HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT
HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DENGAN KASUS YANG DITANGANI OLEH ADVOKAT

Dalam menangani sebuah kasus seorang advokat terikat dengan UU advokat dan kode etik advokat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pembatasan hal-hal apa saja yang boleh dibela seorang advokat di muka pengadilan. Selain itu juga agar seorang advokat tidak bertidak diluar kewajaran saat membela seorang klien.

Dalam organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang mengenal sebuah Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan inilah yang berperan untuk memberikan sanksi kepada seorang advokat yang melanggar kode etik. Sejauh ini peranan Dewan Kehormatan ini dipandang cukup efektif. Dalam pasal pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat.

Sering terjadi pandangan di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela seorang klien yang di mata masyarakat telah dinyatakan bersalah atas suatu kasus. Tidak jarang masyarakat mencemooh advokat yang menjadi kuasa hukum si terdakwa. Dari sudut UU No. 18 Tahun 2003 hal ini dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 15 UU No. 18 tahun 2003. Disebutkan pula dalam pasal 18 ayat 2, bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien yang sedang dibelanya.

Pandangan mengenai pembelaan yang dilakukan seorang advokat terhadap klien yang bersalah. Namun dalam hal ini seorang advokat tidak dapat membela seorang klien yang telah nyata-nyata bersalah agar dibebaskan dari semua tuntutan, namun semata-mata seorang advokat hanya sebagai penasehat atau pendamping si tersangka di muka pengadilan. Di sini si advokat bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini si tersangka dapat dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, terlepas dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun seorang advokat berhak untuk menolak pendampingan hokum kepada seorang klien dengan alasan bertentangan dengan hati nurani si advokat, tetapi tidak diperkenankan karena alasan perbedaan agama, suku, kepercayaan, keturunan dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 poin (a) Kode Etik Advokat Indonesia. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, bebas kepada siapapun tanpa membedakan agama, kepercayaan dan lain sebagainya.

Baca Juga ;