Wali Mahasiswa Keluhkan Kewajiban ‘Mondok’ Maba UIN Suka

YOGYAKARTA — Wali mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta keberatan terkait penerapan kebijakan harus pesantren atau ‘mondok’ bagi mahasiswa baru (Maba). Kebijakan tersebut dinilai nir efektif.

Salah satu wali mahasiswa menurut Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora (FISHUM) UIN Suka, Hasan Basri mempertanyakan terkait kurikulum dari pondok pesantren yang disediakan. Kebijakan harus peeantren pun, lanjutnya, hanya satu tahun.

Wali Mahasiswa Keluhkan Kewajiban 'Mondok' Maba UIN Suka
Wali Mahasiswa Keluhkan Kewajiban ‘Mondok’ Maba UIN Suka

“Untuk anak-anak yang telah mengabdi pada pesantren sebelumnya dan yg belum, apakah disatukan, apakah materinya sama atau bagaimana. Kenapa wajib mondok cuma satu tahun. Apa target yg didapat dalam satu tahun itu,” istilah Hasan kepada Republika, Selasa (11/9).

Informasi terkait kebijakan wajib pesantren tersebut jua tidak berdasarkan awal diinformasikan pada wali mahasiswa maupun mahasiswa itu sendiri. Sebab, wali juga mahasiswa perlu buat memahami terkait kualitas pondok pesantren yg disediakan.

“Saya setuju-sepakat saja (maba wajib dipesantrenkan). Cuma kita harus tahu dulu kualitas menurut pondok pesantren itu sendiri. Jangan sampai pondok pesantren mahasiswa itu identik menggunakan kos-kosan saja,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, buat masuk pesantren pun juga wajib dilakukan tes terhadap mahasiswa. Sebab, kemampuan mahasiswa berbeda-beda, terdapat yg menguasai menggunakan baik ilmu kepercayaan dan ada yang tidak.

“Anak saya itu sudah mondok enam tahun, dan satu tahun darma. Ketika ada mewajibkan mondok, itu harus ada tes dulu. Tes kemampuan terhadap anak-anak yang belum sanggup membaca Quran & yg sudah, kan sine qua non klasifiasinya. Jangan sampai orang yang telah mampu baca Quran disuruh lagi baca Iqra,” ujarnya.

Hal lain yang membuat beliau keberatan dengan kebijakan tadi yaitu lokasi pondok pesantren yang jauh berdasarkan lokasi kampus. Hal tadi akan semakin menyulitkan mahasiswa karena wajib mengeluarkan uang transportasi dan ketika yang lebih menuju ke kampusnya.

“(Pondok pesantren) Nawasea itu jauh menurut lingkungan kampus. Itu di Wonosari. Kalau yang lain kan keberatan sama masalah biaya & transportasi karena jarak, pada samping itu juga mempertanyakan tentang kurikulumnya,” tambahnya.

Ia pun telah mencoba menanyakan terkait kebijakan wajib pesantren tadi pada pihak universitas. Tetapi, jawaban yang beliau terima pihak universitas akan menampung semua masukan menurut wali mahasiswa. Untuk itu, pihak universitas akan melakukan mediasi menggunakan wali mahasiswa dalam Rabu (12/9) besok.

Ia pun berharap mendapat jawaban yg kentara berdasarkan pihak universitas setelah mediasi yg akan dilakukan tadi. “Harapan saya, ini kan bukan duduk perkara saya sendiri akan tetapi pula dengan yg lain. Wajib mondok tidak apa-apa, tapi tidak wajib di Wanasea. Di situ yg dekat menggunakan kampus ada Al Munawir dan sebagainya. Kalau buat menaikkan kualitas & sebagainya kan terdapat kegiatan lain juga yang mampu dilakukan,” katanya.

Wali mahasiswa lainnya, Davos mengungkapkan, beliau nir masalah menggunakan kebijakan tersebut. Tetapi, lantaran melihat maba yg tidak bersemangat dengan diterapkannya kebijakan tadi, dia pun keberatan.

“Saya langsung ndak masalah, hanya aku kasihan liat anak down. Kebanyakan anak-anak maba (FISHUM) nir setuju, akan tetapi tidka memahami fakultas umum yg lain,” kata Davos.

Dari mediasi yang rencananya digelar besok, dia berharap agar mendapat solusi yg kentara berdasarkan pihak universitas. Sehingga ada kejelasan terkait kebijakan tadi dan tentunya nir merugikan baik wali, mahasiswa maupun pihak universitas.

Sementara itu, keliru satu maba dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Ma’ruf juga keberatan menggunakan kebijakan tadi. Ia keberatan karena wajib mengeluarkan porto lebih buat tinggal di pondok pesantren. Menurutnya, biaya pondok pesantren itu ada yang mencapai Rp 4,8 juta per tahun.

“Saya eksklusif keberatan bila diwajibkan mondok, lantaran dari faktor ekonomi tidak memadai karna menerima UKT yg tergolong mahal, dan juga aku lulusan berdasarkan pondok semisal disuruh mondok lagi saya rasa sudah relatif pengalaman aku pada pondok,” ucapnya.

Ia pun berharap, kebijakan tersebut nir diterapkan pada maba. Namun, mampu digantikan dengan menerapkan kebijakan lain.

“Penetapan kewajiban pondok diganti, misalnya dari fakultas yang harus diwajibkan mondok itu, memberikan bimbingan mengenai agama satu minggu berapa kali pertemuan gitu, asalkan jangan mondok,” ucapnya.

Baca Juga :