Wabup Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kades

Wabup Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kades

 

Wabup Buka Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kades

Wakil Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, MM

Wakil Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, MM membuka dan memberi arahan sosialisasi pengelolaan keuangan desa bagi seluruh kepala desa yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (21/1) pagi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Malang, diantaranya Dandim 0818 Malang-Batu, Letkol (inf) Ferry Muzawwad, Kepala Kejari Kepanjen, Abd Qohar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat serta Kepala Desa se-Kabupaten Malang.

Dalam sambutannya

Wabup mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dan pembangunan desa. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Desa yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,” ucapnya.

Lanjutnya, terkait dengan pengelolaan keuangan, dalam periode lalu, acuan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. “Tujuan dari terbitnya peraturan dimaksud, tentu agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin,” imbuhnya. https://bandarlampungkota.go.id/blog/kata-bijak-bahasa-inggris/

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Ia menjelaskan, seiring dinamika yang terjadi, peraturan pun harus lebih dapat mengakomodir perubahan dan kondisi yang berkembang. “Untuk itu, peraturan terkait pengelolaan keuangan desa pun juga mengalami penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” jelasnya.

Sebagai penutup, Wabup menyampaikan bahwa pencapaian selama ini patut disyukuri dan ditingkatkan, terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. “Perlu diingat, desa adalah ujung tombak pembangunan. Maka sebagai jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, para Kepala Desa harus mampu menjadi fasilitator, eksekutor dan koordinator utamanya di masing-masing desa. Selanjutnya, kepala desa juga harus mampu membangun dan memelihara hubungan harmonis dengan masyarakat, karena pada dasarnya hal ini dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mengakselerasi pencapaian semua target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang

Drs. Suwadji menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sangat penting dan harus segera dilaksanakan. “Para Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa serta stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus segera memahami dan melaksanakan peraturan tersebut,” pungkasnya.