HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT
HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DENGAN KASUS YANG DITANGANI OLEH ADVOKAT

Dalam menangani sebuah kasus seorang advokat terikat dengan UU advokat dan kode etik advokat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pembatasan hal-hal apa saja yang boleh dibela seorang advokat di muka pengadilan. Selain itu juga agar seorang advokat tidak bertidak diluar kewajaran saat membela seorang klien.

Dalam organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang mengenal sebuah Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan inilah yang berperan untuk memberikan sanksi kepada seorang advokat yang melanggar kode etik. Sejauh ini peranan Dewan Kehormatan ini dipandang cukup efektif. Dalam pasal pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat.

Sering terjadi pandangan di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela seorang klien yang di mata masyarakat telah dinyatakan bersalah atas suatu kasus. Tidak jarang masyarakat mencemooh advokat yang menjadi kuasa hukum si terdakwa. Dari sudut UU No. 18 Tahun 2003 hal ini dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 15 UU No. 18 tahun 2003. Disebutkan pula dalam pasal 18 ayat 2, bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien yang sedang dibelanya.

Pandangan mengenai pembelaan yang dilakukan seorang advokat terhadap klien yang bersalah. Namun dalam hal ini seorang advokat tidak dapat membela seorang klien yang telah nyata-nyata bersalah agar dibebaskan dari semua tuntutan, namun semata-mata seorang advokat hanya sebagai penasehat atau pendamping si tersangka di muka pengadilan. Di sini si advokat bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini si tersangka dapat dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, terlepas dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun seorang advokat berhak untuk menolak pendampingan hokum kepada seorang klien dengan alasan bertentangan dengan hati nurani si advokat, tetapi tidak diperkenankan karena alasan perbedaan agama, suku, kepercayaan, keturunan dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 poin (a) Kode Etik Advokat Indonesia. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, bebas kepada siapapun tanpa membedakan agama, kepercayaan dan lain sebagainya.

Baca Juga ;

SISTEM TARIFISASI SEORANG ADVOKAT

SISTEM TARIFISASI SEORANG ADVOKAT

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT

Jasa advokat merupakan jasa yang memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum kepada seorang klien yang dihadapkan kepada sebuah masalah hukum. Pembayaran terhadap jasa advokat itu sendiri dilakukan oleh client yang menggunakan jasa si advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati, ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Juga yang disebutkan dalam pasal satu poin (f) dalam kode etik advokat Indonesia. Hal ini dimungkinkan kerena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat. Para advokat biasanya mengenakan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas.

Mungkin saja di masyarakat sering beredar rumor tentang mahalnya tarif jasa advokat. Seperti yang dijelaskan di atas, hal ini karena belum adanya standarisasi baku tentang penetapan tarif advokat. Namun seorang advokat wajib memberikan bantuan jasa secara Cuma-Cuma kepada klien yang kurang mampu, ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 9, pasal 21 dan pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tetapi dalam dunia advokat dikenal lima metode pembayaran jasa advokat, yaitu:

Pertama, pembayaran borongan (contract fee). Advokat memperoleh bayaran yang sudah ditentukan besarnya hingga perkara tersebut tuntas ditangani, di luar honorarium keberhasilan menangani perkara (success fee). Jadi, kalah atau menang dalam menangani suatu perkara, advokat tetap menerima honorarium sebesar yang telah disepakati, baik tata cara maupun waktupembayarannya. Biasanya pada saat penandatangan surat kuasa sudah dilakukan pembayaran sekitar 30%-50% dari total honorarium yang harus diterima dan selanjutnya disesuaikan dengan porsi pekerjaan yang sudah dilakukan, yang umumnya pembayaran dilakukan dua hingga empat termin, dan biaya sekitar 5%- 10% dibayarkan setelah perkara selesai. Jika sebelumnya telah disepakati, advokat masih dimungkinkan untuk mendapatkan success fee selain dari honorariumnya tersebut. Namun, dalam sistem ini biasanya sudah digabung menjadi satu paket (all in) dengan success fee.

Kedua, pembayaran berdasarkan porsi (contingent fees). Advokat menerima bagian dari hasil yang dimenangkan oleh klien dalam suatu sengketa hukum. Namun, advokat hanya akan menerima bagian jika ia berhasil memenangkan perkara tersebut (success fee). Jika tidak berhasil, maka dia hanya akan menerima penggantian untuk biaya operasional yang telah dikeluarkannya. Pembayaran berdasarkan porsi seperti ini tidak dilakukan dalam masalah-masalah bisnis rutin. Sistem ini umumnya digunakan dalam hal advokat bekerja dan mewakili klien untuk kasus sengketa melalui proses litigasi, mediasi, atau arbitrase.

Ketiga, pembayaran per jam (hourly rate). Cara pembayaran seperti ini dilakukan untuk jasa dalam lingkup bisnis kecil. Penting diketahui bahwa setiap aktivitas seorang advokat dalam mewakili kepentingan klien, termasuk jasa telepon untuk konsultasi dan hal-hal lain seperti surat menyurat untuk kepentingan pemberian nasihat hukum (legal advise), mempersiapkan dan menyusun suatu rancangan kontrak juga termasuk dalam perhitungan jumlah jam jasa yang harus dibayarkan. Jika metode ini yang digunakan, maka saat calon klien mengadakan pembicaraan dengan calon advokat yang dipilih harus terlebih dahulu ditanyakan berapa tarif per jam advokat dan waktu minimum pemakaian jasanya. Kebanyakan advokat menggunakan waktu minimum untuk pemakaian jasanya adalah 15 menit. Contoh, apabila seorang klien menelepon selama tujuh menit maka akan dibebankan biaya atas pemakaian jasa 15 (lima belas) menit. Di kota-kota besar, biasanya tarif per jamnya ditentukan dengan standard US$, yang saat ini di Jakarta berkisar US$ 250 hingga US$ 600 per jam untuk seorang advokat senior dan terkenal, dan US$ 75 hingga US$ 250 per jam untuk seorang advokat junior dan menengah. Metode ini kurang cocok untuk perkara litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/ kepolisian/ kejaksaan) yang besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya.

Keempat, pembayaran ditetapkan (fixed rate). Advokat yang akan menangani suatu tugas atau proyek biasanya menentukan sistem pembayaran tetap. Namun sistem ini tidak dipakai untuk pelayanan jasa dalam lingkup litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/kepolisian/kejaksaan). Sistem ini biasanya diterapkan pada pemanfaatan jasa oleh bisnis skala kecil. Contohnya, seorang advokat menetapkan pembayaran untuk menghasilkan suatu kontrak atau dokumen.

Kelima, pembayaran berkala (retainer). Jika seorang advokat menggunakan sistem pembayaran berkala, klien membayar secara bulanan atau bisa juga dirancang untuk pembayaran per triwulan, semester atau tahunan sebelum berbagai jasa hukum diterima klien (pembayaran di depan) dan harus didefinisikan (dirinci) untuk disepakati bersama. Sistem ini sangat menguntungkan bagi klien, terutama jika klien tahu bahwa mereka akan sering membutuhkan advokat dalam suatu periode tertentu. Pembayaran model ini biasanya di luar perkara, atau untuk jasa konsultasi saja. Metode ini lebih mudah, effisien, dan efektif.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT

Mungkin jasa advokat bagi sebagian orang tidaklah lagi asing. Pendampingan dan konsultan hukum menjadi sangat penting, apalagi di jaman yang semakin hari semakin berlari kencang mengejar kemajuan jaman. Bahkan saat ini jasa advokat menjadi sangat penting dengan banyaknya masyarakat yang harus berhadapan dengan para penegak hukum.

Seseorang tidak harus dalam masalah hokum menggunakan jasa advokat. Terkadang masyarakat borjuis, atau kalangan atas memiliki pengacara atau advokat pribadi. Bahkan tidak jarang para pengacara atau advokat sering dipakai sebagai juru bicara seseorang. Contohnya para artis yang menghadapi persidangan, tidak asing lagi jika yang disuruh berhadapan dengan pers adalah tim kuasa hukumnya, yang dalam hal ini adalah pengacaranya.

Proses memilih Advokat/Pengacara (Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan) sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja profesional lainnya. Tentu dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya, seorang Jasa Perizinan Advokat/Pengacara harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kwalitas kerja si Advokat/Pengacara. Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih Jasa Perizinan dan menentukan Advokat/Pengacara untuk menangani urusan hukumnya. Agar tidak keliru dalam memilih Advokat/Pengacara yang dibutuhkan, perlu ditempuh beberapa tips di bawah ini :

  1. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut benar-benar nerupakan Advokat/Pengacara resmi yang memiliki izin praktek yang masih berlaku, bukan pengcara “gadungan” atau ”Pokrol”.

  2. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara memiliki kwalifikasi yang baik dalam bidang hukum tersebut.

  3. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak memiliki konplik kepentingan (conflict interest) dalam kasus yang ditangani.

  4. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak akan melakukan kongkalikong dengan pihak lawan atau Advokat/Pengacara pihak lawan.

  5. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut memiliki track record yang baik dalam keAdvokat/Pengacaraan(Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan), termasuk menyangkut etika, moral dan kejujurnnya.

  6. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut tidak pernah terlibat dalam malpraktek hukum.

  7. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara adalah type pekerja keras dan berdedikasi tinggi akan profesinya serta benar berkerja demi kepentingan kliennya, bukan Advokat/Pengacara yang hanya pintar bicara lalu minta bayaran tetapi tidak becus membela kepentingan kliennya.

  8. Jika anda ragu akan kredibiltas seorang Advokat/Pengacara, mintakanlah foto copy Izin Praktek Advokat yang bersangkutan (berwarna merah) yang diterbitkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (dalam waktu dekat akan diganti dengan diterbitkan oleh PERADI), bukan kop suratnya, atau mintalah informasi tentang si Advokat/Pengacara tersebut lagsung kepada asosiasi-asosiasi Advokat/Pengacara resmi yang diakui oleh undang-undang yaitu : Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

  9. Bahwa, jika anda diperlakukan tidak sepatutnya oleh oknum Advokat/Pengacaraa, maka anda dapat melaporkan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Sumber : https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/

Hadir di ITS, BUMN Ajak Pemuda Indonesia Bangun Ekonomi Bersama

Hadir di ITS, BUMN Ajak Pemuda Indonesia Bangun Ekonomi Bersama

Hadir di ITS, BUMN Ajak Pemuda Indonesia Bangun Ekonomi Bersama
Hadir di ITS, BUMN Ajak Pemuda Indonesia Bangun Ekonomi Bersama

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) secara serentak menggelar kegiatan bertajuk BUMN Hadir di Kampus di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Sabtu (28/10). Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kegiatan yang dikemas dalam bentuk kuliah tamu ini menghadirkan Sekretaris Kementerian BUMN, Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero).

Mengusung tema BUMN Membangun Ekonomi Berkeadilan, acara yang dihelat di Gedung Pusat Robotika ITS ini diikuti oleh hampir 2.000 mahasiswa. Mahasiswa yang rata-rata merupakan mahasiswa baru ini berasal dari berbagai departemen yang ada di ITS. Sebagian juga merupakan mahasiswa dari mata kuliah Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh UPT Sosial Humaniora ITS.

Para pembicara yang memberikan materi kuliah antara lain Imam Apriyanto Putro selaku Sekretaris

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Prof Dr Ketut Buda Artana ST MSc selaku Wakil Rektor ITS Bidang penelitian, Inovasi dan Kerjasama, Aas Asikin Idat selaku Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Indradjaja Manopol selaku Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero).

Dalam kuliahnya, Imam mengatakan bahwa melalui acara ini, Kementerian BUMN berupaya memberikan pemahaman kepada sivitas akademika tentang kondisi perekonomian nasional dan peran strategis BUMN dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjembatani sinergi BUMN dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya profesional.

“BUMN milik rakyat. Ada adik-adik sekalian di dalamnya. Ayo kita jaga, kita rawat BUMN.

Karena nantinya akan diestafetkan kepada adik-adik sekalian,” ucap Imam yang disambut tepukan dari para mahasiswa.

Menurut Imam, berbagai upaya yang dilakukan oleh BUMN dan pemerintah ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kondisi perekonomian nasional. Karena itu, dalam kegiatan ini Menteri BUMN, pejabat eselon I Kementerian BUMN dan Direktur Utama BUMN diterjunkan langsung ke kampus untuk berdiskusi dengan sivitas akademika Perguruan Tinggi yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa.

 

Baca Juga :

 

 

ITS Akan Gelar 6 Agenda Pertemuan Rektor Jepang, China, Indonesia

ITS Akan Gelar 6 Agenda Pertemuan Rektor Jepang, China, Indonesia

ITS Akan Gelar 6 Agenda Pertemuan Rektor Jepang, China, Indonesia
ITS Akan Gelar 6 Agenda Pertemuan Rektor Jepang, China, Indonesia

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya terus aktif

melakukan berbagai program pengembangan dan kerjasama, lokal, nasional hingga internasional. Dalam waktu dekat ini, ITS akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan pertemuan rektor perguruan tinggi Jepang, China dan Indonesia.

Menurut Prof Ketut Buda Artana selaku Wakil Rektor ITS Bidang Kerjasama menyatakan bahwa cita-cita ITS sebagai perguruan tinggi berkelas dunia (world class university) merupakan salah satu harapan dan tujuan strategis pengembangan ITS yang perlu terus direalisasikan dengan berbagai program kerjasama yang kuat, strategis dan berkelanjutan.

“Sebagaimana tertulis pada Rencana Strategis pengembangan ITS

, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan sinergi dan kerjasama internasional menjadi salah satu program kerja utama baik melalui kegiatan akademik, riset, inovasi dan kerjasama lainnya”, ungkap Ketut Buda Artana.

Wakil Rektor bidang kerjasama ini menjelaskan bahwa ada enam rencana kegiatan

yang akan digelar ITS di kota Surabaya ini, yaitu: pertama 4th Joint Working Group (JWG) Indonesia-Jepang, 23-25 Oktober 2017. Kedua, Asean-China Network in Engineering and Technology (ACNET), 27-29 Nopember 2017. Ketiga, Eastern Part of Indonesia University Network (EPI UNET) Presidential forum, 27-29 Nopember 2017. Keempat, Workshop on Strategic IP Management for Effective Research and Innovation in Asian Higher Education (SPHIRE), 27-29 Nopember 2017. Kelima, CommTech Integrative Initiative, 21-29 Nopember 2017. Keenam, International Conference on Innovation and Industry Application (CINIA), 29 Nopember 2017.

“Spesial di bulan Oktober ini, akan digelar agenda pertama yaitu 4th Joint Working Group (JWG) Indonesia-Jepang, 23-25 Oktober 2017” ungkapnya.

 

Sumber :

https://obatsipilisampuh.id/

Dies Natalis Ke-57 ITS, Anugerahi Menteri Susi Gelar Kehormatan

Dies Natalis Ke-57 ITS, Anugerahi Menteri Susi Gelar Kehormatan

Dies Natalis Ke-57 ITS, Anugerahi Menteri Susi Gelar Kehormatan
Dies Natalis Ke-57 ITS, Anugerahi Menteri Susi Gelar Kehormatan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menganugerahkan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa

(Dr HC) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam bidang keilmuan Manajemen dan Konservasi Sumber Daya Kelautan. Penganugerahan gelar diberikan langsung oleh Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana, M Sc PhD pada puncak peringatan Dies Natalis ke-57 ITS di Graha Sepuluh Nopember ITS, Jumat (10/11).

Pemberian gelar kehormatan kepada Susi Pudjiastuti ini diinisiasi oleh Departemen Teknik Sistem Perkapalan (Siskal) ITS. Tim promotor yang mengusulkan gelar ini adalah Prof Dr Ketut Buda Artana ST MSc sebagai ketua tim promotor, Prof Semin ST MT PhD dan Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD sebagai co promotor.

Pertimbangan ITS dalam pemberian gelar ini ialah rekam jejak Susi Pudjiastuti

sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet era Presiden Jokowi. Kiprah Susi pada dunia akademik menjanjikannya maju sebagai penerima gelar kehormatan tersebut. Prestasi Susi yang menjadi pertimbangan antara lain karena Susi telah menghasilkan karya tulis dengan judul Manajemen dan Konservasi Sumber Daya Kelautan secara komprehensif, capaian strategis dalam mengemban tugas sebagai menteri, pertimbangan visi misi pengentasan permasalahan kelautan Indonesia, dan jaminan aspek keberlajutan laut Indonesia yang tidak merusak lingkungan.

Tak hanya itu, kiprahnya dalam pengoptimalan potensi pulau-pulau kecil yang

menunjukkan tren positif dan memberikan kontribusi yang cukup banyak pada pendapatan negara juga ikut menjadi pertimbangan pemberian gelar.

Dalam acara ini, Susi berkesempatan membacakan pidato ilmiah yang berjudul Mempertahankan Keberlanjutan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia. “Laut Indonesia merupakan laut terluas nomor dua sedunia dan memiliki potensi besar dalam hal peningkatan ekonomi,” ungkap Susi mengawali pidatonya.

 

Sumber :

https://lakonlokal.id/

Pecahkan Masalah Hemat Biaya Listrik, Jangkung Raih Doktor di ITS

Pecahkan Masalah Hemat Biaya Listrik, Jangkung Raih Doktor di ITS

Pecahkan Masalah Hemat Biaya Listrik, Jangkung Raih Doktor di ITS
Pecahkan Masalah Hemat Biaya Listrik, Jangkung Raih Doktor di ITS

Kendala utama efisiensi bahan bakar pembangkit listrik terletak pada masalah sulitnya

penghematan biaya listrik atau Economic Dispatch (ED). Hal ini disinyalir menyebabkan optimalisasi biaya pembangkitan sistem tenaga berskala besar sulit dicapai. Persoalan ini mengilhami Ir Jangkung Raharjo MT, Mahasiswa Program Doktor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menemukan metode Coarse to Fine Search (CFS) sebagai penanganan masalah tersebut. Hasil penelitiannya tersebut ia presentasikan dalam sidang promosi doktor di Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (29/3).

Dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Prof Dr Ir Mauridhi Hery Purnomo MEng tersebut, promovendus yang akrab disapa Jangkung ini menjelaskan masalah Economic Dispatch merupakan masalah multidimensi yang bergantung pada jumlah pembangkit yang dilibatkan. Hal tersebut menyebabkan optimalisasi biaya pembangkitan pada sistem tenaga berskala besar menjadi sebuah masalah yang rumit.

Ia juga menjelaskan bahwa selama ini metode yang digunakan untuk menganalisa

peminimalan biaya pembangkitan kurang optimal. “Metode yang selama ini digunakan belum mencapai biaya yang terendah namun sudah berhenti,” tegasnya.

Berbekal ilmunya tentang telekomunikasi yang ia ambil ketika S2 dulu, akhirnya Jangkung menemukan ide untuk mencoba sebuah metode pengolahan video, yakni metode CFS. “Saya mencoba berinovasi pada metode ini karena saya merasa ada kemiripan antara variabel pengolahan video dengan variabel dalam masalah Economic Dispatch tersebut,” ujar Pria kelahiran Sukoharjo, 19 Januari 1966 ini.

BACA JUGA – Talkshow Dvillage Angkat Optimisme Pemuda

Selama ini, metoda CFS digunakan pada persoalan optimasi pengolahan sinyal informasi,

khususnya pada pergerakan sinyal video. Bagi Jangkung, metode ini bisa juga digunakan untuk mengurangi kompleksitas sistem pembangkit, sehingga waktu komputasi lebih cepat.

Dipromotori oleh Prof Dr Ir Adi Soeprijanto MT dan Dr Ir Hermagasantos Zein MSc, dosen di Telkom University Bandung ini berhasil membuktikan bahwa metode CFS dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ED tersebut dengan jaminan konvergensi yang metode ini berikan.

Selain itu, metode yang mulanya hanya digunakan untuk memecehkan permasalahan pada kasus dua dimensi dan paling besar tiga dimensi ini menjadi metode yang dapat menyelesaikan persoalan multidimensi. “Hal tersebut membuat metode ini dapat digunakan dalam dimensi tak terbatas,” jelasnya.

Untuk memvalidasi metode ini telah dilakukan pengujian pada system tenaga Jawa-Bali dengan tegangan 500kV. Pada pengujian tersebut fakta menarik kembali ditemukan, yakni metode ini juga dapat memecahkan persoalan ED untuk fungsi obyektif yang berorde tinggi (tidak dapat diturunkan).

Berdasarkan pertimbangan dari pemaparan hasil penelitian Jangkung dalam disertasinya yang berjudul Pengembangan Metoda Coarse to Fine Search (CFS) dalam Menyelesaikan Persoalan Economic Dispatch Multi Dimensi , Komisi Pertimbangan Fakultas yang diketuai oleh Prof Ir H Ontoseno Penangsang MSc, menyatakan Jangkung lulus dan berhak menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan. “Selamat dan semoga ilmunya terus bermanfaat”, ungkap Ontoseno

 

Baca Juga :

Tingkatkan Standar Mutu, BAN-PT Lakukan Perubahan Akreditasi

Tingkatkan Standar Mutu, BAN-PT Lakukan Perubahan Akreditasi

Tingkatkan Standar Mutu, BAN-PT Lakukan Perubahan Akreditasi
Tingkatkan Standar Mutu, BAN-PT Lakukan Perubahan Akreditasi

Banyak perubahan yang akan dilakukan untuk sistem akreditasi perguruan tinggi

di Indonesia dari yang selama ini telah ada. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof Ir Dwiwahju Sasongko MSc PhD, pada hari kedua Pertemuan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia di Gedung Pusat Riset Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (5/4).

Menurut pria yang akrab disapa Song ini, beberapa perubahan harus dilakukan agar standar perguruan tinggi di Indonesia nantinya bisa lebih meningkat, bahkan bisa bertaraf internasional.”Kalau saat ini standar akreditasi nasional masih mengedepankan input, sedangkan standar internasional lebih pada output,” tutur dosen Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dijelaskan Song, perubahan yang akan dilakukan di antaranya kelembagaan akreditasi

berubah menjadi dua, yakni Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang akan melakukan akreditasi institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang akan melakukan akreditasi program studi sesuai rumpun keilmuan.

“Kami perkirakan nantinya ada sekitar 10 LAM yang akan beroperasi di Indonesia, di antaranya LAM Kesehatan, LAM teknik, dan lain-lain,” papar pria berkacamata ini. Perubahan tersebut, imbuh Song, didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjelaskan Sistem Akreditasi Nasional (SAN).

BACA JUGA – ITS Adakan Ujian Sertifikasi Tenaga Profesional Bidang Informasi Geospasial

Selain itu, ia kembali menjelaskan sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015,

tujuh kriteria akreditasi yang mengacu pada Standar BAN-PT kini berubah menjadi sembilan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Kesembilan kriteria tersebut adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Keluaran dan Dampak Tridharma; Pendidikan; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Mahasiswa; Sumber Daya Manusia (SDM); Keuangan, Sarana dan Prasarana; Tata Pamong dan Kerjasama.

 

Sumber :

https://jicsweb1.dom.edu/ICS/Resources/Offices_-_Departments/Welcome_and_Information_Desk/ELS_-_English_Language_School/Forums.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=bd529565-edba-472b-a678-1e14e030858b

Dua Hal Penting Dipersiapkan Saat Melamar Kerja

Dua Hal Penting Dipersiapkan Saat Melamar Kerja

Dua Hal Penting Dipersiapkan Saat Melamar Kerja
Dua Hal Penting Dipersiapkan Saat Melamar Kerja

Demi meningkatkan kualitas calon lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

(ITS), Indonesian Corrosion Week (ICW) menggelar Career Building Workshop bertema Prepare Yourself To Reach Your Future. Acara ini bertujuan membekali mahasiswa ITS untuk menghadapi open recruitment dan seleksi beasiswa sebuah perusahaan. Minggu (25/3)

Heri Kusmayadi SS, Human Resource Administration Supervisor PT Dirgantara Indonesia (DI) yang didapuk sebagai pemateri tunggal diawal presentasinya memaparkan segala persiapan yang dibutuhkan dan kunci keberhasilan untuk lolos menjadi staf di PT DI.

Proses seleksi yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia cukup unik. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut menerapkan Job Establisment Grading System (JEGS). JEGS merupakan sebuah sistem yang mengharuskan pelamarnya memilih unit yang sejalur dengan keilmuannya. ”Apabila tidak sesuai langsung otomatis tertolak oleh sistem,” papar Heri.

Untuk bisa diterima dalam sebuah perusahaan bergengsi ada dua hal yang harus

diperhatikan yakni curriculum vitae (CV) dan kemampuan ketika wawancara.

BACA JUGA – Baronas ITS, Ajak Masyarakat Indonesia Kembangkan Teknologi Robot

CV harus bisa menggambarkan diri sendiri. Ia menambahkan, sebaiknya dalam CV tidak hanya menjekaskan kemampuan yang dimiliki tetapi harus ada sesuatu yang bisa dijual. Dengan begitu akan lebih mudah mengantarkan pelamar ke tahap selanjutnya. “CV itu acuan pertama dalam menentukan posisi kerja,” tuturnya.

Disamping CV yang baik, wawancara juga ambil andil dalam proses seleksi karena lewat wawancara penyeleksi dapat menilai performa pelamar. Wawancara merupakan ajang bagi perusahaan untuk lebih mengenal potensi pelamar, begitu pula sebaliknya. Heri memberi tips supaya pelamar banyak membaca profil perusahaan dan unit yang dituju sebelum wawancara.

PT Dirgantara Indonesia memang tidak pernah absen dalam mengisi acara ICW.

Hal ini dikarenakan sudah terjalin kerja sama yang kuat di antara keduanya. Selain itu, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbesar di Indonesia juga banyak diminati oleh fresh graduate dari ITS.

Fokusa bidangya juga sangat beragam tidak hanya memproduksi pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan untuk mesin-mesin pesawat. Banyaknya spesialisasi yang ditawarkan memberi peluang yang besar bagi lulusan ITS. “Alumni ITS cukup banyak di perusahaan kami dan memiliki rekam jejak yang bagus,” jelas Heri.

Kepada ITS Online, Harits A selaku Presiden Indonesia Corrosion Assosiation (Indocor) 2017/2018, berharap acara ICW ini dapat memfasilitasi mahasiswa ITS tentang jenjang karir ketika sedang mencari kerja.

 

Sumber :

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Academics/OTA/OTA107__CM16/SPRG_2017_UNDG-OTA107__CM16_-A/Blog_1.jnz?portlet=Blog_1&screen=View+Post&screenType=next&&Id=b948ea76-a5ee-408e-91d5-4d8dedc1a018

Relawan Tak Perlu ke Gaza, Serahkan Saja pada Pemerintah

Relawan Tak Perlu ke Gaza, Serahkan Saja pada Pemerintah

Relawan Tak Perlu ke Gaza, Serahkan Saja pada Pemerintah
Relawan Tak Perlu ke Gaza, Serahkan Saja pada Pemerintah

Tragedi Freedom Flotilla tidak menyurutkan sejumlah WNI untuk merapat kembali ke Gaza yang diisolasi Israel. Pengamat hukum internasional Prof Dr Hikmahanto Juwana menilai tindakan itu tidak efektif dalam membantu Palestina.

“Karena bukan tidak mungkin di sana nanti mereka hanya akan terkatung-katung. Apalagi melalui jalur darat, mereka pasti akan berhadapan dengan tentara-tentara Israel,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (4/6/2010).

Menurut Hikmahanto, warga Indonesia yang memiliki perhatian terhadap Palestina seharunya mendesak pemerintah untuk berinisiatif melakukan rapat dengan Majelis Umum PBB. Sebab, resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tidak akan membantu. “Karena Dewan Keamanan PBB punya hak veto, dan di sana ada Amerika yang mendukung Israel,” ujarnya.

Sidang dengan Majelis Umum PBB diharapkan bisa menghasilkan resolusi dan kecaman pada Israel.

“Bukan hanya mengecam, kalau perlu mengotorisasi pasukan dari berbagai negara untuk melakukan kekerasan pada Israel,” kata dia.

Meskipun begitu, menurutnya, pemerintah tidak bisa melarang orang-orang yang ingin berangkat menjadi relawan ke Gaza. Sebab hal ini justru akan menimbulkan protes keras dari warga Indonesia.

“Tapi menurut saya sebaiknya diimbau saja untuk tidak berangkat ke Gaza. Serahkan saja pada pemerintah Indonesia,” tutupnya.

Empat WNI akan berangkat ke Gaza siang nanti atas sponsor Dompet Dhuafa. Mereka akan menembus Gaza dengan membawa bantuan lewat perbatasan Rafah, Mesir. Sedangkan sejumlah WNI eks delegasi Mavi Marmara yang saat ini berada di Yordania, enggan pulang ke Indonesia karena ingin menuntaskan misi kemanusiaan ke Gaza.

Sumber : https://freemattandgrace.com/