Penannggulangan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Penannggulangan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Penannggulangan Perbuatan Main Hakim Sendiri
Penannggulangan Perbuatan Main Hakim Sendiri

Bahayanya ialah terjadinya akumulasi ketidaktaatan hukum dalam masyarakat hingga hukum seolah-olah tak berdaya. Warga akan cenderung menegakkan kebenarannya sendiri-sendiri (individualistik) tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Lebih ekstrim lagi, bisa terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Hobbes, bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Akan banyak muncul peristiwa main hakim sendiri, seperti membakar pencuri hidup-hidup, pembunuhan ramai-ramai oleh warga terhadap oknum yang disangka sebagai dukun santet, dan sebagainya. Bisa dipastikan bahwa kian banyaknya kasus yang ketahuan (tertangkap) merupakan pertanda perilaku negatip atau anti otoritas di masyarakat sudah kian meningkat. Dimana faktor materialisme dan konsumerisme bertindak sebagai katalisator.

Seandainya hukum mampu menjangkau perilaku-perilaku jahat warga yang sebenarnya tetap dikategorikan sebagai kejahatan maka rumah tahanan dan penjara-penjara pun akan penuh. Oleh karena itu, hukum selama ini memang sudah sangat kompromistis. Kompromistis karena ketidakberdayaan penegak hukum itu sendiri dan kondisi warga yang memang cenderung bersemangat anti otoritas hukum, sebagai salah satu semangat di era post modernisme ini. Bukan lagi sekedar anti terhadap otoritas hukum melainkan juga anti atas otoritas lain yang semestinya lebih tinggi, yaitu otoritas Tuhan (nilai-nilai keagamaan). Disamping itu terjadi pula penentangan atas nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Ini berarti struktur peradaban kita semakin tidak jelas dan disertai dengan kian hilangnya “rasa malu” pada sebagian warga.

Dalam rangka upaya represif aparat hukum memang diharapkan untuk lebih bertindak tegas terhadap segala pelanggaran hukum oleh warga, termasuk pelanggaran oleh aparat sendiri. Pelaku main hakim sendiri harus segera ditindak tegas guna mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas kepada kelompok-kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan main hakim sendiri.

Khusus dalam upaya preventif-lah peran agama dan pendidikan merupakan dua pilar yang sangat penting. Selain fungsi agama yang mempertobatkan manusia, agama juga memiliki posisi strategis dalam upaya meluruskan semangat yang menyimpang dalam masyarakat. Agama dan pendidikan harus mampu mengantisipasi benih-benih kejahatan dalam warga agar tidak berkembang menjadi suatu kejahatan nyata yang melanggar hukum negara. Dua pilar ini yang sebenarnya paling bertanggungjawab atas terhindarnya warga dari perbuatan tercela yang melanggar hukum.

Apabila nilai-nilai religiusitas, pendidikan dan nilai sosial budaya mampu menyadarkan masyarakat tentang makna hidup yang tidak hanya bergantung pada materi maka teori Thomas Aquino yang mengatakan, bahwa kemiskinan memberikan kesempatan untuk berbuat jahat, tidak selamanya lagi berlaku. Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa lingkungan sosial yang tidak baik bisa membuat seseorang menjadi jahat, sedangkan lingkungan yang baik akan berakibat sebaliknya. Dalam hal ini, tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu lingkungan sosial yang baik.

Sumber : https://www.anythingbutipod.com/

Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan

Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan

Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan
Tinjauan Kriminologis Terhadap Perbuatan

Dalam perkembangan hukum pidana, selanjutnya restitusi seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga korban dan/atau keluarga korban tidak mendapat bagian sama sekali, karena terjadi perubahan pengertian kejahatan dari pelanggaran melawan individu menjadi pelanggaran melawan negara. Perbuatan tersebut sebagai awal perbedaan dan pemisahan antara kesalahan perdata (Tort) dan kesalahan pidana. Kesalahan perdata adalah hubungan antar pribadi termasuk hubungan antara kejahatan dan korbannya, sedangkan kesalahan pidana merupakan hubungan antara perbuatan jahat dan perbuatannya hal tersebut dikemukakan oleh Schafer.

Selanjutnya Schafer menambahkan pendapatnya bahwa dengan pandangan yang berubah itu maka korban kejahatan dikeluarkan dari pengertian hukum pidana. Karena hak korban untuk balas dendam telah diambil alih oleh negara maka seharusnya negara memegang teguh amanat yang dipercayakan kepada negara untuk membalas denda kepada pembuat kejahatan. Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidananya pembuat kejahatan. Misalnya Code Hammurabi yang dianggap peraturan paling kuno telah mengatur restitusi antara lain berisi suatu perintah kepada pembuat kejahatan membayar kembali kepada korban dan/atau keluarga korban sebanyak tiga puluh kali lipat dari jumlah kerugian yang diderita oleh korban. Hukum Musa kira-kira abad ke-13 Sebelum Masehi antara lain mengatur tentang pencurian seerkor sapi jantan, pencurinya harus membayar lima kali dari jumlah kerugian korban pencurian. Hukum Romawi Kuno pada kira-kira abad ke-8 Sebelum Masehi antara lain mengatur tentang perampokan, bahwa perampok harus membayar empat kali dari jumlah barang-barang yang dirampok dari korban. Perkembangan selanjutnya untuk menghindari balas dendam atau main hakim sendiri dengan formula “an eye for an eye and a tooth for a tooth”

Sumber : https://merkbagus.id/

Menristekdikti: Tidak Ada Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan

Menristekdikti: Tidak Ada Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan

Menristekdikti Tidak Ada Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan
Menristekdikti Tidak Ada Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan tidak ada

“kerja paksa” mahasiswa Indonesia di Taiwan.

“Jadi ini masalah berita lama, dan sekarang sedang ada pemilihan presiden di sana, jadi isu ini muncul terus. Intinya bagaimana lawan menghancurkan dengan berita itu. Kami sudah cek,sebenarnya tidak ada ‘kerja paksa’ itu,” ujar Menristekdikti di Semarang, Jumat (4/1).

Menteri Nasir mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei

(TETO) terkait pengiriman mahasiswa tersebut. Informasi yang masuk ke Menristekdikti, tidak ada masalah dengan mahasiswa di Taiwan.

“Nah, yang masalah adalah tenaga kerja. Jadi mereka itu tenaga kerja sambil kuliah, bukan kuliah kemudian mencari kerja. Jadi urusannya ke tenaga kerja,” cetus dia.

Menurut dia, kejadian tersebut terjadi pada 2016 atau sebelum ditetapkannya kerja sama pemberian beasiswa kepada mahasiswa Indonesia.

“Penetapannya baru pada 2017, kemudian diseleksi pada 2018, dan ini mau diberangkatkan pada 2019.”

Nasir membantah bahwa mahasiswa Indonesia diberi makanan yang tidak halal. Pihak kampus juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Muslim.

Menristekdikti pada awalnya mengaku heran dengan pemberitaan “kerja paksa” itu, padahal Indonesia dan Taiwan memiliki hubungan baik dalam bidang pendidikan.

“Bahkan banyak universitas di Taiwan yang meraih peringkat universitas top dunia,” kata dia lagi.

Sebelumnya, diberitakan sekitar 300 mahasiswa Indonesia di Taiwan mengalami “kerja paksa”. Mereka dipaksa bekerja di berbagai pabrik dan hanya kuliah satu hari dalam seminggu.

 

Baca Juga :

 

 

Masjid Bukan Tempat Bergaduh

Masjid Bukan Tempat Bergaduh

Masjid Bukan Tempat Bergaduh
Masjid Bukan Tempat Bergaduh

Masjid adalah tempat umat berteduh dan berserah diri kepada Allah SWT. Namun, seiring dinamika politik

yang terjadi saat ini, masjid acap kali dijadikan sarana bergaduh demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Fungsi masjid sebagai media penyebar Islam yang rahmatan lil alamin pun berubah dan kondisi tersebut meresahkan sejumlah pihak.

Keresahan ini dibahas dalam Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN melalui seminar nasional kemasjidan dengan tema “Mewujudkan Masjid Sebagai Media Penyebar Islam Rahmatan Lil ‘Alamin dan Pemersatu Bangsa” di aula Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (27/12). Seminar yang membicarakan peran masjid sebagai tempat ibadah yang suci dikaitkan dengan Pemilu 2019 menghadirkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, guru besar UIN Jakarta, Ikhsan Tanggok, Sekjen Ikatan Alumni Suriah Indonesia, Muhammad Najih Arromadloni, dan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo. Generasi milenial terlihat ikut menghadiri seminar.

Imam Besar Masjid Istiiqlal, Nasaruddin Umar pun menegaskan masjid tidak boleh dijadikan tempat

berkampanye ataupun berpolitik. Bahkan, bendera-bendera partai pun dilarang dikibarkan karena masjid adalah tempat semua umat muslim dan bukan tempat golongan tertentu saja.

“Masjid for all, bukan hanya milik segelintir orang. Masjid adalah tempat yang ideal untuk menyatukan bangsa ini, dan juga umat Islam. Namun, pengelolaan masjidnya harus konsepsional,” jelasnya.

Dia pun menyebutkan 27 fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW, antara lain sebagai tempat ibadah dan pembelajaran, tempat musyawarah, merawat orang sakit, serta pusat budaya dan ilmu pengetahuan.

“Ruang utama mesjid tidak boleh dipakai untuk jual-beli, harus diwibawakan, termasuk jual beli politik.

Saya berani mengatakan masjid milik negara ini (Istiqlal) tidak pernah menggunakan lambang partai politik. Ini adalah tempat oasis spiritual. Masyarakat datang mencicipi air sejuk Istiqlal. Apa pun partai, golongan, dan ras yang berbeda, bisa merasakan kesejukan, seperti berteduh dalam Gua Hira,” ungkapnya.

Menurutnya, masjid adalah tempat umat untuk berteduh. Semua kedamaian dan sukacita berada di dalam masjid. Jika masjid digunakan sebagai tempat orang saling mencaci dan menjelekkan satu sama lain, itu sudah melenceng jauh dari fungsi masjid sesungguhnya.

“Di Indonesia tidak boleh dibangun pola pikir yang selalu bertentangan satu sama lain. Kita Bhinneka Tunggal Ika, harus ditekankan encounters-nya, kesepakatan. Kita harus menjaga dan membangun Islam yang sentripetal yang lebih menyukai kebersamaan, daripada perbedaan. Kita harus berani bicara apa adanya, speakout. Jangan terlalu larut, mentang-mentang pakai ayat dan hadis, seolah semua benar. Ulama dan para founding fathers mendirikan bangsa ini dengan damai. Namun, semua itu sekarang dianggap ketinggalan zaman, abangan. Pola pikir ini tidak baik bagi bangsa kita,” terangnya.

Kepada generasi milenial penerus bangsa, Nasaruddin Umar berpesan agar selalu mengingat bahwa membangun masjid yang terpenting bukan hanya segi fisik, juga sujudnya. Menurutnya, sujud adalah ketika seseorang menjatuhkan mahkota atau kepalanya ke lantai untuk berserah diri kepada Allah SWT.

Polarisasi
Guru besar UIN Jakarta, Ikhsan Tanggok menyatakan masjid bisa menjadi pemersatu ketika terjadi polarisasi di masyarakat menjelang Pemilu 2019. Namun, ketika penceramah menyampaikan materi politik, otomatis akan memecah belah jemaahnya. Aktivitas kampanye juga dapat menodai masjid.

“Kenapa kerukunan tidak kita bangun? Masjid sebagai rahmatan lil alamin, tidak hanya bagi orang muslim, tetapi juga untuk semua alam. Tidak hanya untuk kita, tetapi semua orang juga. Justru Islam hadir untuk memberikan rahmat kepada yang lain,” jelasnya.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/

Bupati Anas Ajak Generasi Muda NU Kuasai Teknologi

Bupati Anas Ajak Generasi Muda NU Kuasai Teknologi

Bupati Anas Ajak Generasi Muda NU Kuasai Teknologi
Bupati Anas Ajak Generasi Muda NU Kuasai Teknologi

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menghadiri Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama

(IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang digelar di Ponpes Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Anas pun diminta berbagi pengalaman di depan perwakilan pelajar NU se-Indonesia. Kongres tersebut digelar sejak Jumat-Senin (21-24/12).

“Tantangan zaman semakin kompleks. Anak-anak muda NU, para pelajar NU, harus semakin kompatibel dengan dinamika zaman,” ujar Anas di hadapan peserta kongres.

Anas mengatakan, salah satu hal utama yang mesti dikuasai generasi pelajar NU adalah soal teknologi.

Penguasaan teknologi menjadi hal wajib bukan hanya untuk bisa memenangkan persaingan, namun juga menjalankan tugas memberdayakan umat sebagaimana tujuan utama berkiprah di organisasi ke-NU-an.

“Kalau soal penguatan nilai kebangsaan, generasi NU tidak perlu diragukan lagi. Kecintaan kepada NKRI sudah mentok, sudah tertanam dari ubun-ubun sampai hati. Yang urgen sekarang adalah bagaimana menguasai teknologi untuk membantu menjalankan tugas organisasi, membantu masyarakat,” ujar Anas.

Ketua Umum IPNU 2000-2003 itu menambahkan, penguasaan teknologi bukan semata-mata paham media sosial dan menggunakannya untuk menyebarkan visi organisasi. Tapi lebih jauh dari itu, teknologi yang dikuasai harus yang bermanfaat luas bagi publik.

“Generasi muda NU jangan memahami teknologi hanya dengan ingin populer sebagai Youtuber, selebtwit,

selebgram, dan kreatif bermedia sosial untuk menyampaikan konsep Islam yang ramah. Tapi, kuasai teknologi yang berdampak luas ke publik, seperti teknologi pertanian, kesehatan, pendidikan, kemaritiman, dan sebagainya,” jelas Anas.

Menurutnya, era Revolusi Industri 4.0 menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Berdasarkan riset sejumlah lembaga internasional, ada 800 juta pekerja yang bakal diganti dengan kemampuan robotik pada 2030.

“Tantangan gelombang baru teknologi harus mampu dijawab pelajar NU. Pelajari dan kuasai teknologi,” imbuh mantan ketua Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jatim tersebut.

Anas menambahkan, generasi pelajar NU juga harus semakin rajin berinovasi. Program-program yang dijalankan perlu didesain kian inovatif.

“Budaya inovasi harus tumbuh karena zaman bergerak sangat cepat. Yang tidak suka berinovasi akan ketinggalan. Inovasi adalah kebutuhan bukan hanya untuk orang per orang, tapi juga organisasi, termasuk yang saya jalani di organisasi pemerintahan,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/

Sukseskan UNBK, Ratusan Orang Tua di Kupang Pinjamkan Laptop

Sukseskan UNBK, Ratusan Orang Tua di Kupang Pinjamkan Laptop

Sukseskan UNBK, Ratusan Orang Tua di Kupang Pinjamkan Laptop
Sukseskan UNBK, Ratusan Orang Tua di Kupang Pinjamkan Laptop

Kepala SMA Negeri 2 Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Max Nggeolima mengatakan,

ratusan orang tua siswa meminjamkan 188 unit laptop guna menyukseskan pelaksanan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019.

“Kami mendapat dukungan dari para orang tua siswa SMA Negeri 2 Kota Kupang yang secara sukarela telah meminjamkan 188 unit laptop untuk menyukseskan pelaksanaan UNBK 2019,” kata Max Nggeolima di Kota Kupang, Senin (1/4/2019).

Ia mengatakan, SMA Negeri 2 Kupang saat ini hanya memiliki 12 unit laptop sehingga tidak

mencukupi untuk digunakan peserta UNBK 2019 yang jumlahnya mencapai 504 siswa.

“Sekolah kami hanya memiliki 12 unit laptop sehingga tidak bisa digunakan ratusan siswa. Kami minta partisipasi orang tua siswa yang memiliki laptop untuk pinjamkan laptopnya ke sekolah guna mendukung pelaksanaan UNBK,” kata Max.

Max mengatakan, para orang tua siswa secara sukarela meminjamkan 188 unit laptop ditambah 12 unit lapot milik sekolah sehingga total 200 unit laptop yang digunakan dalam pelaksaan UNBK 2019.

Menurut Max, setiap tahun SMA Negeri 2 Kota Kupang hanya mampu melakukan pengadaan lima unit laptop

melalui dana BOS yang anggarannya terbatas.

“Anggaran dana bos sangat terbatas karena hanya mampu melakukan pengadaan lima unit laptop karena dana BOS juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain,” ujar Max.

Ia mengatakan, peran para orang tua siswa dalam mendukung pelaksaan UNBK dengan meminjamkan laptop sangat penting karena ikut menentukan keberhasilan UNBK di daerah ini.

Max mengatakan, komite sekolah SMA Negeri 2 Kota Kupang juga tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk pengadaan lapotop karena latar belakang ekonomi orang tua siswa pada umumnya berasal dari keluarga tidak mampu.

“Kami berharap partisipasi para orang tua siswa untuk meminjamkan laptopnya pada saat pelaksaan UNBK seperti ini sehingga anak-anak mereka yang mengikuti UNBK bisa mengukiti ujian nasional dengan baik dan sukses,” kata Mex.

 

Baca Juga :

KPAI Minta Siswa Pembocor Soal UNBK Matematika Dirahasiakan

KPAI Minta Siswa Pembocor Soal UNBK Matematika Dirahasiakan

KPAI Minta Siswa Pembocor Soal UNBK Matematika Dirahasiakan
KPAI Minta Siswa Pembocor Soal UNBK Matematika Dirahasiakan

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sekolah menengah atas (SMA)

untuk mata pelajaran matematika diwarnai dengan kebocoran soal. Diketahui, soal Matematika yang diujikan pada hari kedua, Selasa(2/4) ini tersebar melalui percakapan di grup jejaring media sosial (medsos) LINE.

Soal-soal UN yang tersebar tersebut dilakukan oleh perserta yang memotret soal UNBK mengunakan kamera ponsel dan disebarkan di grup medsos. Bahkan, Kementerian dan Kebudayaan(Kemdikbud) telah melakukan penelusuran jejak digital dan telah memberikan sanksi kepada peserta yakni pembatalan hasil ujian. Sedangkan kepada pengawas tidak diperbolehkan menjadi pengawas lagi paling tidak selama UNBK berlangsung.

Merespons laporan tersebut, Komisioner Komisi Pengerlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan

, Retno Listyarti menyampaikan apreasiasi kepada Kemdikbud yang bertindak cepat menangani masalah tersebut.

“KPAI mengapresiasi Kemdikbud yang segera melakukan penelusuran digital dan langsung memberikan sanksi, baik kepada siswa pelaku maupun guru pengawas ruangnya. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera dan pembelajaran kepada yang bersangkutan maupun orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama,”kata Retno kepada Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) pada Rabu (3/4/2019) petang.

Meksi demikian, Retno menuturkan, KPAI juga mendorong Kemdikbud dan Dinas Pendidikan terkait

untuk tidak membuka identitas anak pelaku. Dalam hal ini, meskipun anak salah, namun tetap diberikan kesempatan memperbaiki diri. “Sepengetahuan KPAI, dalam system ujian CBT(Computer Based Test,red) semacam UNBK ini, nyaris tidak ada kemungkinan kebocoran soal, kalaupun ada soal sejenis sebagaimana di foto oleh siswa tersebut, pastilah tidak persis sama dengan soal yang didapat peserta lain pada sesi yang berbeda atau sesi berikutnya,” ujar Retno.

Selanjutnya, terhadap guru pengawas ruang, Retno sependapat dengan Kemdikbud yang memberikan sanksi tidak boleh menjadi pengawas lagi selama UNBK berlangsung. Selain lalai dan melakukan pelanggaran Prosedur Operasional Standar(POS) UN. Dalam hal ini peserta UNBK seharusnya tidak boleh membawa handphone ke ruang ujian dan dilarang memfoto soal.

“Kelalaian pengawasan akan menjadi pendorong peserta ujian yang notabene masih usia anak melakukan perbuatan iseng ataupun disengaja memfoto soal karena ada kesempatan. Pengawasan ketat harus dimulai dari pintu masuk ruang ujian saat pemeriksaan bawaan peserta ujian,” ujarnya.

Retno juga mengimbau Kemdikbud dan dinas pendidikan di daerah untuk mewanti-wanti sekolah dan guru pengawas ruang agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Pasalnya, pelaksanaan UN untuk jenjang SMA dan Madarasah Aliyah (MA) ini masih berlangsung pada Kamis(4/4) untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan dilanjutkan pada Senin(8/4) untuk mata pelajaran pilihan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud

 

Sumber :

http://fenilu95.web.stmikayani.ac.id/sejarah-sunan-bejagung/

Pemda Wajib Selenggarakan Layanan PAUD

Pemda Wajib Selenggarakan Layanan PAUD

Pemda Wajib Selenggarakan Layanan PAUD
Pemda Wajib Selenggarakan Layanan PAUD

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan,

layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia(SDM) yang berdaya saing di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah (pemda) wajib menyelenggarkan layanan PAUD.

Berdasarkan data Kemdikbud, Indonesia memiliki sekitar 6,3 juta anak usia 0-6 tahun. Sedangkan jumlah satuan PAUD sebanyak 232.411 unit.

Muhadjir menjelaskan, pemda wajib menyelenggarakan PAUD ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal(SPM) yang menyatakan bahwa salah satu layanan dasar di bidang pendidikan yang wajib disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah layanan PAUD bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun.

“Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019, merupakan penguatan terhadap

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada Tujuan 4.2, yang mengamanatkan penyediaan akses bagi anak laki-laki dan perempuan terhadap Pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat,” kata Muhadjir saat membuka Rapat Tahunan Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Muhadjir menuturkan, dalam meningkatkan keberadaan PAUD, Kemdikbud membentuk kemitraan tripusat pendidikan, yaitu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal ini, peran Bunda PAUD sangat penting dalam pengelolaan PAUD baik formal maupun informal.

“Bunda PAUD adalah intervensi upaya untuk memastikan bahwa program PAUD berhasil melalui

jalur formal yakni dengan mengangkat dan menobatkan para pejabat formal, istri pejabat di lembaga formal terutama didalam struktur pemerintahan menjadi Bunda PAUD,” tandas Muhadjir.

Muhadjir mengapresiasi keterlibatan masyarakat karena layanan PAUD ini 99 persen dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pasalnya, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk meningkatkan pendidikan PAUD di daerah masing-masing.

“Kontribusi masyarakat ini menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung perkembangan layanan pendidikan PAUD,” tegas Muhadjir.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid, mengatakan, alokasi dana PAUD juga mendapat dukungan dari alokasi dana desa. Dana ini dipakai dengan kewenangan penggunaan dana bagi desa. Selain itu, dana desa juga dipakai untuk memperkuat otoritas desa, yakni kewenangan lokal berskala desa.

“Kami memasukkan pengembangan pendidikan anak usia dini untuk pengembangan kearifan lokal bagi desa,” ujar Taufik.

Taufik menambahkan, alokasi penggunaan dana desa untuk PAUD ini masuk ke dalam program peningkatan pelayanan sosial dasar. Penggunaan dana desa untuk layanan PAUD mencakup 12 item dengan fokus kepada bangunan PAUD, buku dan peralatan belajar, wahana permainan anak di satuan pendidikan PAUD.

“Capaian output dana desa tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 50.854 kegiatan PAUD,” pungkas Taufik.

 

Sumber :

http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/sejarah-wuku

Pelatih Asusila Dipecat

Pelatih Asusila Dipecat

Pelatih Asusila Dipecat
Pelatih Asusila Dipecat

Dinas pendidikan Kota Bandung yang diwakili oleh Ketua Bidang P3TK Cucu Saputra

dan Ketua Bidang SMP Hadiana mempertemukan Pihak Manajemen Sekolah SMPN 45 Bandung dengan orangtua siswa dan termasuk siswi yang menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh salah satu oknum pelatih paskibra SMPN 44 Bandung.

Ketua Bidang Pembinaan, Pengembangan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Cucu Saputra mengatakan, sudah melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti kejadian yang menimpa beberapa siswi SMPN 45 Bandung yang telah menjadi korban tindakan asusila.

“Pertama mendapat informasi itu dihari jumat dari orang tua murid. Kemudian karena lima hari kerja dan kemudian sedang suasana PPDB akhirnya belum melakukan kordinasi-kordinasi secara lengkap, tetapi masalah keburu muncul di beberapa media, akhirnya hari minggu kami sudah menindak lanjuti bersama dengan para manajemen sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan wakasek dan guru-guru BP dan yang lainnya,” ungkap Cucu Saputra kepada RMOLJabar. Senin (10/7).

Selanjutnya kata dia, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan mengundang semua orang

tua siswa yang terindikasi dirugikan dan anak-anaknya pun hadir.

“Saya menyampaikan hasil pertemuan dengan menajemen sekolah bahwa pertama baik disdik, maupun pihak sekolah sepakat untuk tidak mentolelir tindakan yang dilakukan oleh Pelatih Ekstrakulikuler terhadap beberapa siswa dalam bentuk komunikasi-komunikasi melalui chat di media sosial. Yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pelatih yang ada dilingkungan pendidikan, dan kami berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah tindakan yang tercela,” ungkapnya.

Dari hasil rapat pimpinan sekolah dan para guru sepakat untuk memberhentikan secara tidak hormat pelatih tersebut.

“Adalah kami dalam pertemuan dengan orang tua siswa sudah mengklarifikasi dan meminta maaf

atas pernyataan kami, pernyataan salah satu guru kami yang terlalu terburu-buru membuat kesimpulan sebab ternyata itu kami belum secara utuh melakukan pendalaman terhadap masalah tersebut yang mengatakan kejadian ini dikarenakan suka sama suka pelatih tersebut dengan para siswi,” katanya.

Karena kata dia, pelatih tersebut adalah orang yang memang selama ini berkontribusi dan berbuat baik kepada sekolah. Seolah-olah diluar dugaan.

“Akan tetapi kami tetap melihat bahwa itu pelecehan bukan suka sama suka. Dan kami sudah meminta maaf kepada orang tua tadi. Mencabut pernyataan salah satu guru bahwa itu adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan,” tegasnya.

Sehingga pihaknya, keluarga besar SMPN 45 meminta maaf kepada seluruh orang tua yang hadir dan siswa atas keteledoran pihaknya selama ini terhadap perilaku salah satu komponen pendidikan yang ada di SMPN 45.

“Keluarga besar SMPN 45 akan bejerja sama dengan orang tua untuk apabila proses hukum selanjutnya, misalnya tidak akan menutup-nutupi tidak akan menghilangkan jejak dan sebagainya sebab kamu juga SMPN 45 sudah membuat pernyataan mengeluarkan atau memberhentikan yang bersangkutan menjadi pelatih,” ujarnya.

Dan yang terakhir adalah, pihak SMPN 45 mengucapkan terimakasih atas sikap kritis dan masukan dari orang tua siswa terhadap temuan tersebut.

“Sehingga kami merasa itu masukan berharga sebab selama ini kami seolah-olah terkesima oleh prestasi-prestasi paskibra yang dia latih di sekolah. Tetapi sebaik apapun dia punya prestasi tetap kami tidak mentolelir tindakan tersebut menjadi sebuah pembenarana,”

Pihaknya pun telah menyepakati dengan orang tua siswa bahwa anak akan berlanjut bersekolah di SMPN 45 dengan tetap menjadi anggota dari paskibra, dan akan mengganti pelatih tersebut secepatnya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua Komite Sekolah SMPN 45, kemudian Kepala Sekolah, para pimpinan sekolah, guru BP, kesiswaan, orang tua bersangkutan dan siswa

 

 

Baca Juga :

Peringati Hari Anak Nasional, SMA Darul Hikam Gelar Parenting

Peringati Hari Anak Nasional, SMA Darul Hikam Gelar Parenting

 

Peringati Hari Anak Nasional, SMA Darul Hikam Gelar Parenting
Peringati Hari Anak Nasional, SMA Darul Hikam Gelar Parenting

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 23 Juli 2017,

Sekolah Menengah Atas (SMA) Darul Hikam menggelar pertemuan dengan seluruh orang tua siswa dalam kegiatan Parenting dan Pemaparan Program sekolah tahun ajaran 2017-2018

Kepala SMA Darul Hikam Mari Marhamah mengatakan, kegiatan rutin awal di tahun ajaran ini merupakan upaya sosialisasi program sekolah dan untuk menyamakan persepsi dan komitmen, dengan para orang tua siswa baru.

Ia mengatakan, kegiatan ini juga kita kaitkan dengan Hari Peringatan Anak Nasional.

 

“Sehingga kita kaitkan dengan peringatan Hari Anak. Orang tua pun memahami biasanya hari ibu, hari guru akan tetapi orang tua ke anak-anaknya tidak peduli dengan hari anak. Kita juga mengajak orang tua murid juga supaya mengingat anak itu sebagai amanah sebagai penyejuk hati,” ungkapnya kepada RMOLJabar, Minggu (23/7).

Senada dengan Kepala SMA Darul Hikam, Koordinator Humas SMA Darul Hikam Novita mengatakan, dalam rangka Hari Anak Nasional kita menambahkan kegiatan-kegiatan yang memang mudah-mudahan menjadi motivasi untuk anak-anak.

“Kegiatannya yaitu orang tua siswa membuat surat untuk anaknya kemudian dimasukan kedalam

amplop dan ada perwakilan salah satu anak untuk membacakan suratnya di depan itu kegiatannya. Kemudian orang tua disuruh membuat kata-kata motivasi untaian kasih ibunda kepada anaknya. Semua rangkaian acaranya dalam rangka Hari Anak Nasional, mudah-mudahan orangtua tuliskan, orangtua berikan kepada anaknya bisa memberikan motivasi,” ungkap Novita.

Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pemaparan program sekolah dan Parenting, yaitu pemilihan jurusan IPA dan IPS.

“Biasanya rata-rata keinginan orang tua dan keinginan anak-anak tidak sama, anak-anak potensinya di IPS tapi orangtua memaksakan ke IPA dan akhirnya anak-anak gak bisa apa-apa dengan konsekuensinya dia tidak nyaman. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa orang minat anak itu penting,” tandasnya

 

Sumber :

Mengetahui Definisi Bakteri Secara Lengkap