Kenalkan KEK Singhasari ke Pemangku Kepentingan Malang Raya

Kenalkan KEK Singhasari ke Pemangku Kepentingan Malang Raya

 

Kenalkan KEK Singhasari ke Pemangku Kepentingan Malang Raya

Pemerintah Kabupaten Malang

Wakil Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM mengatakan Pemerintah Kabupaten Malang tidak diam dan terus bergerak untuk memajukan Kabupaten Malang. Utamanya, terkait percepatan pembangunan di segala bidang demi mengantarkan masyarakat sejahtera. Tentunya, tetap fokus pada tiga strategi umum pembangunan yakni pengentasan kemiskinan, optimalisasi potensi sektor parwisata, dan optimalisasi daya dukung lingkungan hidup.

Hal tersebut disampaikan Pak Sanusi

Sapaan akrab Wabup saat memberikan sambutan dan paparan pada acara Seminar Sinergi Antar Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Pembangunan Malang raya yang diprakarsai Universitas Brawijaya (UB) dan media Jawa Pos Radar Malang. Serta, Launching Rubrik Klinik Kebijakan Publik milik Radar Malang yang digelar di auditorium Gedung E Lt 10 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat (18/1) pagi.

Pemerintah Pusat melahirkan PP

”Insya Allah dalam dua minggu lagi, Pemerintah Pusat melahirkan PP (Peraturan Pemerintah) terkait pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari berbasis pariwisata berpusat di Kecamatan Singosari serta di dukung Kecamatan Lawang. Sudah digelar rapat koordinasi percepatan pembangunan KEK ini dengan dihadiri para stakeholder dan siap turut mendukung,” terangnya.

Nantinya, konsep destinasi wisata di KEK Singhasari meliputi distrik icon heritage tourisme

MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) bisnis showbiss, distrik digital ekonomi, inkubator education center. KEK Singhasari memiliki luas 120,3 hektar dengan nilai investasi sekitar Rp 8,29 Triliun memiliki proyeksi serapan tenaga kerja sebesar 11.526 per tahun dengan rencana bisnis konsep pengembangan pariwisata dan ekonomi digital.

“Kami berharap dalam dua tahun KEK Singhasari sudah selesai dan kemudian bisa dirasakan dampak dan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Malang dan Malang raya. Semua stakeholder siap mendukung program nasional ini baik sektor penunjang pariwisata, industri pengolahan, cluster komoditas, UMKM, potensi elektronifikasi, ekonomi syariah dan start up,” terang Pak Sanusi.

Pada acara yang dihadiri Rektor UB

Walikota-Wawalikota Malang dan Kota Batu serta sejumlah Kepala OPD di Malang Raya, Wabup juga meminta agar jajaran akademisi UB turut mengkaji Peraturan Pemerintah (PP) seputar pengolahan kawasan hutan milik Perhutani yang hasil kajiannya bisa dilanjutkan ke Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. PP ini menjadikan Pemkab Malang tidak dapat secara utuh mengelola potensi wisata alam baik kawasan pantai Malang Selatan dan pegunungan. Bahkan, pihaknya pernah terbentur regulasi Perhutani itu ketika hendak membangun akses jalan menuju tempat wisata andalan Kabupaten Malang.

”Benturan regulasi itu pernah kami alami ketika membangun jalan yang ada di desa kami, tepatnya Desa Ngadas, sebagai desa wisata menuju kawasan nasional Bromo Tengger Semeru. Pihak Perhutani mengingatkan karena lokasi akses atau jalan yang dibangun tersebut dalam hak pengelolaan Perhutani. Harapannya, hasil kajian para akademisi tentang PP itu kelak berbuah hak pengelola dari Perhutani bisa diserahkan kepada Pemkab Malang,” pungkas Wabup.

Artikel Terkait: