SISTEM TARIFISASI SEORANG ADVOKAT

SISTEM TARIFISASI SEORANG ADVOKAT

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT

Jasa advokat merupakan jasa yang memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum kepada seorang klien yang dihadapkan kepada sebuah masalah hukum. Pembayaran terhadap jasa advokat itu sendiri dilakukan oleh client yang menggunakan jasa si advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati, ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Juga yang disebutkan dalam pasal satu poin (f) dalam kode etik advokat Indonesia. Hal ini dimungkinkan kerena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat. Para advokat biasanya mengenakan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas.

Mungkin saja di masyarakat sering beredar rumor tentang mahalnya tarif jasa advokat. Seperti yang dijelaskan di atas, hal ini karena belum adanya standarisasi baku tentang penetapan tarif advokat. Namun seorang advokat wajib memberikan bantuan jasa secara Cuma-Cuma kepada klien yang kurang mampu, ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 9, pasal 21 dan pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tetapi dalam dunia advokat dikenal lima metode pembayaran jasa advokat, yaitu:

Pertama, pembayaran borongan (contract fee). Advokat memperoleh bayaran yang sudah ditentukan besarnya hingga perkara tersebut tuntas ditangani, di luar honorarium keberhasilan menangani perkara (success fee). Jadi, kalah atau menang dalam menangani suatu perkara, advokat tetap menerima honorarium sebesar yang telah disepakati, baik tata cara maupun waktupembayarannya. Biasanya pada saat penandatangan surat kuasa sudah dilakukan pembayaran sekitar 30%-50% dari total honorarium yang harus diterima dan selanjutnya disesuaikan dengan porsi pekerjaan yang sudah dilakukan, yang umumnya pembayaran dilakukan dua hingga empat termin, dan biaya sekitar 5%- 10% dibayarkan setelah perkara selesai. Jika sebelumnya telah disepakati, advokat masih dimungkinkan untuk mendapatkan success fee selain dari honorariumnya tersebut. Namun, dalam sistem ini biasanya sudah digabung menjadi satu paket (all in) dengan success fee.

Kedua, pembayaran berdasarkan porsi (contingent fees). Advokat menerima bagian dari hasil yang dimenangkan oleh klien dalam suatu sengketa hukum. Namun, advokat hanya akan menerima bagian jika ia berhasil memenangkan perkara tersebut (success fee). Jika tidak berhasil, maka dia hanya akan menerima penggantian untuk biaya operasional yang telah dikeluarkannya. Pembayaran berdasarkan porsi seperti ini tidak dilakukan dalam masalah-masalah bisnis rutin. Sistem ini umumnya digunakan dalam hal advokat bekerja dan mewakili klien untuk kasus sengketa melalui proses litigasi, mediasi, atau arbitrase.

Ketiga, pembayaran per jam (hourly rate). Cara pembayaran seperti ini dilakukan untuk jasa dalam lingkup bisnis kecil. Penting diketahui bahwa setiap aktivitas seorang advokat dalam mewakili kepentingan klien, termasuk jasa telepon untuk konsultasi dan hal-hal lain seperti surat menyurat untuk kepentingan pemberian nasihat hukum (legal advise), mempersiapkan dan menyusun suatu rancangan kontrak juga termasuk dalam perhitungan jumlah jam jasa yang harus dibayarkan. Jika metode ini yang digunakan, maka saat calon klien mengadakan pembicaraan dengan calon advokat yang dipilih harus terlebih dahulu ditanyakan berapa tarif per jam advokat dan waktu minimum pemakaian jasanya. Kebanyakan advokat menggunakan waktu minimum untuk pemakaian jasanya adalah 15 menit. Contoh, apabila seorang klien menelepon selama tujuh menit maka akan dibebankan biaya atas pemakaian jasa 15 (lima belas) menit. Di kota-kota besar, biasanya tarif per jamnya ditentukan dengan standard US$, yang saat ini di Jakarta berkisar US$ 250 hingga US$ 600 per jam untuk seorang advokat senior dan terkenal, dan US$ 75 hingga US$ 250 per jam untuk seorang advokat junior dan menengah. Metode ini kurang cocok untuk perkara litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/ kepolisian/ kejaksaan) yang besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya.

Keempat, pembayaran ditetapkan (fixed rate). Advokat yang akan menangani suatu tugas atau proyek biasanya menentukan sistem pembayaran tetap. Namun sistem ini tidak dipakai untuk pelayanan jasa dalam lingkup litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/kepolisian/kejaksaan). Sistem ini biasanya diterapkan pada pemanfaatan jasa oleh bisnis skala kecil. Contohnya, seorang advokat menetapkan pembayaran untuk menghasilkan suatu kontrak atau dokumen.

Kelima, pembayaran berkala (retainer). Jika seorang advokat menggunakan sistem pembayaran berkala, klien membayar secara bulanan atau bisa juga dirancang untuk pembayaran per triwulan, semester atau tahunan sebelum berbagai jasa hukum diterima klien (pembayaran di depan) dan harus didefinisikan (dirinci) untuk disepakati bersama. Sistem ini sangat menguntungkan bagi klien, terutama jika klien tahu bahwa mereka akan sering membutuhkan advokat dalam suatu periode tertentu. Pembayaran model ini biasanya di luar perkara, atau untuk jasa konsultasi saja. Metode ini lebih mudah, effisien, dan efektif.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/