Pengertian Demokrasi Liberal, Pancasila, dan Terpimpin

Pengertian Demokrasi Liberal, Pancasila, dan Terpimpin

Pengertian Demokrasi Liberal, Pancasila, dan Terpimpin – Ahli mempunyai beraneka persepsi tentang arti dari demokrasi itu sendiri, antara lain:

1. Abraham Lincoln, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”

2. Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu proses yang bercirikan kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas lewat wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dalam kondisi terjaminnya kebebasan politik.

3. John Locke, demokrasi adalah sebuah wujud negara yang andaikan kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada masyarakat.

Demokrasi Liberal

Karakteristik dari liberalisme sebagai doktrin politik mempunyai poin penting, antara lain:

1. Pengutamaan otonomi dan kebebasan individu.

2. Pembatasan peran negara dalam politik.

3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.

4. Kebebasan individu untuk melakukan progress dan reformasi.

Dengan demikian berdasarkan karakteristik yang sudah dijabarkan, didapati pengertian demokrasi liberal adalah suatu proses politik yang tekankan otonomi dan kebebasan individu untuk mewujudkan progress dan reformasi bersama dukungan hukum dan peran terbatas dari negara. Selain itu, kamus Oxford mempunyai definisi sendiri, yakni proses pemerintahan demokratis dimana hak-hak dan kebebasan individu secara legal diakui dan dilindungi dan kekuasaan politik dibatasi oleh ketentuan hukum. Demokrasi liberal ini sama bersama adanya lembaga perwakilan rakyat dan prinsipnya pemilihan umum dijalankan bersama adil dan bebas bersama keterlibatan beberapa partai politik di dalamnya.

Perkembangan demokrasi liberal di awali dari jaman pencerahan dan menjelang jaman ini yang dominan adalah monarki absolut. Karakteristik monarki absolut antara lain kepemimpinan dan kekuasaan politik berada di tangan satu individu serta pemilihan ini didasarkan terhadap proses keturunan atau kekerabatan. Pada perkembangannya, proses monarki absolut berubah jadi proses monarki konstitusional yang mempunyai arti individu yang berkuasa mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Munculnya demokrasi liberal ini adalah sebagai suatu wujud perlawanan terhadap monarki absolut. Pastinya suatu demokrasi dapat mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari demokrasi liberal antara lain:

1. Individu diberlakukan setara atau mirip di hadapan hukum.

2. Konstitusi merawat hak kebebasan individu.

3. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung dan adil.

4. Warga negara yang sudah mencukupi syarat mempunyai hak untuk pilih pemimpin bersama proses voting.

5. Terdapat lembaga yang mengontrol dan menghambat penguasa atau pemerintahan.

Akan tetapi, terkandung terhitung kekurangan dari proses demokrasi ini, antara lain:

1. Terdapat keterbatasan terhadap kehidupan sosial dan poltik.

2. Rentannya kebebasan individu yang terancam oleh kompetisi yang tidak adil.

3. Kesenjangan sosial yang sukar diurai karena intervensi dari negara dibatasi.

4. Negara didominasi oleh ekonomi dunia.

5. Ortodoksi mulai muncul diakibatkan oleh liberalisme.

Contoh penerapan demokrasi liberal di Indonesia sendiri adalah terhadap th. 1950-1959, dimana terhadap waktu itu Indonesia memakai UUDS 1950.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah suatu proses politik dimana keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan berpusat terhadap satu titik, dalam perihal ini adalah seorang presiden. Demokrasi ini mempunyai ciri-ciri, antara lain pemerintahan yang otokrasi atau pemerintah yang politiknya dikuasai oleh satu orang. Dalam pelaksanaan demokrasi ini, rakyat dilarang untuk mengimbuhkan efek yang nyata terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara. Selain itu, terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin ini, peran

dari partai politik terlampau dibatasi dan peran dari militer terhadap dunia politik tambah besar serta menyadari komunisme mulai muncul. Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal bersama demokrasi terpimpin bersama tujuan-tujuannya tersendiri, antara lain:

1. Menggantikan demokrasi liberal yang dinilai tidak stabil atau cocok untuk negara Indonesia.

2. Meningkatkan kekuasaan presiden terhadap jaman itu dimana awal cuma sebagai kepala negara berubah jadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Diberlakukannya demokrasi terpimpin ini di negara Indonesia mempunyai dampaknya tersendiri, ada yang positif dan terhitung negatif. Dampak positif dari diberlakukannya demokrasi ini, antara lain:

1. Indonesia terhindar dari perpecahan dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.

2. UUD 1945 kembali sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Lembaga Tinggi Negara, layaknya MPRS dan DPAS mulai dibentuk.

Adanya efek positif sudah pasti mempunyai efek negatif, antara lain:

1. Presiden, MPR, dan lembaga yang lain mempunyai kekuasaan besar supaya mampu berlaku sewenang-wenang.

2. Adanya dwifungsi militer supaya militer mampu terjun ke dunia politik.

Berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia sendiri menyebabkan banyaknya korupsi yang dijalankan oleh petinggi negara dan militer supaya penghasilan Indonesia dari ekspor mengalami penurunan yang terlampau drastis. Selain itu, terjadi inflasi yang cukup parah supaya kondisi ekonomi Indonesia jadi tidak stabil.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah suatu proses politik yang berlandaskan terhadap pandangan hidup atau filsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat itu sendiri. Seperti yang diketahui, filsafah negara kita adalah Pancasila yang terhitung terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip pelaksanaan demokrasi Pancasila ini dapat sedikit berlainan bersama pelaksanaan demokrasi lainnya, bersama demikian beberapa ciri demokrasi Pancasila itu sendiri antara lain:

1. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan bersama konstitusi.

2. Pemilu diselenggarakan secara berkesinambungan.

3. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan dukungan untuk hak-hak minoritas.

4. Kompetisi dari beraneka gagasan dan cara dalam merampungkan masalah.

5. Merupakan gagasan terbaik yang dapat di terima terkecuali dibandingkan bersama nada terbanyak.

Adapun mengisi pokok dari demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 dituangkan tentang pelaksanaan dan penjabarannya.

2. HAM dihargai dan dilindungi.

3. Dasar dari pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan adalah kelembagaan.

4. Sendiri negara yakni negara hukum yang demokratif layaknya yang dijelaskan terhadap UUD 1945.

Fungsi dari demokrasi Pancasila ini sendiri adalah

1. Keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara dijamin.

2. Menjamin berdirinya NKRI.

3. Menjamin NKRI selamanya berdiri berdasarkan proses konstitusional.

4. Menjamin selamanya bertahannya hukum yang berdasarkan dari Pancasila.

5. Menjamin interaksi yang mirip dan sesuai tentang lembaga negara.

6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan HAM.

2. Keputusan diambil alih berdasarkan musyawarah.

3. Badan peradilan tidak terbujuk oleh kekuasaan pemerintah maupun lainnya atau berdiri secara independen.

4. Terdapatnya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

5. Pelaksanaan dari pemilihan umum.

6. Pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat layaknya yang sudah tertuang terhadap UUD 1945.

7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

8. Pelaksanaan dari suatu kebebasan tetapi selamanya bertanggung jawab.

9. Cita-cita negara dan tujuan negara dijunjung setinggi-tingginya.

10. Pemerintah terjadi cocok bersama hukum yang dijelaskan lewat UUD 1945.

Asas yang digunakan dalam demokrasi Pancasila ini ada 2, yakni asas kerakyatan yakni asas kesadaran untuk mencintai rakyat, satu nasib dan cita-cita, serta membawa jiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat. Lalu asas musyawarah, bermakna asas yang menyimak semua aspirasi rakyat yang jumlahnya banyak dan didapatkan lewat forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama. Baca: Jelaskan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia

Baca Juga :