Hakikat Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Hakikat Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Hakikat Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan
Perlu diketahui manusia itu tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya perlindungan dari manusia lainnya. Salah satu cara manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya baik sebagai makhluk khusus maupun makhluk sosial adalah bersama lakukan kerja sama.

Pada hakikatnya kerja mirip merupakan kesibukan atau usaha yang dijalankan dua orang atau lebih untuk mencapai obyek bersama. Semangat kerja mirip dalam kehidupan di penduduk terwujud dalam kesibukan gotong royong.

Sejarah sudah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut & mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja mirip rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia menyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa & hasil kerja mirip rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, rutinitas istiadat, agama, & bhs daerah. Kerja mirip dalam mengusir penjajah dalam mencapai kemerdekaan bangsa merupakan bukti kapabilitas bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang sudah ada.

Terbentuknya NKRI dimulai bersama kesadaran nasional dapat persatuan & kesatuan bangsa. Persatuan & kesatuan terwujud gara-gara adanya kerja mirip sesama penduduk Indonesia untuk mengusir penjajah.

Semangat kerja mirip para pejuang bangsa merebut ulang & mempertahankan kemerdekaan wajib mendorong setiap warga negara untuk isikan kemerdekaan bersama lakukan kerja mirip dalam berbagai bidang kehidupan untuk lakukan pembangunan nasional supaya tercapai obyek nasional.

Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 alinea ke-4, yakni;
Melindungi segenap bangsa Indonesia & semua tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut serta lakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, & keadilan sosial.
Tercapainya obyek nasional bangsa Indonesia itu mensyaratkan bahwa setiap warga negara wajib lakukan kerja mirip dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya kerja mirip dalam berbagai bidang kehidupan tentu saja terlampau menolong kesuksesan pembangunan nasional.

1. Gotong royong sebagai wujud kerja mirip bersama masyarakat
Gotong royong bermakna berkerja berbarengan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan/diinginkan. Sikap gotong royong adalah bekerja berbarengan dalam selesaikan pekerjaan & nikmati hasil pekerjaan itu secara adil/suatu usaha/pekerjaan yang dijalankan tanpa pamrih & dijalankan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Gotong royong mampu kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sejak dahulu dalam kehidupan penduduk kehidupan sosialnya sudah miliki kebiasaan hidup dalam keadaan gotong royong. Masyarakat dapat saling menolong & hampir semua keperluan penduduk di desa dibangun oleh penduduk itu sendiri bersama bergotong-royong.

Bentuk kerja sama/ gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara sering terlihat/nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, & pertahanan, serta kehidupan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuaan, musyawarah, & keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerja sama/gotong royong dalam kehidupan bernegara.

2. Kerja mirip dalam bidang kehidupan sosial politik
Kerja mirip dalam kehidupan sosial mampu dicermati dari nilai-nilai gotong royong yang sudah menjadi salah satu ciri kehidupan sehari-hari penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah miliki kebiasaan hidup dalam keadaan gotong royong. Masyarakat dapat saling menolong & hampir semua keperluan penduduk di desa dibangun oleh penduduk itu sendiri secara bergotong royong.
Dalam bidang politik, kerja mirip mampu ditemui di kelompok-kelompok penduduk Indonesia seperti tingginya partisipasi penduduk dalam pemilihan kepala desa, pemilihan DPR, pemilihan kepala daerah & pemilihan Presiden. Partisipasi dalam pemilihan itu tidak hanya hanyalah mengimbuhkan suara, tapi tidak sedikit anggota penduduk yang bergotong royong mendirikan daerah pemungutan suara, menolong mengamankan jalannya pemungutan suara, dll.
Perlu kita pahami bahwa landasan kerja mirip dalam kehidupan sosial politik adalah sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut memasang begitu pentingnya nilai kerja sama/gotong royong dijadikan landasan dalam kehidupan politik. Perilaku politik wajib didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan & perwakilan. Nilai-nilai itu merupakan inti dari kerja mirip dalam kehidupan sosial politik.

Sila ke-4 Pancasila pada prinsipnya memastikan bahwa bangsa Indonesia dapat konsisten memelihara & mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Konsep musyawarah & perwakilan memiliki kandungan makna wajib kerja sama. Perlu diketahui, dalam pembentukan sebuah undang-undang wajib kerja mirip & musyawarah supaya mampu terwujud undang-undang tersebut.

Permusyawarahan memancarkan niat untuk menghadirkan negara persatuan yang mampu mengatasi menyadari perseorangan & golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia bersama mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Permusyawarahan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan/memutuskan suatu perihal berdasarkan niat rakyat, sampai tercapai ketentuan yang berdasarkan kebulatan pendapat/mufakat. Perwakilan adalah suatu proses dalam makna tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil alih anggota dalam kehidupan bernegara, antara lain dijalankan bersama lewat badan-badan perwakilan.

Hikmat kebijaksanaan merefleksikan obyek sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa lapisan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, & keadilan.

Catatan;
Landasan kerja mirip dalam bidang sosial politik penduduk Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Perilaku politik wajib didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan & perwakilan.
Hal itu semua merupakan anggota dari gotong royong.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu ketentuan politik dikatakan politik dikatakan benar jika mencukupi setidaknya empat prasyarat;
Pertama, wajib didasarkan pada asas rasionalisme & keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas & kepentingan.
Kedua, didedikasikan bagi keperluan banyak orang, bukan demi keperluan perseorangan & golongan.
Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi keperluan jangka pendek lewat akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).
Keempat, bersifat imparsial, bersama melibatkan & pertimbangkan pendapat semua pihak.
Sila keempat tersebut terhitung merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan RI didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Atas basic itulah, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.

3. Kerja mirip dalam bidang kehidupan ekonomi
Landasan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia adalah Pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuktikan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Hal itu bermakna dalam kesibukan usaha ekonomi digunakan prinsip kerja sama, saling menolong dalam keadaan demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil.

Pasal 33 ayat (2) & (3) menyatakan;
(2) Cabang-cabang mengolah yang penting bagi negara & yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi, air, & kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara & dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasal 33 ayat (2) & (3) ini memastikan bahwa perekonomian di Indonesia sebesar-besarnya dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal itu sebenarnya perekonomian Indonesia wajib disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu wujud nyata asas kekeluargaan adalah adanya kerja sama/gotong royong dalam membangun perekonomian bangsa.

Wujud badan usaha yang dikehendaki dalam pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, yang sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang & badan hukum bersama berlandaskan prinsip gotong royong/kerja mirip & kekeluargaan. Gotong royong & kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk lakukan kesibukan koperasi oleh, dari & untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi.

Asas Koperasi adalah kekeluargaan & gotong royong;
Asas kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk lakukan kesibukan koperasi oleh, dari, & untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi.
Asas gotong royong memiliki kandungan makna bahwa dalam koperasi wajib punya toleransi, cii-ciri rela bekerja sama, & sifat-sifat lainnya yang memiliki kandungan unsur kerja sama.
Kita wajib menyadari bahwa sebenarnya koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang lakukan usahanya didasari atas asas kekeluargaan.

Berikut ini kelebihan koperasi dibandingkan bersama badan usaha lain;
Dasar persamaan, bermakna setiap anggota dalam koperasi membawa hak nada yang sama
Persatuan, bermakna dalam koperasi setiap orang mampu di terima menjadi anggota, tanpa membedakan, agama, suku bangsa & tipe kelamin
Pendidikan, bermakna koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros & puas menabung
Demokrasi ekonomi, bermakna imbalan jasa yang disesuaikan bersama jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh
Demokrasi kooperatif, bermakna koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota & hasilnya untuk keperluan anggota.
Berdasarkan kelebihan itu koperasi terlampau baik dikembangkan bersama sungguh-sungguh, jujur & baik, sebagai wahana yang berpotensi untuk mencapai suatu penduduk yang adil & makmur.

Dalam kehidupan ekonomi kerja mirip terhitung dilukiskan dalam pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi;
“Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur bersama undang-undang”.
Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional, untuk kesejahteraan, & kemakmuran rakyat.

4. Kerja mirip dalam bidang kehidupan pertahanan & keamanan Negara
Setiap warga negara wajib lakukan kerja mirip untuk mewujudkan keamanan & pertahanan negara. Kerja mirip warga negara untuk mewujudkan pertahanan & keamanan negara merupakan umpama sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang/sekelompok orang untuk turut serta dalam usaha merawat & mempertahankan keberadaan bangsa & negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak & kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang wajib dijalani oleh setiap warga negara.

a. Dasar hukum/peraturan perundang-undangan tentang bela negara
Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak & wajib turut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara”. Selain itu juga, pada pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhitung menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara berhak & wajib turut serta dalam usaha pembelaan negara”.

b. Komponen pertahanan negara
Komponen utama adalah TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara, & polri. Komponen utama ini berada di garis depan dalam usaha pembelaan negara.
Komponen cadangan meliputi warga negara, sumber energi alam, sumber energi buatan, layanan & prasarana yang sudah disiapkan untuk dikerahkan lewat mobilitasi manfaat memperkuat kapabilitas & kapabilitas komponen utama.
Komponen pendukung meliputi sumber energi alam, sumber energi buatan & prasarana yang langsung/tidak langsung mampu menaikkan kapabilitas & kapabilitas komponen utama & komponen cadangan. Contohnya komponen pendukung adalah keikutsertaan rakyat terlatih; Hansip (pertahanan sipil), Wanra (perlawanan rakyat), Kamra (keamanan rakyat), Menwa (resimen mahasiswa), SAR, PMI, Pramuka, dll.
c. Bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara diadakan dalam bentuk-bentuk berikut;

1) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan
Sebagai pelajar/mahasiswa, belajar tentang kewarganegaraan dapat mempersiapkan kita untuk mempertahankan NKRI. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang punya rasa kebangsaan & cinta tanah air. Pembentukan rasa kebangsaan & cinta tanah air peserta didik mampu dibina lewat pendidikan kewarganegaraan.

2) Mengikuti perlatihan basic kemiliteran
Komponen warga negara yang meraih pelatihan basic militer, jika Resimen Mahasiswa (Menwa). Para anggota Menwa di masing-masing kampus selamanya mengadakan rekruitmen. Tindak lanjut dari rekruitmen itu, maka diadakan pelatihan-pelatihan basic militer yang didampingi oleh anggota TNI. Selain Menwa, komponen warga negara yang mendapat pelatihan adalah Wanra, Hansip, & Kamra.

3) Mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela/wajib.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang di dukung oleh komponen cadangan & komponen pendukung selamanya siap dalam hadapi berbagai ancaman militer. Peranan TNI sebagai alat pertahanan negera terlampau penting & strategis gara-gara TNI punya tugas untuk;
Mempertahankan kedaulatan negara & keutuhan wilayah
Melindungi kehormatan & keselamatan bangsa
Melaksanakan operasi militer tak sekedar perang
Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional & internasional.
4) Mengabdikan diri cocok profesi
Pengabdian cocok profesi adalah pengabdian warga negara yang punya profesi tertentu untuk keperluan pertahanan negara terhitung dalam menanggulangi/memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam,/ bencana lainnya.

Beberapa profesi itu antara lain petugas PMI, paramedis, tim SAR, Polri, & petugas perlindungan sosial. Di samping itu, terhitung tersedia Linmas (Perlindungan Masyarakat). Linmas merupakan organisasi perlindungan penduduk secara puas rela, yang berfungsi mengatasi akibat bencana maupun mengurangi akibat malapetaka yang mengundang kerugian jiwa & harta benda. Keanggotaan Linmas itu merupakan salah satu wujud penyelenggaraan usaha bela negara.

d. Bentuk ancaman pada negara
Ancaman adalah setiap usaha & aktivitas, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara & keselamatan segenap bangsa. Berdasarkan asalnya, ancaman pada negara dibedakan menjadi ancaman dari dalam negeri & ancaman dari luar negeri.

1) Ancaman dari dalam negeri
Ancaman dari dalam yaitu ancaman yang berasal dari bangsa & negara Indonesia sendiri. Ancaman dari dalam negeri diantaranya;
Terorisme bersama para pelaku bangsa sendiri yang punya jaringan internasional
Gerakan separatis yaitu gerakan yang mengusahakan mengantarai diri dari NKRI lebih-lebih gerakan bersenjata yang mengancam kedaulatan & keutuhan wilayah Indonesia.
Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, & agama serta ideologi di luar Pancasila, baik yang berdiri sendiri maupun yang punya keterkaitan bersama kekuatan-kekuatan luar negeri
Konflik komunal, biarpun bersumber kasus sosial ekonomi, tapi mampu berkembang menjadi konflik antarsuku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas
Bencana alam & dampaknya pada keselamatan bangsa.
Untuk meminimal bisa saja terjadinya ancaman pada kedaulatan NKRI yang berasal dari dalam negeri, kita mampu lakukan beberapa upaya;
Memperkuat unsur-unsur yang menjadi alat pertahanan negara, seperti TNI
Meningkatkan kebanggaan & rasa punya bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara
Para pemimpin negara sebaiknya menjalankan roda pemerintahan secara efisien & efisien
Membangun saling pengertian & menjunjung antar sesama warga yang punya latar belakang yang tidak serupa & etnis yang tidak serupa pula.
2) Ancaman dari luar negeri
Ancaman dari luar negeri yang beresiko berjalan kala ini & di era mendatang adalah kejahatan internasional, seperti;
Kejahatan lintas negara, sepeti penyelundupan barang, senjata, amunisi & bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang, & bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya
Gangguan keamanan laut seperti pembajakan & perampokan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran, & perusakan ekosistem
Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai obyek maupun batu loncatan ke negara lain
Gangguan keamanan hawa seperti pembajakan & terorisme lewat layanan transportasi
Arus globalisasi yang mengundang banyak kerawanan di bidang POLEKSOSBUDHANKAM (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya & Pertahanan Keamanan).
Untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar itu, Indonesia menerapkan sebuah prinsip negara, yaitu prinsip bebas aktif. Prinsip ini termaktub secara menyadari dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia turut lakukan ketertiban dunia, yang berdasarkan, perdamaian abadi, & keadilan social bagi semua rakyat Indonesia.

Catatan;
Sistem pertahanan negara terdiri dari lima nilai basic bela negara, yaitu sebagai berikut;
Cinta tanah air
Kesadaran berbangsa & bernegara
Keyakinan Pancasila sebagai falsafah & ideologi negara
Rela berkorban untuk bangsa & negara
Mempunyai kapabilitas awal bela negara fisik maupun non fisik
Kesadaran bela negara wajib ditanamkan kepada semua warga negara untuk membangun energi tangkal bangsa dalam hadapi ancaman yang menginginkan mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah & keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap & perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa & negara.

Terwujudnya keamanan & pertahanan negara menjadi tanggung jawab semua komponen negara. Hal itu cocok bersama doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut proses & keamanan rakyat semesta (sishankamrata), menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung berbarengan TNI & Polri berperan penting dalam merawat kedaulatan negara, keutuhan wilayah, & keselamatan bangsa dari ancaman & gangguan.

5. Kerja mirip antarumat beragama
UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) menyatakan; “Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing & untuk beribadat menurut agamanya & kepercayaan itu”. Dalam ayat ini, negara berikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk memeluk salah satu agama & menjalankan ibadah menurut kepercayaan serta keyakinannya itu.

Ketentuan pasal itu memiliki kandungan pengertian adanya jaminan negera atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama & beribadah menurut agama yang dianut.

Kerja mirip antar umat beragama ditandai bersama adanya sikap-sikap sebagai berikut;
Saling menjunjung lembaga keagamaan yang seagama & tidak serupa agama
Sikap saling menjunjung hak & kewajiban umat beragama
Saling menjunjung umat agama seagama & tidak serupa agama
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia lainnya. Sebab kebebasan beragama itu langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragama bukan perlindungan negara & bukan perlindungan golongan. Oleh gara-gara itu, agama tidak mampu dipaksakan kepada & oleh seseorang. Agama & kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan atas keyakinan, gara-gara menyangkut pertalian khusus manusia bersama Tuhan. Kerja mirip antarumat beragama mampu memperkokoh persatuan & kesatuan bangsa & negara. Di dalam pertalian kerja mirip cocok bersama norma & nilai-nilai yang tersurat & tersirat di dalam Pancasila, lebih-lebih sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu kerja mirip yang didasari sikap-sikap tersebut ini;
Menghormati orang yang tengah lakukan ibadah
Toleransi hidup beragama, kepercayaan & kepercayaan masing-masing
Tidak memaksakan agama & kepercayaannya kepada orang lain
Bekerja mirip & menolong tanpa membeda-bedakan agama.
Hubungan & kerja mirip dalam bidang-bidang ekonomi, politik, maupun budaya tidak dilarang, apalagi dianjutkan selama berada dalam area lingkup kebaikan. Dari sudut pandang itulah kita sebagai umat manusia yang menganut agama yang tidak serupa mampu membentuk suatu kerja mirip yang baik untuk masyarakat, bangsa & negara. Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia hendaknya menerapkan budaya saling bekerja mirip antarsatu mirip lain, biarpun tidak serupa agama. Dalam kehidupan sosial, perbedaan agama bukanlah suatu alasan untuk kita jauhi kerja sam bersama orang lain.

Salah satu cara mempertahankan keberadaan negara Indonesia punya bervariasi suku, ras & agama adalah bersama membangun kerja sama, saling menghargai, & menjunjung pada agama & kepercayaan yang berbeda.

Jadi bersama demikian, kerja mirip antarumat beragama merupakan anggota dari pertalian sosial antarmanusia yang tidak dilarang dalam ajaran agama. Adanya kerja mirip antarumat beragama maka kita mampu jauhi berbagai konflik yang mampu saja berjalan di antara kita & jauhi sikap ketidakadilan pada mereka yang lain agamanya.

Kerja mirip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara dapat terwujud jika setiap anggota penduduk mampu mengembangkan sikap saling menghormati, saling menjunjung antar suku, agama, ras, & antargolongan.

Dalam mengembangkan sikap kerja mirip diberbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara wajib jauhi sikap tidak terpuji seperti berikut;
Sikap individualis, yaitu cii-ciri yang lebih mendahulukan keperluan sendiri.
Sikap eksklusivisme, yaitu sikap selamanya mengantarai diri dari kehidupan sosial di penduduk gara-gara adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, rutinitas istiadat, agama, & bhs daerah.
Sikap fanatik sempit, yaitu cii-ciri yang merasa diri sendiri paling benar.
Sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan.
Kerja mirip antarumat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dijalankan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun begitu, kerja mirip antarumat beragama bukan dalam perihal kepercayaan agama. Perlu disadari, perihal tersebut merupakan usaha menciptakan kerukunan hidup antarpemeluk agama bersama mengembangkan sikap saling menjunjung & toleransi.

Baca Juga :