Di Tolak Masuk Sekolah Favorit, Ortu Siswa Ancam Mogok Sekolahkan Anaknya

Di Tolak Masuk Sekolah Favorit, Ortu Siswa Ancam Mogok Sekolahkan Anaknya

Di Tolak Masuk Sekolah Favorit, Ortu Siswa Ancam Mogok Sekolahkan Anaknya
Di Tolak Masuk Sekolah Favorit, Ortu Siswa Ancam Mogok Sekolahkan Anaknya

Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di SMAN 1 Jatiluhur Purwakarta, semakin memanas saja.

 

Pasalnya, salah satu orang tua siswa mengaku anaknya tidak ingin melanjutkan sekolah, jika tidak diterima di SMAN 1 Jatiluhur (SMANJA) Purwakarta.

‎Salah satu orang tua siswa, Muhammad Johanda, mengatakan, jika tidak diterima sekolah di SMANJA.

Kemungkinan anaknya, tidak akan melanjutkan sekolah.

“Anak saya pengen sekolahnya disini, kalau tahun ini tidak bisa diterima. Paling juga melanjutkan sekolahnya tahun depan,” kata Johanda, kepada awak media, Kamis(20/7).

Dia menegaskan, kenapa anaknya memilih sekolah di SMANJA. Karena sekolah ini lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Sehingga pada saat berangkat ke sekolah, anaknya tidak mesti keluar ongkos.

“Coba bayangkan saja pak, saya itu orang miskin. Kalau sekolahnya jauh, saya enggak sanggup kasih ongkos setiap hari,” jelasnya.

Setelah beberapa kali melakukan demostrasi, diakuinya pihak sekolah tidak bisa memberikan kepastian

kepada anak yang ditolak saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Ya enggak ada kejelasan anak kami bisa masuk, katanya itu kebijakan provinsi. Selanjutnya kita nunggu prosesnya saja,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://princehisham.com/mengetahui-tentang-pengertian-komunikasi/

Sistem Zonasi Pendidikan Paling Aneh Sejak Indonesia Merdeka

Sistem Zonasi Pendidikan Paling Aneh Sejak Indonesia Merdeka

Sistem Zonasi Pendidikan Paling Aneh Sejak Indonesia Merdeka
Sistem Zonasi Pendidikan Paling Aneh Sejak Indonesia Merdeka

Sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kembali

menjadi perbincangan publik. Meski sudah lama diterapkan, namun masalah dan keresahan masyarakat terhadap persoalan ini masih terus terjadi.

Pengamat pendidikan, Aza El Munadiyan mengatakan, permasalahan sistem zonasi sekolah kembali muncul pada PPDB tahun 2019, akibat kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia tidak mengalami perbaikan signifikan.

“Zonasi sekolah tidak akan menjadi masalah, apabila pemerintah terlebih dahulu

menyelesaikan permasalahan kuantitas sekolah dengan jumlah calon peserta didik dan standar kualitas sekolah yang merata di semua wilayah. Akibatnya akan terus berlangsung bertahun-tahun kisruh ketika PPDB,” jelas Aza seperti dikutip dari Kantor Berita RMOL, Kamis (20/6).

Alasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy bahwa sistem zonasi itu guna memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.

“Kebijakan zonasi ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan paling aneh sejak Indonesia merdeka. Menerima siswa berdasarkan jarak rumah dengan sekolah. Ketika negera lain berlomba-lomba mencari siswa terbaik, Indonesia bersaing mencari rumah terdekat dengan sekolah untuk mencari siswa. Dunia mentertawakan pendidikan Indonesia,” ujar Aza.

Aza melanjutkan, penjelasannya bahwa pemerintah abai dalam persoalan kualitas pendidikan.

 

“Alasan pemerataan akses, namun pada sisi kualitas diabaikan. Lebih mirisnya Mendikbud ingin mendorong peningkatan kualitas lulusan secara instan dengan membagi siswa yang berprestasi di berbagai sekolah tidak menumpuk di satu sekolah. Mendikbud abai tentang peningkatan kualitas guru sebagai cara jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” papar Aza.

“Dampak kebijakan zonasi ini lagi-lagi mengorbankan siswa. Siswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas akhirnya hanya bisa memilih sekolah dengan kualitas ala kadarnya di dekat rumahnya,” tutupnya menambahkan

 

Baca Juga :

 

 

Sistem Zonasi Di Kota Sukabumi Masih Terkendala Sekolah Belum Merata

Sistem Zonasi Di Kota Sukabumi Masih Terkendala Sekolah Belum Merata

Sistem Zonasi Di Kota Sukabumi Masih Terkendala Sekolah Belum Merata
Sistem Zonasi Di Kota Sukabumi Masih Terkendala Sekolah Belum Merata

Sistem zonasi di Kota Sukabumi masih terkendala jumlah sekolah yang belum merata. B

ahkan masih ada sejumlah wilayah yang tidak memiliki sekolah.

Seperti Kecamatan Warudoyong, Lembursitu, dan Baros tidak ada sekolah. Kalau pakai sistem zonasi murni kemungkinan tidak masuk,” ujar Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Asep Sukanta, Rabu (19/6)

Dirinya menyontohkan jarak dari wilayah Warudoyong ke sekolah terdekat mencapai 3-4 KM. Hal itu tentu menjadi pertimbangan lain bagi masyarakat yang tidak ada sekolah di wilayahnya. “Makanya iut jadi pertimbangan dan kami konsultasikan ke provinsi,” ucapnya.

Meskipun dengan sistem zonasi ini lebih baik ketimbang sebelumnya. Pasalnya,

melalui sistem zonasi ini sekolah yang ada di Kota Sukabumi diisi oleh masyarakat daerah tersebut. “Tanpa ada sistem zonasi, orang Kota Sukabumi bisa tergeser oleh Kabupaten Sukabumi. Makanya dengan sistem zonasi ini lebih nyaman,” ungkapnya.

Apabila ada masyarakat kabupaten Sukabumi yang masuk ke sekolah di Kota Sukabumi,

itupun hanya lewat prestasi. Namun jalur prestasipun jumlahnya dibatasi. “Sekitar 5 persen untuk prestasi akademik dan 5 persen lagi prestasi non akademik. Kalau dihitung paling sekitar 10 orang,” terangnya.

Ke depannya, dirinya yakin sistem zonasi tersebut bisa lebih baik. Bahkan harus lebih baik lagi. Terkecuali SMK yang tidak terkena sistem zonasi. “Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah akan lebih baik lagi dan harus lebih baik,” paparnya

Menurutnya, di Kota Sukabumi terdapat lima sekolah negeri. Setiap sekolah itu ada 12 rombongan belajar yang setiap rombelnya berjumlah 36. “Kecuali SMA 4 yang areanya kecil, sehingga hanya 10 rombel,” pungkasnya

 

Sumber :

https://dcckotabumi.ac.id/pages/sejarah-proklamasi/

 

 

PPDB 2019: Kesiapan SDM Jadi Fokus SMA Negeri 2 Bandung

PPDB 2019: Kesiapan SDM Jadi Fokus SMA Negeri 2 Bandung

PPDB 2019 Kesiapan SDM Jadi Fokus SMA Negeri 2 Bandung
PPDB 2019 Kesiapan SDM Jadi Fokus SMA Negeri 2 Bandung

SMA Negeri 2 Bandung melakukan simulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

mulai dari alur persiapan berkas, penentuan jarak domisili (penentuan titik koordinat), sampai pemasukan data secara online. Simulasi itu dilakukan guna mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki.

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bandung, Yanyan Supriatna menilai, fasilitas untuk pengecekan berkas dan penentuan jarak domisili masih kurang.

Oleh karena itu, pihaknya akan menambah jumlah komputer untuk mempercepat proses verifikasi berkas.

“Saran Disdik Jabar itu minimal lima untuk penentuan titik koordinat. Dan saya akan mencoba enam sampai tujuh supaya lebih cepat. Karena kasus yang tadi kita coba itu, satu orang bisa memakan waktu 10 sampai 15 menit,” ucap Yanyan, Kamis (13/6).

Yanyan mengatakan, bahwa pemeriksaan berkas dan penentuan jarak domisili

adalah bentuk pelayanan kepada orang tua siswa.

Selain itu, pihaknya menyediakan ruang informasi. Nantinya, orang tua siswa akan mendapatkan pengarahan terkait alur pendaftaran maupun regulasi PPDB 2019.

Yanyan memastikan l, Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas di ruang informasi mengetahui seluk-beluk PPDB 2019 dari regulasi sampai praktik di lapangan secara detail, agar informasi yang disampaikan kepada orang tua siswa tepat,

“Di situ harus jelas, terutama saat menentukan jalur. Jalur zonasi murni atau jalur zonasi kombinasi. Atau mau jalur prestasi, akademik atau prestasi lain. Biasanya di sana suka terjadi kebingungan. Karena bisa nilai besar, tapi ragu,” katanya.

Lebih lanjut, Yanyan mengatakan, bahwa orang tua siswa yang telah melengkapi berkas dan menentukan jarak domisili masih dapat melakukan pertimbangan. Apakah ada SMA Negeri lain yang berjarak lebih dekat dengan domisili.

“Daftar sesungguhnya setelah masuk ke ruangan input data. Kelengkapan berkas dan titik koordinat

harus sudah disiapkan sebelum masuk ke ruang itu. Jadi, nanti orang tua siswa akan mendapatkan dua nomor antrean, untuk pengecekan berkas dan pendaftaran,” jelasnya.

Oleh karena itu, Yanyan mengingatkan bahwa nomor antrean yang menjadi faktor kelolosan apabila ada nilai bobot sama adalah nomor antrean pendaftaran, bukan nomor antrean pengecekan berkas dan penentuan jarak domisili.

“Nomor antrean yang muncul itu setelah verifikasi data dan muncul resi pendaftaran. Ini yang sering menjadi masalah orang tua ketika bersaing. Kan ada Permennya bahwa ketika nilai sama yang duluan yang ditentukan. Duluannya itu bukan antrean pelayanan, tetapi antrean pendaftaran,” tandasnya

 

Sumber :

https://dcckotabumi.ac.id/pages/contoh-soal-teks-ulasan-kelas-8/

Bentuk Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara

Bentuk Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara

Bentuk Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diselenggarakan dalam bentuk-bentuk berikut;

1) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan
Sebagai pelajar/mahasiswa, belajar perihal kewarganegaraan bakal buat persiapan kita untuk menjaga NKRI. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik jadi manusia yang mempunyai rasa kebangsaan & cinta tanah air. Pembentukan rasa kebangsaan & cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.

2) Mengikuti perlatihan basic kemiliteran
Komponen warga negara yang mendapatkan pelatihan basic militer, jika Resimen Mahasiswa (Menwa). Para anggota Menwa di masing-masing universitas senantiasa mengadakan rekruitmen. Tindak lanjut berasal dari rekruitmen itu, maka diselenggarakan pelatihan-pelatihan basic militer yang didampingi oleh anggota TNI. Selain Menwa, komponen warga negara yang mendapat pelatihan adalah Wanra, Hansip, & Kamra.

3) Mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela/wajib

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang dapat dukungan oleh komponen cadangan & komponen pendukung senantiasa siap dalam hadapi beraneka ancaman militer. Peranan TNI sebagai alat pertahanan negera benar-benar perlu & strategis gara-gara TNI mempunyai tugas untuk;
Mempertahankan kedaulatan negara & keutuhan wilayah
Melindungi kehormatan & keselamatan bangsa
Melaksanakan operasi militer selain perang
Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional & internasional.

4) Mengabdikan diri cocok profesi
Pengabdian cocok profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi spesifik untuk kepentingan pertahanan negara juga dalam menanggulangi/memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam,/ bencana lainnya.

Beberapa profesi itu antara lain petugas PMI, paramedis, tim SAR, Polri, & petugas pertolongan sosial. Di samping itu, juga tersedia Linmas (Perlindungan Masyarakat). Linmas merupakan organisasi pertolongan masyarakat secara suka rela, yang berfungsi menanggulangi akibat bencana maupun mengurangi akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa & harta benda. Keanggotaan Linmas itu merupakan tidak benar satu bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. https://www.biologi.co.id/6-ciri-ciri-makhluk-hidup/

Demikianlah ulasan perihal Bentuk Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara, yang terhadap peluang kali ini dapat dibahas bersama dengan lancar. Semoga ulasan di atas berfungsi & untuk tidak cukup lebihnya mohon maaf. Cukup sekian & hingga jumpa.

Baca Juga :

Unsur-Unsur Yang Menyebabkan terjadinya Integrasi Sosial

Unsur-Unsur Yang Menyebabkan terjadinya Integrasi Sosial

Integrasi sosial adalah sistem penyesuaian di antara unsur-unsur yang paling tidak sama yang tersedia dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang cocok fungsinya bagi penduduk itu. Individu-individu dalam penduduk yang awal mulanya berkotak-kotak, berbeda-beda lebih-lebih berkompetisi atau bertentangan jadi rukun, bersatu, dan cocok baik dalam hal kepentingan-kepentingan hidup. Selain itu dalam hal pendangan berkenaan bermacam masalah pokok dalam kehidupan sosial, politik dan budaya masyarakat.

Berikut ini adalah unsur-unsur yang sebabkan terjadinya integrasi sosial;
Adanya unsur yang tidak sama dalam kehidupan sosial, andaikata tata susunan penduduk organisasi sosial dan sistem pemerintahan.
Adanya sistem penyesuaian berasal dari unsur-unsur yang tidak sama dan masing-masing unsur saling menyesuaikan.
Terciptanya pola kehidupan yang cocok fungsinya dalam penduduk sebagai akibat ada sistem penyesuaian unsur-unsur yang saling tidak sama sehingga timbul ada rasa kesatupaduan dalam masyarakat.
Penjelasan lebih lanjut, suatu integrasi sosial dikatakan berhasil andaikata mencukupi persyaratan ini;
Seluruh bagian penduduk merasakan bahwa mereka saling isikan keperluan dan saling merintangi atau merugikan.
Terdapat konsensus antar kelompok berkenaan norma-norma sosial yang berikan arah terhadap target yang dicita-citakan dan jadi kajian bagi cara dan usaha untuk mewujudkannya.
Bertahannya norma-norma itu secara relatif lama dan setiap kali berubah. https://materisekolah.co.id/contoh-teks-eksplanasi-pengertian-ciri-struktur-kaidah-kebahasaan-dan-contoh-lengkap/

Demikianlah ulasan berkenaan “Unsur-Unsur Yang Menyebabkan terjadinya Integrasi Sosial”, yang terhadap kesempatan ini kami bahas secara singkat. Semoga ulasan di atas berfaedah bagi yang membaca…

Baca Juga :

Hakikat Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Hakikat Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Hakikat Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Perlu diketahui manusia itu tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya perlindungan dari manusia lainnya. Salah satu cara manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya baik sebagai makhluk khusus maupun makhluk sosial adalah bersama lakukan kerja sama.

Pada hakikatnya kerja mirip merupakan kesibukan atau usaha yang dijalankan dua orang atau lebih untuk mencapai obyek bersama. Semangat kerja mirip dalam kehidupan di penduduk terwujud dalam kesibukan gotong royong.

Sejarah sudah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut & mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja mirip rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia menyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa & hasil kerja mirip rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, rutinitas istiadat, agama, & bhs daerah. Kerja mirip dalam mengusir penjajah dalam mencapai kemerdekaan bangsa merupakan bukti kapabilitas bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang sudah ada.

Terbentuknya NKRI dimulai bersama kesadaran nasional dapat persatuan & kesatuan bangsa. Persatuan & kesatuan terwujud gara-gara adanya kerja mirip sesama penduduk Indonesia untuk mengusir penjajah.

Semangat kerja mirip para pejuang bangsa merebut ulang & mempertahankan kemerdekaan wajib mendorong setiap warga negara untuk isikan kemerdekaan bersama lakukan kerja mirip dalam berbagai bidang kehidupan untuk lakukan pembangunan nasional supaya tercapai obyek nasional.

Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 alinea ke-4, yakni;
Melindungi segenap bangsa Indonesia & semua tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut serta lakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, & keadilan sosial.
Tercapainya obyek nasional bangsa Indonesia itu mensyaratkan bahwa setiap warga negara wajib lakukan kerja mirip dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya kerja mirip dalam berbagai bidang kehidupan tentu saja terlampau menolong kesuksesan pembangunan nasional.

1. Gotong royong sebagai wujud kerja mirip bersama masyarakat
Gotong royong bermakna berkerja berbarengan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan/diinginkan. Sikap gotong royong adalah bekerja berbarengan dalam selesaikan pekerjaan & nikmati hasil pekerjaan itu secara adil/suatu usaha/pekerjaan yang dijalankan tanpa pamrih & dijalankan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Gotong royong mampu kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sejak dahulu dalam kehidupan penduduk kehidupan sosialnya sudah miliki kebiasaan hidup dalam keadaan gotong royong. Masyarakat dapat saling menolong & hampir semua keperluan penduduk di desa dibangun oleh penduduk itu sendiri bersama bergotong-royong.

Bentuk kerja sama/ gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara sering terlihat/nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, & pertahanan, serta kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuaan, musyawarah, & keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerja sama/gotong royong dalam kehidupan bernegara.

2. Kerja mirip dalam bidang kehidupan sosial politik
Kerja mirip dalam kehidupan sosial mampu dicermati dari nilai-nilai gotong royong yang sudah menjadi salah satu ciri kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah miliki kebiasaan hidup dalam keadaan gotong royong. Masyarakat dapat saling menolong & hampir semua keperluan penduduk di desa dibangun oleh penduduk itu sendiri secara bergotong royong.
Dalam bidang politik, kerja mirip mampu ditemui di kelompok-kelompok penduduk Indonesia seperti tingginya partisipasi penduduk dalam pemilihan kepala desa, pemilihan DPR, pemilihan kepala daerah & pemilihan Presiden. Partisipasi dalam pemilihan itu tidak hanya hanyalah mengimbuhkan suara, tapi tidak sedikit anggota penduduk yang bergotong royong mendirikan daerah pemungutan suara, menolong mengamankan jalannya pemungutan suara, dll.
Perlu kita pahami bahwa landasan kerja mirip dalam kehidupan sosial politik adalah sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut memasang begitu pentingnya nilai kerja sama/gotong royong dijadikan landasan dalam kehidupan politik. Perilaku politik wajib didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan & perwakilan. Nilai-nilai itu merupakan inti dari kerja mirip dalam kehidupan sosial politik.

Sila ke-4 Pancasila pada prinsipnya memastikan bahwa bangsa Indonesia dapat konsisten memelihara & mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Konsep musyawarah & perwakilan memiliki kandungan makna wajib kerja sama. Perlu diketahui, dalam pembentukan sebuah undang-undang wajib kerja mirip & musyawarah supaya mampu terwujud undang-undang tersebut.

Permusyawarahan memancarkan niat untuk menghadirkan negara persatuan yang mampu mengatasi menyadari perseorangan & golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia bersama mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Permusyawarahan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan/memutuskan suatu perihal berdasarkan niat rakyat, sampai tercapai ketentuan yang berdasarkan kebulatan pendapat/mufakat. Perwakilan adalah suatu proses dalam makna tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil alih anggota dalam kehidupan bernegara, antara lain dijalankan bersama lewat badan-badan perwakilan.

Hikmat kebijaksanaan merefleksikan obyek sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lapisan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, & keadilan.

Catatan;
Landasan kerja mirip dalam bidang sosial politik penduduk Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Perilaku politik wajib didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan & perwakilan.
Hal itu semua merupakan anggota dari gotong royong.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu ketentuan politik dikatakan politik dikatakan benar jika mencukupi setidaknya empat prasyarat;
Pertama, wajib didasarkan pada asas rasionalisme & keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas & kepentingan.
Kedua, didedikasikan bagi keperluan banyak orang, bukan demi keperluan perseorangan & golongan.
Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi keperluan jangka pendek lewat akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).
Keempat, bersifat imparsial, bersama melibatkan & pertimbangkan pendapat semua pihak.
Sila keempat tersebut terhitung merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan RI didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Atas basic itulah, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.

3. Kerja mirip dalam bidang kehidupan ekonomi
Landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia adalah Pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuktikan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Hal itu bermakna dalam kesibukan usaha ekonomi digunakan prinsip kerja sama, saling menolong dalam keadaan demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.

Pasal 33 ayat (2) & (3) menyatakan;
(2) Cabang-cabang mengolah yang penting bagi negara & yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi, air, & kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara & dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasal 33 ayat (2) & (3) ini memastikan bahwa perekonomian di Indonesia sebesar-besarnya dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal itu sebenarnya perekonomian Indonesia wajib disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu wujud nyata asas kekeluargaan adalah adanya kerja sama/gotong royong dalam membangun perekonomian bangsa.

Wujud badan usaha yang dikehendaki dalam pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, yang sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang & badan hukum bersama berlandaskan prinsip gotong royong/kerja mirip & kekeluargaan. Gotong royong & kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk lakukan kesibukan koperasi oleh, dari & untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi.

Asas Koperasi adalah kekeluargaan & gotong royong;
Asas kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk lakukan kesibukan koperasi oleh, dari, & untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi.
Asas gotong royong memiliki kandungan makna bahwa dalam koperasi wajib punya toleransi, cii-ciri rela bekerja sama, & sifat-sifat lainnya yang memiliki kandungan unsur kerja sama.
Kita wajib menyadari bahwa sebenarnya koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang lakukan usahanya didasari atas asas kekeluargaan.

Berikut ini kelebihan koperasi dibandingkan bersama badan usaha lain;
Dasar persamaan, bermakna setiap anggota dalam koperasi membawa hak nada yang sama
Persatuan, bermakna dalam koperasi setiap orang mampu di terima menjadi anggota, tanpa membedakan, agama, suku bangsa & tipe kelamin
Pendidikan, bermakna koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros & puas menabung
Demokrasi ekonomi, bermakna imbalan jasa yang disesuaikan bersama jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Demokrasi kooperatif, bermakna koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota & hasilnya untuk keperluan anggota.
Berdasarkan kelebihan itu koperasi terlampau baik dikembangkan bersama sungguh-sungguh, jujur & baik, sebagai wahana yang berpotensi untuk mencapai suatu penduduk yang adil & makmur.

Dalam kehidupan ekonomi kerja mirip terhitung dilukiskan dalam pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi;
“Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur bersama undang-undang”.
Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional, untuk kesejahteraan, & kemakmuran rakyat.

4. Kerja mirip dalam bidang kehidupan pertahanan & keamanan Negara
Setiap warga negara wajib lakukan kerja mirip untuk mewujudkan keamanan & pertahanan negara. Kerja mirip warga negara untuk mewujudkan pertahanan & keamanan negara merupakan umpama sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang/sekelompok orang untuk turut serta dalam usaha merawat & mempertahankan keberadaan bangsa & negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak & kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang wajib dijalani oleh setiap warga negara.

a. Dasar hukum/peraturan perundang-undangan tentang bela negara
Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak & wajib turut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara”. Selain itu juga, pada pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhitung menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak & wajib turut serta dalam usaha pembelaan negara”.

b. Komponen pertahanan negara
Komponen utama adalah TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara, & polri. Komponen utama ini berada di garis depan dalam usaha pembelaan negara.
Komponen cadangan meliputi warga negara, sumber energi alam, sumber energi buatan, layanan & prasarana yang sudah disiapkan untuk dikerahkan lewat mobilitasi manfaat memperkuat kapabilitas & kapabilitas komponen utama.
Komponen pendukung meliputi sumber energi alam, sumber energi buatan & prasarana yang langsung/tidak langsung mampu menaikkan kapabilitas & kapabilitas komponen utama & komponen cadangan. Contohnya komponen pendukung adalah keikutsertaan rakyat terlatih; Hansip (pertahanan sipil), Wanra (perlawanan rakyat), Kamra (keamanan rakyat), Menwa (resimen mahasiswa), SAR, PMI, Pramuka, dll.
c. Bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diadakan dalam bentuk-bentuk berikut;

1) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan
Sebagai pelajar/mahasiswa, belajar tentang kewarganegaraan dapat mempersiapkan kita untuk mempertahankan NKRI. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang punya rasa kebangsaan & cinta tanah air. Pembentukan rasa kebangsaan & cinta tanah air peserta didik mampu dibina lewat pendidikan kewarganegaraan.

2) Mengikuti perlatihan basic kemiliteran
Komponen warga negara yang meraih pelatihan basic militer, jika Resimen Mahasiswa (Menwa). Para anggota Menwa di masing-masing kampus selamanya mengadakan rekruitmen. Tindak lanjut dari rekruitmen itu, maka diadakan pelatihan-pelatihan basic militer yang didampingi oleh anggota TNI. Selain Menwa, komponen warga negara yang mendapat pelatihan adalah Wanra, Hansip, & Kamra.

3) Mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela/wajib.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang di dukung oleh komponen cadangan & komponen pendukung selamanya siap dalam hadapi berbagai ancaman militer. Peranan TNI sebagai alat pertahanan negera terlampau penting & strategis gara-gara TNI punya tugas untuk;
Mempertahankan kedaulatan negara & keutuhan wilayah
Melindungi kehormatan & keselamatan bangsa
Melaksanakan operasi militer tak sekedar perang
Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional & internasional.
4) Mengabdikan diri cocok profesi
Pengabdian cocok profesi adalah pengabdian warga negara yang punya profesi tertentu untuk keperluan pertahanan negara terhitung dalam menanggulangi/memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam,/ bencana lainnya.

Beberapa profesi itu antara lain petugas PMI, paramedis, tim SAR, Polri, & petugas perlindungan sosial. Di samping itu, terhitung tersedia Linmas (Perlindungan Masyarakat). Linmas merupakan organisasi perlindungan penduduk secara puas rela, yang berfungsi mengatasi akibat bencana maupun mengurangi akibat malapetaka yang mengundang kerugian jiwa & harta benda. Keanggotaan Linmas itu merupakan salah satu wujud penyelenggaraan usaha bela negara.

d. Bentuk ancaman pada negara
Ancaman adalah setiap usaha & aktivitas, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara & keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan asalnya, ancaman pada negara dibedakan menjadi ancaman dari dalam negeri & ancaman dari luar negeri.

1) Ancaman dari dalam negeri
Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang berasal dari bangsa & negara Indonesia sendiri. Ancaman dari dalam negeri diantaranya;
Terorisme bersama para pelaku bangsa sendiri yang punya jaringan internasional
Gerakan separatis yaitu gerakan yang mengusahakan mengantarai diri dari NKRI lebih-lebih gerakan bersenjata yang mengancam kedaulatan & keutuhan wilayah Indonesia.
Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, & agama serta ideologi di luar Pancasila, baik yang berdiri sendiri maupun yang punya keterkaitan bersama kekuatan-kekuatan luar negeri
Konflik komunal, biarpun bersumber kasus sosial ekonomi, tapi mampu berkembang menjadi konflik antarsuku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas
Bencana alam & dampaknya pada keselamatan bangsa.
Untuk meminimal bisa saja terjadinya ancaman pada kedaulatan NKRI yang berasal dari dalam negeri, kita mampu lakukan beberapa upaya;
Memperkuat unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan negara, seperti TNI
Meningkatkan kebanggaan & rasa punya bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara
Para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efisien & efisien
Membangun saling pengertian & menjunjung antar sesama warga yang punya latar belakang yang tidak serupa & etnis yang tidak serupa pula.
2) Ancaman dari luar negeri
Ancaman dari luar negeri yang beresiko berjalan kala ini & di era mendatang adalah kejahatan internasional, seperti;
Kejahatan lintas negara, sepeti penyelundupan barang, senjata, amunisi & bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang, & bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya
Gangguan keamanan laut seperti pembajakan & perampokan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran, & perusakan ekosistem
Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai obyek maupun batu loncatan ke negara lain
Gangguan keamanan hawa seperti pembajakan & terorisme lewat layanan transportasi
Arus globalisasi yang mengundang banyak kerawanan di bidang POLEKSOSBUDHANKAM (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya & Pertahanan Keamanan).
Untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar itu, Indonesia menerapkan sebuah prinsip negara, yaitu prinsip bebas aktif. Prinsip ini termaktub secara menyadari dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia turut lakukan ketertiban dunia, yang berdasarkan, perdamaian abadi, & keadilan social bagi semua rakyat Indonesia.

Catatan;
Sistem pertahanan negara terdiri dari lima nilai basic bela negara, yaitu sebagai berikut;
Cinta tanah air
Kesadaran berbangsa & bernegara
Keyakinan Pancasila sebagai falsafah & ideologi negara
Rela berkorban untuk bangsa & negara
Mempunyai kapabilitas awal bela negara fisik maupun non fisik
Kesadaran bela negara wajib ditanamkan kepada semua warga negara untuk membangun energi tangkal bangsa dalam hadapi ancaman yang menginginkan mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah & keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap & perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara.

Terwujudnya keamanan & pertahanan negara menjadi tanggung jawab semua komponen negara. Hal itu cocok bersama doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut proses & keamanan rakyat semesta (sishankamrata), menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung berbarengan TNI & Polri berperan penting dalam merawat kedaulatan negara, keutuhan wilayah, & keselamatan bangsa dari ancaman & gangguan.

5. Kerja mirip antarumat beragama
UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) menyatakan; “Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing & untuk beribadat menurut agamanya & kepercayaan itu”. Dalam ayat ini, negara berikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama & menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya itu.

Ketentuan pasal itu memiliki kandungan pengertian adanya jaminan negera atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama & beribadah menurut agama yang dianut.

Kerja mirip antar umat beragama ditandai bersama adanya sikap-sikap sebagai berikut;
Saling menjunjung lembaga keagamaan yang seagama & tidak serupa agama
Sikap saling menjunjung hak & kewajiban umat beragama
Saling menjunjung umat agama seagama & tidak serupa agama
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia lainnya. Sebab kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragama bukan perlindungan negara & bukan perlindungan golongan. Oleh gara-gara itu, agama tidak mampu dipaksakan kepada & oleh seseorang. Agama & kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan atas keyakinan, gara-gara menyangkut pertalian khusus manusia bersama Tuhan. Kerja mirip antarumat beragama mampu memperkokoh persatuan & kesatuan bangsa & negara. Di dalam pertalian kerja mirip cocok bersama norma & nilai-nilai yang tersurat & tersirat di dalam Pancasila, lebih-lebih sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu kerja mirip yang didasari sikap-sikap tersebut ini;
Menghormati orang yang tengah lakukan ibadah
Toleransi hidup beragama, kepercayaan & kepercayaan masing-masing
Tidak memaksakan agama & kepercayaannya kepada orang lain
Bekerja mirip & menolong tanpa membeda-bedakan agama.
Hubungan & kerja mirip dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, apalagi dianjutkan selama berada dalam area lingkup kebaikan. Dari sudut pandang itulah kita sebagai umat manusia yang menganut agama yang tidak serupa mampu membentuk suatu kerja mirip yang baik untuk masyarakat, bangsa & negara. Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia hendaknya menerapkan budaya saling bekerja mirip antarsatu mirip lain, biarpun tidak serupa agama. Dalam kehidupan sosial, perbedaan agama bukanlah suatu alasan untuk kita jauhi kerja sam bersama orang lain.

Salah satu cara mempertahankan keberadaan negara Indonesia punya bervariasi suku, ras & agama adalah bersama membangun kerja sama, saling menghargai, & menjunjung pada agama & kepercayaan yang berbeda.

Jadi bersama demikian, kerja mirip antarumat beragama merupakan anggota dari pertalian sosial antarmanusia yang tidak dilarang dalam ajaran agama. Adanya kerja mirip antarumat beragama maka kita mampu jauhi berbagai konflik yang mampu saja berjalan di antara kita & jauhi sikap ketidakadilan pada mereka yang lain agamanya.

Kerja mirip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara dapat terwujud jika setiap anggota penduduk mampu mengembangkan sikap saling menghormati, saling menjunjung antar suku, agama, ras, & antargolongan.

Dalam mengembangkan sikap kerja mirip diberbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara wajib jauhi sikap tidak terpuji seperti berikut;
Sikap individualis, yaitu cii-ciri yang lebih mendahulukan keperluan sendiri.
Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selamanya mengantarai diri dari kehidupan sosial di penduduk gara-gara adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, rutinitas istiadat, agama, & bhs daerah.
Sikap fanatik sempit, yaitu cii-ciri yang merasa diri sendiri paling benar.
Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan.
Kerja mirip antarumat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dijalankan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun begitu, kerja mirip antarumat beragama bukan dalam perihal kepercayaan agama. Perlu disadari, perihal tersebut merupakan usaha menciptakan kerukunan hidup antarpemeluk agama bersama mengembangkan sikap saling menjunjung & toleransi.

Baca Juga :

Tingkatkan Layanan Pendidikan, Sekolah Indonesia Jeddah Tempati Gedung Baru

Tingkatkan Layanan Pendidikan, Sekolah Indonesia Jeddah Tempati Gedung Baru

Tingkatkan Layanan Pendidikan, Sekolah Indonesia Jeddah Tempati Gedung Baru
Tingkatkan Layanan Pendidikan, Sekolah Indonesia Jeddah Tempati Gedung Baru

Kemendikbud — Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) kini telah menempati gedung baru di Distrik

Rehab, Jeddah, Arab Saudi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyewa gedung baru untuk mendukung kelancaran layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Jeddah. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI) Jeddah, Mohamad Hery Saripudin mengatakan, gedung baru untuk SIJ tersebut tidak lepas dari dorongan dan dukungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Hery mengatakan, Kemendikbud berkomitmen kuat untuk segera memiliki tanah dan gedung sendiri untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Arab Saudi. “Bahkan Pak Menteri beberapa kali kirim pesan dan telepon saya agar keinginan ini dapat terwujud sebelum beliau menyudahi tugasnya,” katanya.

Mendikbud memang sempat berkunjung ke SIJ dan melihat kondisinya secara langsung pada Desember 2018. Saat itu SIJ masih menempati gedung lama yang dinilai sudah tidak layak untuk digunakan. Ruang kelasnya pun terbatas jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mencapai 1.100 orang. Kini peserta didik dan guru-guru di SIJ dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik di gedung baru.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Riyadh,

Ahmad Ubaedillah mengatakan, penentuan gedung baru SIJ di Distrik Rehab, Jeddah, sudah melalui tahapan panjang dari musyawarah antara pemangku kepentingan di SIJ, yaitu dari wali murid/komite sekolah dan para guru, hingga pihak KJRI.

“Kondisi gedung SIJ semakin usang dan pihak otoritas Saudi Arabia sudah memberikan peringatan akan ketidaklayakan gedung untuk digunakan sebagai lokus pendidikan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama perpindahan gedung SIJ ke kawasan Rehab tersebut,” ujarnya.

Keinginan pindah sekolah, lanjut Ubaedillah, semakin bertambah setelah Mendikbud berkunjung ke SIJ pada Desember 2018. Pada kunjungan tersebut Mendikbud meminta agar segera dilakukan pencarian gedung baru yang lebih layak untuk SIJ. Hal senada pun diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat berkunjung ke SIJ pada Maret 2019.

“Akhirnya panitia pengadaan yang terdiri dari unsur komite sekolah, guru, kepsek

, dan KJRI, bergerak cepat mengunjungi sejumlah gedung yang sejak lama menjadi incaran untuk dijadikan gedung baru SIJ. Semua calon gedung yang hendak disewa pun sudah di survei langsung oleh Tim Gabungan Kemendikbud dan Kemenlu yang datang bersamaan dengan kunjungan rombongan Ibu Menlu,” tutur Ubaedillah.

Menurutnya, gedung dan sarana pendidikan di SIJ kini tidak kalah dengan sekolah-sekolah dari negara lain yang beroperasi di Arab Saudi. “Sekarang kita bisa berbangga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah dari negara lain,” katanya.

Penempatan gedung baru SIJ ditandai dengan acara doa bersama sekaligus khataman Alquran dan buka puasa bersama pada Rabu, 22 Mei 2019. Acara tersebut dihadiri para siswa, orang tua/wali, guru, dan jajaran KJRI Jeddah. Kepala Sekolah SIJ, Sugiyono mengatakan, kontrak gedung baru resmi berlaku sejak 1 Mei 2019. Pihak SIJ sudah memindahkan barang-barang milik sekolah dari gedung lama ke gedung baru, dan saat ini masih dalam proses penataan gedung baru.

“Kami sangat bersyukur akhirnya keinginan semua pihak agar memperoleh gedung sekolah yang lebih baik dan lebih layak dapat terealisasi. Tentu berkat dukungan semua pihak. Kami menghaturkan terima kasih atas perkenan Pak Mendikbud dengan seluruh jajaran, Bu Menlu dengan semua staf baik di Jakarta maupun di Perwakilan RI, Pak Konjen, Pak Atdikbud dan masyarakat Indonesia di Jeddah,” tutur Sugiyono. Ia berharap layanan pendidikan di SIJ akan semakin baik dan mutu siswa SIJ pun akan meningkat.

 

Baca Juga :

 

 

Sambut Bulan Suci Ramadan, Dharma Wanita Setjen Kemendikbud Berikan Paket Bansos di Pengalengan

Sambut Bulan Suci Ramadan, Dharma Wanita Setjen Kemendikbud Berikan Paket Bansos di Pengalengan

Sambut Bulan Suci Ramadan, Dharma Wanita Setjen Kemendikbud Berikan Paket Bansos di Pengalengan
Sambut Bulan Suci Ramadan, Dharma Wanita Setjen Kemendikbud Berikan Paket Bansos di Pengalengan

Pengalengan, Kemendikbud — Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Jenderal Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (DWP Setjen Kemendikbud) memberikan 300 paket sembilan bahan pokok (sembako) kepada warga di Desa Sukamanah, Pengalengan, Bandung, Jumat, (3/5/2019). Kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh DWP Setjen Kemendikbud dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan 2019.

Penyerahan paket bantuan sosial tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DWP

Setjen Kemendikbud, Budiarti Didik Suhardi.

“Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami dari ibu-ibu Dharma Wanita ingin berbagi kasih kepada warga di Desa Sukamanah, Pengalengan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa”, tutur Budiarti saat menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada warga.

Paket bantuan sosial sembako yaitu beras, minyak goreng, gula putih,

biskuit, kecap, dan sarung. Kegiatan bakti sosial ini turut dihadiri oleh pengurus dan anggota DWP Setjen Kemendikbud. (Avestiva).

 

Sumber :

http://bengawan.uns.ac.id/jam-tangan-pengukur-tensi/

Kawah Kepemimpinan Pelajar, Ajang Penggemblengan Siswa Jadi Agen Perubahan

Kawah Kepemimpinan Pelajar, Ajang Penggemblengan Siswa Jadi Agen Perubahan

Kawah Kepemimpinan Pelajar, Ajang Penggemblengan Siswa Jadi Agen Perubahan
Kawah Kepemimpinan Pelajar, Ajang Penggemblengan Siswa Jadi Agen Perubahan

Bogor, Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

melalui Direktorat Pembinaan SMA kembali melaksanakan Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) mulai 29 April hingga 4 Mei 2019 di Green Forest Hotel, Bogor. KKP diharapkan menjadi ajang penggemblengan siswa menjadi generasi muda agen perubahan. KKP 2019 dibuka secara resmi oleh Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, Senin (29/04/2019).

Purwadi Sutanto mengajak para siswa untuk menjadi agen-agen perubahan di daerah masing-masing dalam menghapadi era milineal yang semakin digital. “Saya melihat wajah-wajah penuh optimisme dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Di sini tempat kalian dibina menjadi agen-agen perubahan yang hebat calon pemimpin masa depan yang siap bersaing menuju abad-21,” Jelas Purwadi.

Direktur juga menyebutkan bahwa para peserta KKP adalah duta-duta nasional dari daerah masing-masing dengan mengutamakan tiga kompentensi yaitu ; memiliki karakter yang kuat dan wajib menanamkan nilai-nilai karakter dalam semua aktivitas sekolah melalui tata tertib sekolah, tidak boleh menyontek, merundung, dan sebagainya. Kedua adalah memiliki literasi yang kuat, tidak hanya literasi membaca tetapi paham dengan hal-hal di sekelilingnya untuk menambah ilmu. Ketiga adalah memiliki kompetensi yang tinggi, melalui bakat dan minat yang dimiliki.

“Gali bakat dan minat kalian yang tepat, tekuni, dan fokus, maka cita-cita kalian akan tercapai

. Jadi saya pesan betul, siapkan diri anda menyongsong era milenial ini. Kalian saya nobatkan sebagai duta-duta nasional disekolah masing-masing. Jadilah duta anti-hoax, duta antinarkoba, antipornografi, dan duta antiradikalisme demi keutuhan NKRI. Gunakan medsos untuk kebaikan!” Pesan Direktur PSMA di hadapan ratusan pelajar.

Kasubdit Peserta Didik Direktorat PSMA, Juandanilsyah, menjelaskan tujuan KKP adalah untuk membentuk pola pikir pemimpin muda yang berkarakter mulia, patriotik, dan berdaya guna bagi agama, nusa, dan bangsa. Peserta kegiatan ini adalah para pengurus OSIS dan pembina OSIS dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi mengirimkan delapan siswa, beserta pendamping.

Para peserta akan mengikuti lima rangkaian kegiatan utama dalam hal penggemblengan

diri yaitu Kawah Kepemimpinan, Kawah Kedisiplinan, Kawah Kebangsaan, Kawah Kreativitas, dan Kawah Kepedulian. Selain itu peserta KKP akan mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional sekaligus audiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kantor Kemendikbud Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2019

 

Sumber :

Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia