusahaan bisa dikelola dengan baik.

“Yang jelas bahwa hari ini PDAM berkomitmen akan mengelola aset perusahaan,” pungkasnya. (MAT)

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/reedcooper/blog/entry/147950987/how-to-learn-more-about-business