DPR Kritik PP PSTE Bisa Hilangkan Sumber Pajak

DPR Kritik PP PSTE Bisa Hilangkan Sumber Pajak

DPR Kritik PP PSTE Bisa Hilangkan Sumber Pajak
DPR Kritik PP PSTE Bisa Hilangkan Sumber Pajak

Komisi I DPR RI mengkritik negara bisa rugi karena kehilangan sumber pajak jika Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) tetap diimplementasikan tanpa perubahan klausul.

Dalam beleid itu pasal 21 ayat 1 disebutkan, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengatakan dengan hadirnya pasal tersebut,

pemerintah tak bisa mengenakan pajak terhadap pemrosesan sistem dan data elektronik karena mengizinkan keduanya berada di luar wilayah Indonesia.

“Kami hanya mau menggali lebih dalam dari satu pasal tersebut karena itu lah yang menjadi kontroversial di publik dan yang selalu disebutkan oleh presiden, data itu adalah kekayaan baru,” kata Bobby usai melakukan rapat kerja dengan Kemenkominfo, di Gedung DPR, Selasa (5/11).

Lihat juga:Kominfo: Secara Teritori, Simpan Data Tak Harus di Indonesia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan bahwa data lebih berharga dari minyak bumi. Berlandaskan pernyataan tersebut, Bobby menilai PSE yang beroperasi di Indonesia seharusnya dipaksa mendirikan pusat data di Indonesia, bukannya membiarkan berada di luar Indonesia.

lewat aturan yang merevisi PP Nomor 82 Tahun 2012 tersebut.

“Kalau alasannya tidak tersedia layanan, ya kenapa itu tidak diregulasikan. Kalau aturan ini malah pasti membangkitkan industri layanan pemrosesan data di luar negeri,” kata Bobby.

 

Sumber :

https://namabayi.co.id/