Menanti implementasi IMEI dan penyelesaian RUU PDP

Menanti implementasi IMEI dan penyelesaian RUU PDP

Menanti implementasi IMEI dan penyelesaian RUU PDP

Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuat beberapa kebijakan untuk mengatur dunia telekomunikasi maupun dunia maya.

Salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan, bahkan menjadi topik hangat di media sosial adalah mengenai regulasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Selain itu, tahun ini pemerintah juga gencar mendorong agar Indonesia segera memiliki aturan untuk mellindungi data pribadi.

IMEI
Rencana pemerintah untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal alias black market di Indonesia kembali mengemuka pada pertengahan tahun ini. Kominfo bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sepakat untuk memiliki regulasi tentang IMEI tahun ini agar industri ponsel terlindungi dari barang-barang ilegal.

Baca juga: IMEI berlaku 2020, IDC prediksi pengiriman ponsel naik 7 persen

Pertengahan Oktober, menjelang masa jabatan pemerintahan periode 2014-2019 berakhir, aturan tersebut disahkan lewat Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.

Gagasan utama aturan ini adalah mendaftarkan nomor IMEI untuk perangkat-perangkat

yang beredar melalui distributor resmi di Indonesia ke sistem yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian.

Pengguna ponsel bisa mengecek status nomor IMEI ponsel mereka lewat situs imei.kemenperin.go.id untuk melihat apakah nomor IMEI ponsel terdaftar di basis data Kemenperin.

Baca juga: Ponsel Anda legal atau tidak? cek status IMEI di situs ini

Aturan IMEI akan berlaku efektif pada 18 April 2020, enam bulan setelah peraturan disahkan pada 18 Oktober lalu.

Jika nomor IMEI ponsel tidak terdaftar di sistem, ponsel tidak lagi bisa terhubung ke jaringan seluler setelah tanggal 18 April 2020. Tapi, aturan ini hanya berlaku bagi ponsel yang dibeli setelah aturan ini ditandatangani.

Saat ini pemerintah sedang berada dalam fase persiapan regulasi IMEI

, antara lain menyiapkan Sistem Informasi Berbasis data IMEI Nasional (SIBINA) dan menyesuaikan data di operator seluler dengan data yang ada di SIBINA.

Mulai 18 April 2020, setelah aturan berlaku efektif, pemerintah

akan terus memperbarui dan mengolah data IMEI di SIBINA agar dapat diberikan dan dijalankan oleh operator seluler.

 

sumber :

https://pengajar.co.id/seva-mobil-bekas/