Usulan Perubahan Nama Jabar Harus Ditelaah Lagi

Usulan Perubahan Nama Jabar Harus Ditelaah Lagi

Usulan Perubahan Nama Jabar Harus Ditelaah Lagi
Usulan Perubahan Nama Jabar Harus Ditelaah Lagi

BANDUNG – Ketua Harian Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi

(PP AMS), Rully H. Alfiady, menilai usulan perubahan nama provinsi Jawa Barat harus ditelaah lebih jauh, khususnya terkait dampak positif bagi keutuhan, persatuan, kesatuan, dan rasa damai di kalangan masyarakat Jawa Barat.

“Jangan sampai, perubahan nama provinsi Jawa Barat ini malah meningkatkan resistensi dan kecemburuan antar etnik, suku, serta
subkultur masyakat Jawa Barat yang dikenal majemuk,” kata Rully kepada wartawan di secretariat PP AMS Jln. Braga No. 25 B Bandung.

Yang terpenting saat ini, kata Rully, adalah bagaimana membuat Pemerintah

Kabupaten/Kota mampu lebih aspiratif dan akomodatif
terhadap kepentingan masyarakat di pemerintahannya. Lebih jauh dari itu, katanya, pemerintah daerah pun diharapkan mampu memfasilitasi terwujudnya suasana yang kondusif bagi terpeliharanya dan berkembangnya nilai, norma, dan budaya masyarakat dan pedoman dalam setiap proses pengambilan kebijakan (local wisdom).

“Oleh karena itu perubahan nama utuh harus ditelaah lebih jauh lagi dampak positifnya,” kata Rully lagi. Rully menambahkan, yang mungkin harus dipahami munculnya keinginan untuk merubah nama provinsi Jawa Barat adalah ketimpangan yang diperlakukan pemerintan pusat, dalam hal ini Jakarta. Dalam pandangannya, Jakarta tidak adil dan tidak proporsional dalam memperlakukan Jawa Barat. Padahal, katanya, semestinya Jawa Barat mendapat perlakukan yang lebih besar lagi saat ini, baik dalam pembangunan, politik, sosial budaya.

Ia menambahkan, dalam komposisi keterwakilan di DPR semestinya

Jawa Barat mendapat porsi kursi yang lebih besar dari saat ini. Sebagaimana diketahui, katanya, keterwakilan di DPR dari provinsi Jawa Barat adalah 99 orang. Padahal, bila dihitung dari jumlah penduduk Jawa Barat semestinya mendapat sekitar 110 kursi. “Ini juga bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap Jawa Barat,” katanya.

Selain itu, katanya, jumlah penduduk Jawa Barat yang besar menjadikan provinsi ini hanya dijadikan alat bagi elit politik untuk mendulang suara saat pemilu. Namun, apakah Jawa Barat sendiri kurang terperhatikan karena mereka yang duduk di DPR kebanyakan bukan orang Jawa Barat. Kondisi ini, katanya, harus disikapi dengan bijak dan lebih panjang lagi diskusinya. “Bukan hanya dengan perubahan nama provinsi, namun dari perlakukan terhadap Jawa Barat sendiri,” katanya.
jo

 

Sumber :

https://susansblog.kinja.com/how-to-become-expert-via-online-learning-platform-and-e-1835176218